75 Tahun Indonesia Merdeka Sebagai Refleksi Situasi Bangsa & Negara

75 Tahun Indonesia Merdeka Sebagai Refleksi Situasi Bangsa & Negara

(BEM UNRAM)-  Sudah 75 tahun lamanya bangsa ini memproklamirkan kemederkaannya, sebagai salah satu kekuatan penting dalam memupuk semangat persatuan dan kesatuan. Jalan panjang berliku yang penuh dengan keringat dan air mata, serta menguras emosi bagi siapa saja yang mampu meresapi semangat pergerakan dan perjuangan para pahlawan dan pendiri negeri ini. Seperti halnya Bung Karno yang mengatakan bahwa perjuangannya akan lebih mudah karena melawan penjajah, tetapi perjuangan generasi yang akan datang akan lebih berat, karena melawan bangsanya sendiri. Begitulah potret negeri ini yang kita lihat hingga saat ini, dimana pemimpinnya seakan lupa dengan bangsanya sendiri.

Ironi nyata yang menggugah hati dan nurani generasi penerus bangsa, yang menyaksikan para penguasa negeri ini seolah abai dengan situasi dan kondisi bangsa ini. Sebuah fakta nyata yang terpampang sebagai salah satu keprihatinan kita bersama bahwa hingga saat ini pemerintah belum mampu untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemandangan nyata yang menjadi ironi bagi seluruh elemen bangsa ini, bahwa bertambahnya usia negeri ini tidak menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh elemen bangsa dan negara. Berbagai masalah yang muncul silih berganti di negeri ini seolah memperlihatkan sikap penguasa yang tidak pro terhadap rakyat.

Dalam periode saat ini, permasalahan yang muncul semakin terpampang nyata. Bagaimana tidak, berbagai bentuk aturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah cenderung mendiskriminasi dan menyengsarakan rakyat kecil. Banyak hal, mulai dari upaya pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Terenggutnya hak berdemokrasi, pelanggaran HAM, ketimpangan pendidikan, biaya kesehatan yang mahal, reprisifitas terhadap gerakan rakyat, dan berbagai bentuk ketimpangan lainnya yang terjadi di negeri ini. Sebuah ironi yang dapat kita saksikan bersama bahwa berbagai masalah yang muncul masih banyak memperlihatkan ketimpangan yang muncul terhadap pemenuhan hak rakyat.

Situasi pandemi semakin memperparah kondisi yang ada, dimana semakin memperlihatkan lemahnya pengaturan tata kelola pemerintahan di negeri ini. Lemahnya jaminan kesehatan rakyat, meningkatnya pengangguran, hak berdemokrasi yang mulai dibatasi, menurunnya ekonomi dalam negeri, ketidaksetaraan dan ketimpangan pendidikan, dan berbagai bentuk masalah lainnya yang muncul. Hal ini merupakan wajah nyata dari pemerintah yang hingga saat ini masih belum menemukan jalan keluar terhadap berbagai masalah di negeri ini. Gambaran nyata menjadi perenungan bersama dalam momentum bertambahnya usia negeri ini.

Momentum kemerdekaan Indonesia harusnya menjadi refleksi kita bersama, bahwa situasi dan kondisi bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Masih banyak hal yang perlu untuk segera dibenahi dan menuntut kepekaan para penguasa negeri ini untuk mengambil langkah cepat dan tepat dalam memperbaiki kondisi yang ada. Kondisi yang mampu memberikan jaminan, kesejahteraan, perlindungan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, kami akan terus mengawal seagala kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, dan kami akan terus menyuarakan segala keresahan dan kepentingan masyaraka umum.

 

 

Pernyataan SIKAP BEM UNRAM :

  1. Mendesak pemerintah memperhatikan pendidikan ditengah pandemi.
  2. Menolak semua rancangan UU yang tidak pro rakyat.
  3. Mendesak pemerintah untuk menjamin hak demokrasi rakyat.
  4. Stop reprisifitas terhadap gerakan rakyat.

 

 

Gagalkan Pengesahan Omnibus Law

Gagalkan Pengesahan Omnibus Law

oleh: Ari Irawan (Menteri Sospol BEM UNRAM 2020)

Saya berbicara disini bukan sebagai presiden tapi saya disini sebagai penyambung lidah rakyat untuk megatakan bahwa kita semua sama-sama untuk tidak stag dan lesu. Kamis, Tanggal 16 juli merupakan hari sejarah, menajawab kehadiran Mahasiswa UNRAM dan seluruh elementer (OKP, ORMAS, dan lain-ain) untuk menggagalkan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang telah disahkan pada saat Negara sedang berperang dengan covid-19.

Kemudian mahasiswa sudah mulai geram dikarenakan ulah tangan DPR RI mengebut pembahasan ruu omnibus law cipta kerja daripada menyelesaikan darurat kesehatan di tengah pandemi covid-19. Padahal pemerintah sendiri sudah secara terang-terangan menyampaikan melalui media cetak, media social dan bahkan melalui media pertelevisian, seluruh elemen secara bersama-sama untuk menuntaskan covid-19 ini.

Dengan disahkan beberapa klaster Omnibus Law ini semakin menambah banyak perampokan hak konstitusional warga Negara dalam mensejahterakan kehidupannya. Melihat pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menyatakan Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja.

Melihat kejadian sehari-hari semakin banyak para pekerja tidak diperlakukan secara adil, melihat pasal diatas yang menyatakan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja. Menuntut para perusahaan untuk tidak menjadikan para pekerja sebagai robot. Terlebih lagi ketika para pekerja yang dating terlambat, harus dipotong gajinya. Padahal mereka dateng terlambat bukan tanpa ada alasan. Mereka harus mengurusi keluarganya yang sedang sakit, musibah dan sebagainya.

Padahal perusahaan sendiri tidak memberikan gaji yang sesuai dengan hasil kerjanya.

Pada klaster ketenagakerjaan Omnibus Law ini, ada pengangkatan ketenagakerjaan yang disebut esay hearing namun disamping itu terdapat celah yang longgar untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masal. Hal ini menandakan rakyat yang bekerja sebagai buruh banyak yang akan diangkat, dan kesempatan untuk di PHK sangat berpeluang besar.

Jika kita melihat dari segi lingkungan, untuk mendapatkan izin dalam proses melakukan pembangunan atau beraktivitas dalam lingku lingkungan maka harus diharuskan untuk melihat analisis dampak lingkungan (AMDAL). Apakah kegiatan tersebut menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan atau tidak. Jika lingkungan akan semakin buruk maka izin tidak akan diterbitkan, jika tidak merusak lingkungan, maka izin akan dikeluarkan.

Namun dengan hadirnya Omnibus Law ini, tidak mengharuskan diterbitkannya terlebih dahulu izin AMDAL sudah bias melakukan pembangunan dan juga pemanfaatan lingkungan, walaupun aktivitas itu berdampak signifikan terhadap makhluk hidup dan keadaan tanah dengan hadirnya aktivitas tersebut.

Maka dari itu seluruh elemen masyarakat harus bersatu untuk menolak hadirnya Omnibus Law ini yang tidak memihak terhada para pekerja. Dan untuk DPR agar mencabut pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang sudah disahkan saat pandemi tersebut.

SIKAP BEM UNRAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM MENGANTISIPASI PENYEBARAN PANDEMI VIRUS CORONA

SIKAP BEM UNRAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM MENGANTISIPASI PENYEBARAN PANDEMI VIRUS CORONA

Selasa, 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian sehari setelahnya tepatnya pada Rabu, 1 April 2020 pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Peraturan Pemerintah (PP) tersebut mengatur soal prosedur penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) beserta syarat-syaratnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) dijelaskan poin-poin penting terkait kebijakan tersebut, diantaranya dalam Pasal 1 dijelaskan terkait definisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu pembatasan kegiatan penduduk di suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Kemudian dalam Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau membatasi pergerakan orang di suatu daerah atas persetujuan Menteri Kesehatan. Dalam Pasal 3 ayat 1 dijelaskan terkait kriteria penetapan dimana penetapan PSBB harus memenuhi kriteria berikut: a. Jumlah kasus dan jumlah kematian akibat penyakit meningkat secara signifikan dalam waktu cepat, b. Terdapat kaitan dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.Lalu Pasal 3 ayat 2, dijelaskan terkait pembatasan kegiatan harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk, Pasal 3 ayat 3, pembatasan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Kemudian pada Pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) paling sedikit meliputi: a. Peliburan sekolah dan tempat kerja, b. Pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau, c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 6 terkait mekanisme alur pemberlakuan dimana Kepala Daerah mengusulkan PSBB, yang kemudian dipertimbangkan kembali oleh Menteri Kesehatan yang didiskusikan bersama Ketua Gugus COVID-19, baru kemudian setelah disetujui oleh Menteri Kesehatan, PSBB dapat mulai berlaku sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah dijelaskan sebelumnya masih menghadapi kendala, mengingat alur mekanisme penerapan bagi masing-masing wilayah dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah masih terkendala izin dari Menteri Kesehatanselaku perwakilan pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk mengatur mekanisme tata kelolanya maka Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang mengatur detail syarat pemerintah daerah untuk mengajukan PSBB. Berikut rincian dari kebijakan tersebut, dimana Pasal 8 ayat 1 diatur terkait tenggat keputusan dijelaskan tenggat waktu Menteri Kesehatan menetapkan PSBB untuk sebuah wilayah tertentu paling lama dua hari setelah permohonan penetapan diterima. Lalu pada Pasal 9 ayat 1 huruf C terkait dasar penetapan, dimana dijelaskan salah satu dasar penetapan PSBB adalah adanya bukti transmisi lokal. Kemudian pada Pasal 13 ayat 1 terkait cakupan, dijelaskan pelaksanaan PSBB meliputi : a. Peliburan Sekolah dan tempat kerja, b. Pembatasan kegiatan keagamaan, c. Pembatasan kegiatan di tempat umum, d. Pembatasan moda transportasi. Lalu pada Pasal 13 ayat 2 terkait durasi PSBB, dijelaskan bagaimana pelaksanaan PSBB berlaku selama masa inkubasi terpanjang (14 hari). Bisa diperpanjang apabila terbukti masih ada penyebaran virus.

Terdapat beberapa pengecualian pembatasan terkait pemberlakuan Permenkes tersebut, dimana pada Pasal 13 ayat 3 dijelaskan pengecualian peliburan kantor: a. Sektor pertahanan dan keamanan, b. Ketertiban umum, c. Kebutuhan pangan, d. Bahan bakar minyak, e. Pelayanan kesehatan, f. Perekonomian, g. Keuangan, h. Komunikasi, i. Industri, j. Distribusi. Kemudian pada Pasal 13 ayat 7 terkait pengecualian pembatasan fasilitas umum: a. Supermarket, minimarket, toko (obat, alat medis, bahan pokok dan barang penting), b. Fasilitas pelayanan kesehatan, c. Fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar umum, termasuk olahraga. Selain itu, dalam Lampiran bagian D poin 2 terkait operasi ojek online, dimana ojek online boleh beroperasi, namun hanya untuk mengangkut barang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah yang kemudian didukung oleh Permenkes, diharapkan mampu mengatur tata kelola terkait mekanisme pengambilan keputusan dalam kebijakan tersebut.

Dasar dari pengambilan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berasal dari UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dimana dari pengertiannya sendiri adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Lebih lanjut diamanatkan dalam undang-undang tersebut bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan melalui penyelenggaraan kekarantinaan masyarakat. Dalam tindakan kekarantinaan kesehatan ada beberapa poin tindakan diantaranya: a. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi, b. Pembatasan sosial berskala besar, c. Disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut barang, d. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan. Maka dari poin tindakan diatas, pemerintah pun mengambil tindakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun disatu sisi, keputusan pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih menghadapi pro dan kontra, selain karena kebijakan tersebut dikatakan sebagai alternatif pengganti karantina wilayah atau lockdown namun dengan mekanisme penerapan aturan yang belum komprehensif, penerapannya yang terkesan terlambat dan belum tepat sasaran, sertamekanisme aturan yang belum jelas karena tidak adanya sanksi tegas dalam penerapannya, sehingga masyarakat umum masih meragukan apakah kebijakan tersebut mampu menekan laju persebaran COVID-19 di negeri ini. Pengambilan keputusan yang berdasar pada UU No. 6 Tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan seolah hanya menjadi pelengkap dan terkesan formalitas semata dari aturan sebelumnya, dimana pemerintah menyerukan Social Distancing dalam setiap aktivitas masyarakat, aturan tersebut juga terlihat tidak rinci dan spesifik, sehingga pada akhirnya tidak berjalan efektif dilihat dari meningkatnya pasien positif COVID-19 dari hari ke hari. Belum lagi dengan munculnya usulan pemberlakuan darurat sipil sudah jelas tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini, karena aturan tersebut yang hanya berlaku pada saat terjadi perang. Hal tersebut memperlihatkan belum siapnya pemerintah dalam menangani pandemi virus COVID-19 ini.

Kembali pada poin pemberlakuan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat dikatakan sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah untuk bertanggung jawab dalam mengakomodir segala bentuk kebutuhan hidup dasar termasuk didalamnya juga kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama masa karantina, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2018. Berbeda sebaliknya pada aturan yang sama dalam PSBB yang berbunyi bahwa pembatasan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, meliputi kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya (Pasal 4 ayat 3 PP 21 Tahun 2020). Dari hal tersebut dapat kita lihat dimana pemerintah seolah lepas tangan karena tidak menjelaskan secara eksplisit pihak yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut, sehingga terkesan dilemparkan kepada daerah atau wilayah yang bersangkutan. Selain itu juga, dalam penerapan kebijakan pemerintah perlunya untuk memperhatikan transparansi anggaran dalam penanganan COVID-19 yang terutama dalam realisasi anggaran yang dikatakan mencapai 405 Triliun, sehingga untuk menghindari praktik KKN serta dapat diberikan dengan optimal dan tepat sasaran.

Maka melalui hal ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram (BEM UNRAM) menghimbau kepada pemerintah pusat untuk secara serius mengambil sikap dan tegas terhadap segala bentuk kebijakan yang berdampak langsung terhadap rakyat, terutama dalam masa darurat pandemi virus Corona (COVID-19) ini. Kami menuntut Pemerintah pusat untuk betanggung jawab terhadap segala bentuk kebijakan dalam menangani pandemi virus COVID-19 ini, baik dalam hal pelayanan kepada rakyat terkait kebutuhan medis, kebutuhan pangan,  dan kebutuhan kehidupan sehari-hari rakyat selama masa darurat ini. serta kami akan terus mengawal seagala kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, dan kami akan terus menyuarakan segala keresahan dan kepentingan masyaraka umum.

PERNYATAAN SIKAP TEGAS BEM UNRAM;

  1. Mendorong diberlakukannya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara komprehensif, cepat dan tepat sasaran, serta dengan mekanisme yang jelas dengan sanksi tegas
  2. Meminta pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap segala bentuk kebutuhan rakyat, baik itu dalam hal medis, pangan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya di masa darurat pandemi COVID-19 ini
  3. Meminta pemerintah untuk melakukan transparansi anggaran dalam penanganan COVID-19 ini, sehingga realisasinya dapat berjalan optimal dan tepat sasaran
  4. Meminta kepada pemerintah untuk menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat dan bertanggung jawab pada kebijakannya sesuai UU Kekarantinaan No. 6 Tahun 2018 sekaligus mengawal pendistribusian bantuan anggaran sampai ketangan masyarakat miskin
SIKAP BEM UNRAM TERHADAP PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA DPR RI DITENGAH PANDEMI COVID-19

SIKAP BEM UNRAM TERHADAP PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA DPR RI DITENGAH PANDEMI COVID-19

Senin, 30 Maret 2020, DPR RI menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III di tengah Pandemi virus Corona (COVID-19). Rapat Paripurna DPR RI adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR RI dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI. Dalam penyelenggaran sidang ini, DPR RI terkesan terlalu memaksakan untuk membuka sidang di tengah Wabah Virus Corona (COVID-19) ini, karena berbanding terbalik dengan himbauan presiden tentang menerapkan kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah yang terus digencarkan demi mengurangi penyebaran Wabah Virus Corona (COVID-19) yang semakin hari makin mengkhawatirkan ini. Dibukanya masa sidang ke-III saat kritisnya status Wabah Virus Corona (COVID-19), dengan kata lain pembahasan seluruh Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi prioritas pembahasan di tahun ini termasuk RUU OMNIBUS LAW akan terus dilanjutkan. Pernyataan ini diperkuat oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, lewat pidato pembukaan masa persidangan yang disampaikannya. Keputusan yang diambil, bagi kami merupakan hal yang keliru mengingat kondisi yang belum stabil ini.  

Dengan tegas seluruh aliansi dan elemen masyarakat mendesak untuk membatalkan atau menolak pembahasan RUU OMNIBUS LAW karena merampas kesejahteraan masyarakat dari berbagai sektor terutama dalam bidang ketenagakerjaan yang semakin menyengsarakan rakyat. Selain itu, pada perubahan kedua acara rapat DPR RI masa sidang III yang akan digelar pada hari ini, Kamis 2 April 2020, Kami sangat mengecam dengan keras segala tindakan yang dilakukan DPR RI karena memanfaatkan momentum penderitaan masyarakat akibat dari Wabah Virus Corona (COVID-19) ini untuk membuka kembali pembahasan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menciderai semangat reformasi. Mengingat kembali insiden kebelakang dimana pada tanggal 24 September 2019 seluruh mahasiswa Indonesia tumpah ruah untuk datang ke senayan, gedung DPR-MPR RI untuk menuntaskan reformasi, dimana menuntut salah satunya yaitu pembatalan RKUHP hingga aparat pemerintah merenggut nyawa lima orang kawan kami. Kami meminta DPR RI ditengah Wabah Virus Corona (COVID-19) untuk tidak membuat kegaduhan yang akan kembali terjadi jika pembahasan ini tetap dilaksanakan.

Kami merespon baik dalam pembahasan pada pembukaan sidang ke-III (30/03) tersebut juga dikatakan DPR RI sesuai dengan fungsinya akan fokus pada pengawasan dan anggaran terkait Wabah Virus Corona (COVID-19) untuk bisa membantu bersinergi dengan pemerintah. Karena kami rasa dalam menangani Wabah Virus Corona (COVID-19) ini pemerintah dianggap lamban dengan berbagai lelucon dari para menterinya. Seharusnya dalam hal ini seluruh pihak bersama-sama bersinergi untuk menekan angka kasus yang terus meningkat. Kami meminta DPR RI untuk fokus terhadap penanganan Wabah Virus Corona (COVID-19) ini. Perlu kami sampaikan dari awal Maret sampai saat ini atau bahkan untuk beberapa bulan kedepan, masyarakat Indonesia akan semakin sering dipertontonkan dengan segala macam pemberitaan yang berhubungan dengan Wabah Virus Corona (COVID-19), misalnya pemberitaan data korban yang terinfeksi Wabah Virus Corona (COVID-19) yang sudah menyentuh angka 1790 orang, data tersebut diprediksi akan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Kami memahami DPR RI memiliki tugas konstitusional yang tetap harus dilaksanakan sebagai wujud penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Namun di sisi lain, hal ini seolah-olah dapat diibaratkan seperti ada yang menari diatas luka. Dalam hal ini, DPR sebagai Wakil Rakyat memanfaatkan Wabah Virus Corona (COVID-19) sebagai panggung kebebasan untuk memuluskan jalannya pengesahan RUU yang dianggap kontroversial itu, yakni RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Keluarnya himbauan dari pemerintah kepada setiap warga negara agar melakukan physical distancing guna menekan penyebaran wabah ini sehingga massa penentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja harus puas dengan ketidakberdayaan untuk menghadang pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Ketiadaan gerakan massa barangkali menjadi kesempatan langkah bagi DPR dan tentu saja sayang untuk dilewatkan. Sebagai perwakilan rakyat, seharusnya DPR RI memahami kondisi yang saat ini terjadi karena semua pihak sedang berjuang terutama tenaga medis yang membutuhkan perhatian seperti bantuan Alat Pelindung Diri (APD), buruh harian, masyarakat miskin yang sedang khawatir membeli kebutuhan pokok, dan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Label wakil rakyat lagi-lagi menjadi formalitas belaka dalam visi dan misi yang katanya berorientasi pada kepentingan rakyat, tetapi percaya tidak percaya bahwa itu semua adalah OMONG KOSONG!

Indonesia telah memiliki instrumen hokum dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang merupakan upaya pencegahan dan menangkal wabah ini. Dalam pernyataan resminya (31/03) Pemerintah telah menetapkan Wabah Virus Corona (COVID-19) sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan masyarakat, oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga opsi yang dipilih adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Disamping kebijakan darurat sipil yang menuai kecaman dari banyak kalangan termasuk mahasiswa. Karena apabila darurat sipil dijalankan akan membatasi ruang privasi, seperti alat telekomunikasi, dan apapun yang diinginkan pemerintah jika dianggap perlu.

Maka melalui hal ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram (BEM UNRAM) menolak dengan tegas segala bentuk pembahasan RUU Omnibus Law dan RKUHP dan akan terus mengawal segala kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, serta kami akan terus menyuarakan segala keresahan dan kepentingan masyarakat umum. Walau dalam kondisi seperti ini, ada kekhawatiran dalam membangun eskalasi secara langsung, dikarenakan himbauan para stakeholder atau pemerintah untuk menghindari segala bentuk kerumunan atau khalayak ramai tidak akan menyurutkan semangat dan tekad kami dalam menyuarakan dan membela rakyat. Dan jika keresahan dan suara rakyat tak juga didengarkan, jika kondisi membaik. maka kami akan datang tumpah ruah turun langsung ke jalan dengan ribuan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi kami.

PERNYATAAN SIKAP BEM UNRAM

  1. Tolak RUU Cipta Kerja dan Pembahasan kembali RKUHP
  2. Mengecam dengan keras tindakan DPR RI yang memanfaatkan momentum untuk membahas RUU CIPTA KERJA dan RKUHP di tengah Musibah Wabah Virus Corona (COVID-19)
  3. Menuntut DPR RI untuk tetap fokus menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan segala bentuk kebijakan pemerintah khususnya dalam menangani Wabah Virus Corona (COVID-19)
  4. Meminta kepada pemerintah menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat dan bertanggung jawab pada kebijakannya sesuai UU Kekarantinaan No. 6 Tahun 2018 sekaligus mengawal pendistribusian bantuan anggaran sampai ketangan masyarakat miskin

Tertanda,

Ari Irawan (Menteri Sosial Politik)

Mengetahui,

Meza Royadi (Menteri Koordinator Pergerakan dan Eksternal)

Irwan (Presiden Mahasiswa Universitas Mataram)

Massa Aksi dan DPRD NTB Punya Semangat yang Sama Tolak Omnibus Law

Massa Aksi dan DPRD NTB Punya Semangat yang Sama Tolak Omnibus Law

Mataram – Wakil Ketua bersama dengan Ketua Komisi I DPRD NTB menyatakan punya semangat yang sama dengan massa Aliansi Rakyat NTB Menggugat untuk menolak RUU Omnibus Law. Hal ini disampaikan Wakil ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, bersama dengan Ketua Komisi I DPRD NTB, Syirajuddin, saat menemui massa aksi di depan gedung DPRD NTB, kamis kemarin (05/03).

Syirajuddin mengatakan RUU Omnibus Law ini akan diterapkan di negara yang menganut Common-Law sedangkan Indonesia menganut Civil-Law sehingga makin kuat dukungan untuk menolak RUU ini.

Sedangkan Irwan, Koordinator Umum sekaligus Ketua BEM Universitas Mataram mengatakan, penyusunan draft RUU Omnibus Law ini cacat prosedur.

“Penyusunan draft RUU ini cacat prosedural, tidak transparan dan minim partisipasi publik,” jelas Irwan dalam orasinya.

 Selain itu, perwakilan sarikat buruh yang juga tergabung dalam aliansi menilai RUU Omnibus Law terutama RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) banyak merugikan kaum buruh, namun menguntungkan investor. Selain itu, Omnibus Law Cilaka ini dapat menghilangkan upah minimun dan mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Oleh sebab itu, mereka menyatakan tegas menolak disahkannya RUU ini.

 Setelah menyatakan semangat yang sama, Wakil ketua DPRD bersama Ketua Komisi I menyatakan menerima dan menandatangani tuntutan massa aksi. Ada 5 poin tuntutan yang dibawa yaitu, pertama, menolak Omnibus Law. Kedua, menolak penerapan kampus merdeka dan merdeka belajar. Ketiga, mencabut PP No.78/2015 tentang pengupahan. Keempat, mendesak pemerintah untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam setiap pengambilan atau pengubahan kebijakan. Kelima, stop refrisifitas terhadap gerakan rakyat.

 Wakil ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, menyatakan apresiasinya atas gerakan yang dilakukan oleh massa aksi. Lebih jauh lagi ia berjanji akan menyampaikan tuntutan massa aksi ke DPR RI. Oleh sebab itu, Irwan kembali menegaskan akan tetap mengawal apa yang menjadi kesepakatan bersama dengan pihak DPRD NTB.

“Kami sudah menandatangani kesepakatan bersama, dan saya kira ini adalah komitmen bersama bukan hanya komitmen pemerintah DPRD NTB tetapi juga komitmen rakyat NTB bahwa kami sepakat untuk menolak RUU Omnibus Law ini, dann kami akan tetap mengkawal kesepakatan ini sampai tuntas,” tegasnya. (mrd)

Evaluasi 100 Hari Kinerja Jokowi, BEM UNRAM Gelar Aksi

Evaluasi 100 Hari Kinerja Jokowi, BEM UNRAM Gelar Aksi

Mataram- Evaluasi 100 hari kinerja Jokowi-Ma’ruf, BEM UNRAM gelar aksi mimbar bebas, Jumat (31/01). Aksi yang dilakukan di perempatan Bank Indonesia Provinsi NTB ini menjadi peringatan sekaligus evaluasi kinerja Jokowi-Ma’ruf dalam 100 hari masa pemerintahan mereka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 

Dalam aksi mimbar bebas kali ini, terdapat 3 pokok permasalahan yang menjadi sorotan, diantaranya:

1. Pengurangan dan pembatasan penyaluran pupuk bersubsidi yang mengancam kesejahteraan para petani kecil.

2. Permasalahan HAM yang semakin menjadi, dita mbah dengan mencuatnya kasus Lutfi Alfandi, demonstran yang mengaku mengalami penyiksaan selama menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan.

3. Kenaikan iuran BPJS hingga lebih dari 2 kali lipat yang disinyalir sebagai akibat kinerja keuangan keuangan BPJS Kesehatan yang mengalami defisit sejak masa berdirinya. Selain tiga kasus tersebut, masih banyak permasalahan yang harus diperhatikan pemerintah dalam 100 hari kinerja ini. Seperti kasus mega-korupsi Jiwasraya, korupsi ketua KPU, lain lainnya. Namun, hingga saat ini semuanya seolah ditutupi dan dialihkan dengan isu-isu lain.

Aksi ini dilakukan secara damai dengan orasi-orasi yang disampaikan oleh beberapa Menteri dan anggota BEM UNRAM 2020. Selain itu juga dilakukan ikrar sumpah mahasiswa yang dipimpin oleh Ari Irawan, Menteri Sosial dan Politik BEM UNRAM 2020.

Diharapkan aksi ini dapat menjadi pengingat kepada pemerintah terhadap tugas dan kewajibannya terhadap rakyat. “Selama 100 hari kinerja Jokowi-Ma’ruf telah gagal memberikan kesejahteraan dan mewujudkan harapan rakyat. Kami hadir disini untuk mengingatkan akan tugas dari pemerintah terhadap rakyatnya,” Tutur Ari Irawan dalam penutupan aksi tersebut. (Hjr)

0
0