Pengembalian UKT dan Distribusi Kouta, BEM UNRAM Adakan Audiensi dengan Pihak Rektorat Unram

Pengembalian UKT dan Distribusi Kouta, BEM UNRAM Adakan Audiensi dengan Pihak Rektorat Unram

BEM UNRAM – BEM Universitas Mataram yang diwakili oleh Kementerian Advokastrat adakan audiensi bersama Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Kurniawan, SH., M.Hum., di gedung Rektorat Universitas Mataram, Kamis (13/8). Audiensi ini membahas mekanisme pengembalian UKT untuk mahasiswa yang mendapat bantuan sesuai dengan SK Rektor Unram Nomor 6526/UN18/HK/2020 Tentang Penetapan Nama Mahasiswa yang Menerima Bantuan UKT/SPP Untuk Pembayaran Semester Gasal. Selain itu, audiensi kali ini juga membahas pendistribusian kouta internet yang akan menggunakan aplikasi LinkAja.

Sebelumnya, mahasiswa Unram telah mengadakan aksi mogok bayar UKT dan mendesak Rektor Unram segera menerbitkan SK nama-nama mahasiswa yang mendapatkan bantuan. Imbasnya, pada 29 Juli lalu, ditetapkan SK Rektor Unram Nomor 6526/UN18/HK/2020 Tentang Penetapan Nama Mahasiswa yang Menerima Bantuan UKT/SPP Semester 3,5 dan 7 Untuk Pembayaran Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021. Dalam SK ini, sekitar 552 mahasiswa tercatat mendapatkan bantuan UKT/SPP. Mengutip dari Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan UKT/SPP, mahasiswa yang mendapatkan bantuan akan diberikan dalam bentuk pembayaran at cost sebesar Rp 2.400.000 per mahasiswa. Namun, sebelum SK tersebut ditetapkan, beberapa mahasiswa yang namanya tercantum sebagai penerima bantuan telah melakukan pembayaran UKT.

“Banyak teman-teman mahasiswa yang ternyata mendapat bantuan, sudah terlanjur bayar UKT. Ini yang kita bawa ke WR 2,” jelas Ade Sabrina, Menteri Advokastrat BEM Unram saat ditemui via Whatapps.

Ade juga mengatakan dalam audiensi yang telah berlangsung pagi tadi menghasilkan kesepakatan bahwa pengembalian UKT mahasiswa penerima bantuan yang terlanjur bayar akan diserahkan ke pihak fakultas.

“Terkait pengembalian UKT, dari hasil audiensi bersama WR 2 mengatakan bahwa fakultas mempunyai wewenang untuk mendata mahasiswa penerima bantuan UKT yang terlanjur bayar,” lanjutnya.

Adapun mekanismenya, kata Ade, mahasiswa penerima bantuan yang terlanjur bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian UKT di fakultas masing-masing dengan menyertakan bukti pembayaran dan nomor rekening. UKT yang telah dibayar akan dikembalikan melalui nomor rekening tersebut.

Selain mekanisme pengembalian UKT, pendistribusian kouta internet untuk mahasiswa juga menjadi topik dalam audiensi ini. Hasilnya, kouta internet untuk mahasiswa di tahun akademik 2020/2021 akan disalurkan berupa saldo LinkAja sebesar Rp 50.000 per bulan untuk masing-masing mahasiswa. Menurut keterangan dari Dr. Kurniawan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penggunaan LinkAja merupakan alternatif dari evaluasi pendistribusian kouta 3 bulan lalu.

Selain itu, saldo LinkAja telah diuji coba sebelumnya pada pendistribusian kouta untuk mahasiswa baru jalur SNMPTN. Kendala yang dialami adalah nomor yang salah atau tidak aktif dan nomor belum terdaftar pada aplikasi LinkAja. Oleh sebab itu, pihak rektorat telah meminta seluruh mahasiswa untuk menggunakan aplikasi LinkAja dengan batas pendaftaran hingga 15 Agustus mendatang.

“Kemarin sudah ada himbauan untuk daftar LinkAja, silahkan mendaftar. Penting untuk diingat, nomor yang diinput di SIA harus sama dengan nomor yang digunakan untuk aplikasi LinkAja,” tutup Ade.

Menilik Nasib Mahasiswa Semester Akhir Program Skripsi 7 SKS

Menilik Nasib Mahasiswa Semester Akhir Program Skripsi 7 SKS

Oleh : Muhtar Mandele (Sekjend BEM UNRAM 2019)

 

Permasalahan pendidikan selama masa pandemic Covid-19 ini semakin bertambah saja. Mulai dari sekolah dasar yang hampir 4 bulan mangkrak tidak ada kegiatan belajar mengajar (sistem daring pun tidak bisa dilaksanakan) sampai pendidikan tinggi yang penggunaan fasilitas sudah tidak seperti biasanya.

Namun tulisan ini akan berfokus pada permasalahan yang masih sedikit orang yang mengetahuinya karena memang tidak semua mengalami. Mari kita lihat terlebih dahulu PERMENDIKBUD 25/2020 terdapat point didalamnya yakni “ Mahasiswa di masa akhir kuliah membayar paling tinggi 50% UKT jika mengambil ≤ 6 SKS : – Semester 9 bagi mahasiswa program sarjana dan sarjanan terapan (S1, D4). – Semester 7 bagi mahasiswa program diploma 3 (D3) “. Hal ini sebenarnya menjadi angin segar mahasiswa semester 9 ke atas dikarenakan kemungkinan berpeluang besar untuk dapat dibantu pemotongan ukt 50%. Namun yang menjadi masalah yang ingin saya sampaikan pada tulisan ini adalah terdapat kasus di Universitas Mataram yang memicu kekehwatiran bagi mahasiswa terkait PERMENDIKBUD 25/2020 ini.

Terdapat program studi di Universitas Mataram yang memiliki standar pemograman SKS Skripsi sejumlah 6 SKS ditambah 1 SKS Seminar Skripsi sehingga total menjadi 7 SKS sebagai syarat menyelesaikan studi akhir. Sehingga Mahasiswa semester 9 ke atas ini yang rata-rata memogramkan studi akhir melalui tahap penyelesaian Skripsi tentu harus memogramkan Skripsi dan seminar tersebut untuk dapat selesai studi.

Logikanya berkaitan dengan PERMENDIKBUD 25/2020 syarat khusus yang dapat dipotong 50% UKT adalah mahasiswa semester 9 ke atas dengan SKS yang di programkan tidak lebih dari 6 SKS. Oleh karean itu Mahasiswa tersebut yang semester 9 ke atas yang memogramkan Skripsi (6 SKS) dan seminar skripsi (1 SKS) tidak dapat pemotongan UKT dari peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut.

Jadi dikasus tersebut Universitas Mataram harus memberikan kebijakan terbaiknya untuk membantu mahasiswa tersebut. Karena pemograman 7 SKS oleh mahasiswa semester 9 ke atas merupakan bentuk ketaatan mahasiswa dalam niat meneyelesaikan studi akhir. Karena kita ketahui bahwa syarat selesaikan studi adalah menuntaskan 6 sks (Skripsi) dan 1 sks ( seminar skripsi). Oleh karena itu Rektor selaku pimpinan tertinggi di Univeritas harus melihat kembali permasalahan mahasiswa semester 9 ke atas ini agar dapat diberikan kebijakan terbaiknya, sehingga mereka juga masuk ke point PERMENDIKBUD 25/2020 terkait pemotongan UKT 50%.

PKKMB SNMPTN Diundur, BEM UNRAM: Segera distribusi Kuota Internet Maba

PKKMB SNMPTN Diundur, BEM UNRAM: Segera distribusi Kuota Internet Maba

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020 resmi dilaksanakan dengan metode webinar via aplikasi zoom. Mengingat kegiatan rutin tersebut wajib diikuti oleh mahasiswa baru maka konsekuensi dari penyelenggara adalah terpenuhinya akses internet peserta.

Pada rapat sebelumnya, panitia telah memutuskan akan menyelenggarakan PKKMB 15-17 Juli mendatang, akan tetapi berdasarkan rapat lanjutan (10/07) keputusan rapat yang dihadiri WR3, Kabiro AKP, WD3, Pustik, dan BEM serta DPM Unram diundur menjadi 3-5 Agustus 2020. Keputusan Resmi akan diinformasikan pihak Unram melalui laman resmi unram.ac.id.

Anggun Firmansyah sebagai perwakilan BEM Unram menanggapi perubahan jadwal tersebut mengatakan bahwa perubahan dilakukan karena pendistribusian kuota internet belum dilakukan untuk mahasiswa baru.

“Pendistribusian kuota ini menjadi penting, karena terkait efektivitas berjalannya PKKMB” kata Anggun.

Oleh sebab itu, penting untuk mengatur penjadwalan ulang PKKMB dan menekankan agar pendistribusian kouta dilakukan sesegera mungkin dilakukan untuk meminimalisir perubahan jadwal lagi.

Selain itu, berdasarkan pengalaman pendistribusian Kuota Internet pada mahasiswa Unram yang melaksanakan pembelajaran daring, pendistribusian kuota mengalami kendala pada provider dan masalah verifikasi nomor. Sehingga diharapkan mahasiswa baru harus memasukkan nomor Hp yang benar sebelum diverifikasi.

Wakil Rektor II Bidang Keuangan Unram Prof. Dr. Kurniawan, dalam penyampaiannya menyatakan bahwa pemberian kuota internet bagi seluruh PKKMB masih dalam tahap pembahasan, sehingga belum dipastikan berapa anggaran yang akan dikeluarkan untuk belanja internet.

“ Untuk kegiatan PKKMB kita masih bahas dan juga menanyakan konsultasi ke BPKP selaku pemeriksa” ungkapnya. (red)

Untuk diketahui PKKMB akan diikuti oleh peserta sebanyak 983 mahasiswa baru jalur SNMPTN. Memastikan seluruh mahasiswa baru peserta PKKMB baik jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri akan mendapatkan kuota internet gratis. hal ini sebagai upaya kampus dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan PKKMB via daring.

Aliansi Garda Biru Adakan Aksi di Rektorat Unram Terkait UKT dan Distribusi Kouta

Aliansi Garda Biru Adakan Aksi di Rektorat Unram Terkait UKT dan Distribusi Kouta

Kamis, 2 Juli 2020. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Garda Biru melakukan aksi di depan gedung Rektorat Universitas Mataram. Mahasiswa menuntut kejelasan keringanan UKT dan pendistribusian kouta yang belum dilakukan secara optimal.

Faksi Rana, Sekjend BEM Unram, mengatakan Unram memang telah membuka pengajuan keringanan UKT. Namun, sistem pengajuan ini masih menuai kejanggalan.
“Unram memang membuka pengajuan keringanan UKT beberapa waktu lalu. Tetapi masih banyak kecacatan yang ada, misalnya banyak mahasiswa yang datanya tiba-tiba hilang, bahkan masih ada mahasiswa yang datanya belum terverifikasi hingga saat ini,” Ujar Faksi melalui pesan Whatapps (29/6).

Selain itu, permasalah kouta yang digalangkan Unram untuk membantu kesuksesan kuliah daring selama pandemi juga menjadi sorotan. Menurut keterangan Faksi, pendistribusian kouta ini belum optimal. Bahkan selama tiga bulan sejak pendistrubusian kouta dimulai, masih ada mahasiswa yang belum mendapatkan kouta sama sekali.
“Tidak semua mahasiswa Unram yang menerima, ini juga masalah. Unram menjanjikan kouta, tetapi tidak menyeluruh. Lalu kemana uang itu ? Harapan kita dapat kouta untuk kuliah tetapi malah zonk,” ungkap Faksi.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua BEM Unram, Irwan, dalam orasinya (2/7) ia mengatakan audiensi terkait pemotongan UKT dan kouta yang telah dilaksanakan sebelumnya tidak menghasilkan jawaban yang diharapkan.

“Untuk permasalahan kouta, kita sebelumnya telah mendata mahasiswa yang belum mendapatkan kouta sama sekali, kemudian diserahkan ke Birokrasi. Tetapi birokrasi malah mengatakan tidak ada pendataan yang diterima,” Ujar Irwan.

Ia juga mengatakan keringanan UKT yang telah dibuka sebelumnya tidak ada transparansi, malah menuai banyak keluhan dari mahasiswa terkait sistem dan pelayanan yang tidak maksimal.
Selain itu, keluarnya Permendikbud No. 25 Tahun 2020, khususnya pasal 9 ayat 2 yang memuat pemotongan UKT sebanyak 50% untuk semester akhir belum direspon oleg Rektor Unram.
“Untuk itu kami mendesak Rektor Unram untuk menindaklanjuri pasal 9 ayat 2 Permendikbud No. 25 Tahun 2020,” jelas Irwan dalam orasinya.

Untuk diketahui, dalam aksi ini mahasiswa membawa 3 point tuntutan, yakni :
1. Mendesak rektor Unram untuk memgeluarkan peraturan rektor yang menindaklanjuti Permendikbud No. 25 Tahun 2020
2. Mendesak Rektor Unram untuk menerima semua mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT dan melakukan transparansi data yang mengajukan keringanan UKT
3. Meminta rektor untuk mengoptimalkan pendistribusian kouta

Jawaban Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Prof. Ir. Enny Yuliani, M.Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, menemui massa aksi dan menyampaikan beberapa respon terkait tuntutan yang dibawa.

Prof. Enny, mengatakan terkait Permendikbud No. 25 Tahun 2020, seluruh pimpinan Unram telah melakukan rapat kerja pada 25 Juni lalu, dimana salah satu agendanya adalah menindaklanjuti Permendikbud No. 25 Tahun 2020. Kemudian untuk mekanisme pemberlakuan, juga telah diadakan rapat bersama seluruh pimpinan pada 29 Juni 2020.
Adapun hasil dari rapat mekanisme pemberlakuan Permendikbud No. 25 Tahun 2020 tersebut yakni :
a. Keputusan bebas UKT diberikan kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh pembelajaran (perkuliahan maupun skripsi) yang dibuktikan dengan surat keterangan selesai pembelajaran yang dikeluarkan oleh dekan/prodi masing-masing
b. Pembayaran UKT sebesar 30-50% diberikan bagi mahasiswa S1 dan D4 semester 9 dan semester 7 bagi mahasiswa D3, dengan ketentuan : membayar UKT sebesar 30% apabila memprogramkan 1-3 sks, membayar UKT sebesar 50% jika memprogramkan 4-6 sks.
c. Tata cara akan tersedia di laman SIA

Kemudian untuk poin ke dua tuntutan, Prof. Enny mengatakan sistem pengajuan keringanan UKT telah dilaksanakan sesuai jadwal.

Sementara untuk poin ketiga, pendistribusian kouta telah dilakukan pada mahasiswa yang sudah meng-input nomor HP. Namun, menurut keterangan Prof. Enny, adanya permasalahan mahasiswa yang belum dapat kouta terjadi karena kurangnya angka nomor IP, kesalahan nomor HP, dan kartu sudah mati.

Jawaban Rektor Unram

Selain WR3, Rektor Unram juga keluar untuk menemui massa aksi. Dalam kesempatan itu, Rektor Unram menjelaskan untuk poin pertama tuntutan massa aksi, Permendikbud No 25 Tahun 2020 otomatis sudah resmi dijalankan.

“Secara hukum, peraturan tersebut sudah resmi dijalankan. Unram hanya mengatur secara teknis. Jadi mahasiswa yang memenuhi syarat pasal 9 ayat 2, maka ia berhak membayar UKT sebesar 50%,” Ujarnya.

Himbauan menunda pembayaran UKT

Diakhir pelaksaan aksi tersebut, Irwan bersama jajaran ormawa lainnya menyerukan kepada seluruh mahasiswa untuk menunda pembayaran UKT sebelum permasalahan yang menjadi poin tuntutan diselesaikan dengan tuntas.

GELAR PKKMB ONLINE, UNRAM JAWAB ASPIRASI MAHASISWA BARU

GELAR PKKMB ONLINE, UNRAM JAWAB ASPIRASI MAHASISWA BARU

Pandemi Covid -19 merubah seluruh konsep kegiatan kemahasiswaan, terlebih dengan keluarnya panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020 yang diinstruksikan untuk dilaksanakan secara daring.

Menyikapi panduan MENDIKBUD tersebut, birokrasi dan perwakilan mahasiswa bergandengan tangan mempersiapkan pelaksanaan.

Tepat pada Rabu, 01 Juli 2020 digelar rapat kepanitiaan Pengenalan Kehidupan Kampus (PKKMB) digedung Rektorat Universitas Mataram yang dihadiri oleh Wakil rekor III, KABIRO AKP, Wakil Dekan III se-fakultas dan perwakilan mahasiswa yang diwakili oleh BEM dan DPM UNRAM.

PKKMB yang akan digelar secara online itu direspon serius oleh mahasiswa baru. BEM UNRAM dalam hal ini mernerima aspirasi mengenai fasilitas pendukung seperti kuota internet untuk peserta PKKMB, durasi pelaksanaan dan jadwal PKKMB yang simpang siur.

Menjadi moment terpenting sebagai perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan dalam rapat tadi.

“Sebelum membahas terlalu jauh tentang konsep PKKMB, Birokrasi UNRAM harus memastikan fasilitas kuota untuk mahasiswa baru. Itu merupakan dasar dari semua ini” jelas Anggun Firmansyah, menteri PSDM BEM UNRAM 2020.

Selain itu, PKKMB online diminta harus rasional pelaksanaannya, tidak dilaksanakan sampai sore. Menimbang dari evaluasi kuliah daring saja dirasa tidak efektif.

Apa yang menjadi permasalahan tersebut direspon positif dalam rapat oleh KABIRO AKP UNRAM, Drs. Ruspan, M.Ak.

“Kuota sudah pasti diusahakan karena kalau tidak ada kuota kegiatan tidak bisa berjalan. Saya sudah sampaikan ke Rektor UNRAM,” ungkap Drs. Ruspan.

Untuk durasi pelaksanaan sudah dipres dan simpang siurnya jadwal yang sempat beredar di mahasiswa baru sudah di tampik oleh Wakil Rektor III UNRAM.

“Jadwal itu tidak resmi dan belum fix, jadwal PKKMB akan dirilis dalam waktu dekat,” tutupnya.

Surat Edaran LTMPT Tentang Relokasi UTBK-SBMPTN 2020

Surat Edaran LTMPT Tentang Relokasi UTBK-SBMPTN 2020

BEM UNRAM – Menindaklanjuti siaran pers pada 24 Juni lalu, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang relokasi UTBK-SBMPTN 2020, Senin (29/6).

Dalam surat edaran tersebut dimuat 5 point, yakni :
Pertama, setiap peserta wajib untuk mencetak ulang kartu tanda peserta di laman portal.ltmpt.ac.id pada menu pendaftaran UTBK-SBMPTN. Pencetakan ulang kartu tanda peserta ini dimulai pada 29 Juni – 2 Juli 2020 pukul 12.00 WIB.

Kedua, karena pusat UTBK Universitas Negeri Surabaya (UNESA) tidak menyelenggarakan UTBK dengan alasan dan pertimbangan dari pihak UNESA, maka seluruh peserta yang memilih untuk mengikuti tes di pusat UTBK UNESA direlokasi ke Pusat UTBK Univesitas Airlangga dan Pusat UTBK Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Ketiga, peserta yang mendapatkan jadwal untuk mengikuti tes pada pelaksanaan UTBK tahap 1 (5-14 Juli 2020) dan tidak dapat mengikuti tes karena tidak memenuhi persyaratan dari satgas Covid-19 daerah, maka diwajibkan melapor ke pusat UTBK dimana peserta mengikuti tes (sesuai dengan yang tertera di kartu tanda peserta yang baru) paling lambat 2 Juli 2020 pukul 16.00 WIB. Jika permohonan diterima oleh pusat UTBK, maka peserta dapat mengikuti tes di tahap 2.

Keempat, peserta yang mendapatkan jadwal untuk mengikuti tes UTBK tahap 2 (20-29 Juli 2020) dan tidak dapat mengikuti tes di pusat UTBK yang telah ditetapkan karena alasan keadaan memaksa (seperti kesulitan akses untuk datang ke lokasi ujian, bencana, dsb) dan/atau tidak memenuhi persyaratan dari Satgas Covid-19 daerah, peserta wajib melapor ke pusat UTBK dimana peserta mengikuti tes (tertera di kartu tanda peserta yang baru) pada tanggal 6-10 Juli 2020, jam kerja.

Kelima, peserta wajib melaporkan poin 3 dan 4 dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Jika ternyata laporan yang disampaikan tidak benar, maka peserta tidak diperbolehkan mengikuti UTBK.

 

Sumber dan foto : ltmpt.ac.id

 

0
0