Ratusan Mahasiswa MIPA Menuntut Perbaikan Kualitas Pendidikan

Ratusan Mahasiswa MIPA Menuntut Perbaikan Kualitas Pendidikan

Mataram – Ratusan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Alam Universitas Mataram (FMIPA UNRAM) melakukan Aksi Dengar Pendapat di depan Gedung FMIPA, Kamis (31/10). Mahasiswa membawa 12 tuntutan untuk kesejahteraan FMIPA. Dalam Aksi Dengar Pendapat dihadiri oleh Dekan dan seluruh Wakil Dekan (WD) FMIPA.

Mahasiswa FMIPA menuntut perbaikan dari semua aspek untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, lomba dan organisasi kemahasiswaan.

Terdapat 12 tuntutan yang dilayangkan oleh mahasiswa FMIPA :
1. Transparansi anggaran FMIPA termasuk anggaran fasilitas fakultas dan kemahasiswaan.
2. Memperbanyak LCD dan pembagian ruang kelas untuk menunjang proses belajar yang baik, nyaman, dan kondusif.
3. Merenovasi sekret Organisasi Mahasiswa (Ormawa) sesuai janji yang diberikan.
4. Memperbaiki parkiran mahasiswa agar sama rata dengan parkiran dosen dan pegawai.
5. Meningkatkan kebersihan fakultas (ruang kelas, toilet, koridor dan laboratorium).
6. Meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium dan fakultas.
7. Mengoptimalkan website fakultas sebagai sumber informasi utama fakultas.
8. Memperbaiki fasilitas ruang baca dan laboratorium komputer.
9. Kejelasan regulasi dan transparansi business corner.
10. Menaikan anggaran praktikum.
11. Menaikan anggaran pendukung untuk mahasiswa berprestasi.
12. Memberikan sosialisasi dan publikasi mengenai program-program fakultas.

Mahasiswa akan melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan dalam Aksi Dengar Pendapat dengan Dekanat tidak digubris.

“Kami akan melakukan aksi lebih besar apabila aspirasi kami tidak di tanggap,” Ujar salah seorang mahasiswa dalam menyampaikan tuntunannya.

(ton)

 

Lomba Cover Lagu Munas BEM SI 2020

Lomba Cover Lagu Munas BEM SI 2020

Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
Untuk memeriahkan kegiatan Munas BEM SI XIII, kami akan mengadakan lomba cover lagu perjuangan.
Adapun list lagu yang dicover
1. Totalitas Perjuangan
2. Darah Juang
3. Buruh Tani
4. Berderap dan Melajut
5. Katakan Hitam

Syarat dan ketentuan :
1. Mahasiswa aktif se-Indonesia
2. Follow akun instagram dan subcribe channel YouTube BEM UNRAM
3. Video tidak mengandung unsur SARA
4. Menyertakan fotocopy/scan KTM sebagai bukti
5. Mengirimkan uang pendaftaran sebanyak Rp 50.000 ke rekening BRI 0052-01-079455-50-8 a.n ZURIATUN THOYBAH
6. Mengisi formulir pendaftaran di bit.ly/lombacoverlagumunas

Pengiriman berkas :
1. Mengupload video ke Google Drive
2. Mengirim link Google Drive ke Email munasbemsi@gmail.com dengan format
Subjek : Lomba_Cover_Lagu_MunasBemSiXIII
Isi :
Nama :
Nim :
Alamat :
Lampiran
1. Link video (google drive)
2. Scan KTM dan bukti pembayaran
Timeline
1. Pendaftaran dan pengiriman berkas mulai tanggal 13 Oktober 2019 s.d 10 Januari 2020
2. Pengumuman pemenang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2020

Yuk, daftarkan dirimu dan raih hadiahnya!
Cp : Meydina (089505279269) Nasir (085239606575)

Ttd
M. Fachry
(Ketua Panitia Munas BEM SI XIII)
_______________________________________________
Ikuti kami di media sosial Munas BEM SI XIII untuk mendapatkan informasi lebih lanjut
Instagram : @munasbemsixiii
Youtube : BEM UNRAM
Email : munasbemsi@gmail.com

Pendaftaran Beasiswa Toefl BEM UNRAM

Pendaftaran Beasiswa Toefl BEM UNRAM

Halo mahasiswa Unram! 👋🏻
Kabar baik, untuk kalian semua!
Telah hadir *BEASISWA TOEFL*
Ayok segera daftarkan diri anda!

Alur pendaftaran :
1. Pendaftaran : 1-30 Oktober 2019
2. Pretest : 02 November
3. Intensif Class : 04 November – 06 Desember 2019
4. Post Test : 08 Desember 2019

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN :
1. Berkepribadian baik, disiplin, & rajin
2. Mengikuti ujian pretest TOEFL
3. Aktif dalam berorganisasi
4. Mahasiswa Aktif Universitas Mataram

ALUR SELEKSI PENERIMAAN :
1. Peserta mengisi e-form pada http://bit.ly/PendaftaranBeasiswaTOEFL
2. Mengikuti ujian pretest dari panitia
3. Proses penyeleksian oleh panitia oleh panitia penyelenggara.
4. Pengumuman seleksi

FASILITAS :
1. Tutor berkompeten
2. Pertemuan kelas 10 kali
3. Tips dan Trik TOEFL
4. Sovenir
5. Buku catatan
6. Free konsultasi S2

 

BIAYA PENDAFTARAN *Rp.10.000*
Di sekretariat BEM UNRAM GEDUNG PKM lantai 1

Informasi lebih lanjut hubungi :
WhatsApp : 087855938215 (Devi)
087874999746 (Lia)
Instagram : @bemunram
Facebook : BEM Universitas Mataram

Mengupas Langkah Selanjutnya UU KPK, Judical Review, Legislative Review atau Perpu?

Mengupas Langkah Selanjutnya UU KPK, Judical Review, Legislative Review atau Perpu?

Mataram – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram (BEM UNRAM) mengadakan Diskusi Nasional membahas UU KPK di Ruang Sidang Senat Rektorat Universitas Mataram, pada Kamis (17/19). Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk pencerdasan kepada publik tentang UU KPK . Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Mataram, Komandan Kodim Lombok Barat dan organisasi kepemudaan di Mataram. Kegiatan ini menghadirkan guru besar Universitas Borobudur, Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM, dan Dr. Risnain, SH.,MH (Dosen Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Mataram) sebagai pemateri.

Muhammad Amri Akbar selaku Presiden Mahasiswa (Presma) Unram dalam sambutannya melihat banyak sekali pro kontra tentang UU KPK yang telah resmi berlaku Kamis (17/19). Hal ini tentu saja membuat perdebatan antara kalangan pro dan kontra menimbulkan ruang diskusi untuk mencari jalan tengah antara kedua kubu ini.

” Banyaknya kontroversi yang terjadi terhadap UU KPK, dan banyak sekali perdebatan yang terjadi di kalangan masyarakat antara Pro dan Kontra UU KPK. Mari kita berdiskusi agar kita tau bagaiamana harus menyikapi UU KPK,” Ujar Amri.

Rektor Unram yang turut hadir dan membuka acara memberikan himbauan kepada para mahasiswa yang hadir untuk lebih banyak membuka ruang diskusi. Rektor berharap agar aksi jalanan yang kerap dilakukan mahasiswa dapat dialihkan ke acara diskusi atau seminar.

“Apabila masa banyak maka akan rentan untuk ditunggangi. Lebih baik membuat diskusi seperti ini pasti akan kita dukung secara penuh,” Himbau Prof. Husni selaku Rektor Unram.

 

Dalam diskusi nasional tentang UU KPK membahas bagaimana seharusnya UU yang ditetapkan oleh DPR RI disikapi oleh seluruh kalangan terutama mahasiswa. UU KPK yang telah diketok oleh DPR RI akan berlaku tanpa tandatangan Presiden Jokowi setelah 30 hari. Banyak kalangan terutama mahasiswa melakukan demonstrasi menolak UU KPK sampai mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang Undang (PERPU).

Namun, selain mengeluarkan PERPU tentu saja masih ada cara lain untuk merevisi kembali UU KPK seperti melakukan Legislative review dan Judicial review. Tentu saja hal ini memerlukan kajian yang komprehensif.

Prof. Faisal memberikan perumpamaan kenapa UU KPK perlu di revisi. Ibarat koruptor terus ditangkap maka seharusnya korupsi akan berkurang tapi dalam realisasinya malah korupsi malah makin banyak. Itulah yang menyebabkan UU KPK harus di revisi karena ada yang salah dalam penanganan kasus korupsi oleh KPK.

“Logikanya Semakin di tangkap koruptor maka akan semakin sedikit yang korupsi . Namun realita nya semakin tinggi angka korupsi,” Ujar Faisal.

Trend penangkapan oleh KPK adalah menangkap para pejabat politik dengan nominal korupsi yang relatif kecil di bawah 1 milyar. Contoh saja beberapa pimpinan partai atau bupati bahkan gubernur menjadi target dari KPK. Tentu saja jumlah uang yang di korupsi tidak terbilang besar karena melihat dari biaya politik yang sangat besar.

“Yang ditangkap oleh kpk adalah orang orang politik. Dengan nominal yang kecil,” Lanjutnya.

Menurut Faisal uang negara yang di korupsi sangat sedikit kembali ke kas negara. Tentu hal ini membutuhkan pembenahan dari UU KPK. Agar uang negara yang telah diambil dapat kembali dengan jumlah semula dan pelaku korupsi dapat jera dan tidak melakukannya lagi.

“Uang negara yang dikorupsi harus dikembalikan dengan cara menyita asetnya dan di jual dengan benar,” Tandasnya.

Beberapa komponen tambahan UU KPK yang baru adalah penambahan dewan pengawas bagi KPK. Dewan pengawas ini bertujuan untuk membuat kinerja KPK lebih terstruktur. Dengan membuat kinerja KPK lebih terstruktur tentu bukan untuk melemahkan KPK justru untuk menguatkannya. Pengawasan mekanisme penyadapan juga perlu di atur agar jangan sampai semua pejabat publik disadap oleh KPK.

Hal selanjutnya adalah pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Apabila KPK tidak bisa mengungkap kasus korupsi dalam kurun waktu 2 tahun maka KPK harus mengeluarkan sp3.

Guru Besar ini juga memberikan penjelasan bahwa KPK jangan sampai KPK mengurusi kasus korupsi di bawah 1 Milyar. Tentu saja jika nominal uang yang di korupsi di bawah 1 milyar maka lebih baik dilimpahkan ke kepolisian. Dengan pertimbangan dana yang dimiliki untuk pemberantasan korupsi KPK lebih besar dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan.

Kemudian status kepegawaian KPK yang harus dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Status kepegawaian ini sangat penting karena dana yang digunakan untuk mendanai KPK berasal dari APBN.

“Diperlukan status kepegawaian yang jelas karena dibiayai oleh negara (APBN) sistem kepangkatan dan penggajiannya jelas,” Tutupnya.

Dr. Risnaini selaku pembicara kedua turut memberikan pandangan ilmiah terkait UU KPK yang sudah berlaku. Dia memberikan pandangan kenapa banyak masyarakat menolak UU KPK dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu khususnya mahasiswa. Paradigma masyarakat yang menganggap negara sedang darurat korupsi maka membutuhkan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi.

“Kenapa publik tidak bisa menerima karena paradigma uu yang baru negara sedang baikbaik saja. Dan uu kpk yang lama menetapkan negara sedang tidak baik saja,” Ujar Risnaini.

 

Dosen Tata Negara Fakultas Hukum Unram menjelaskan bahwa dewan pengawas yang dibentuk akan membuat ruang gerak KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi akan di lemahkan. Karena stigma yang muncul di masyarakat setelah UU ini di keluarkan membuat dewan pengawas dalam mengawasi kinerja KPK sebagai institusi bukan sebagai individu. Dia menambahkan KPK lebih baik diawasi oleh lembaga eksternal seperti DPR atau pengadilan.

“Dewan pengawas mengawasi kpk sebagai institusi bukan sebagai individu,” Lanjutnya.

 

Terdapat 3 langkah konstitusional yang bisa ditempuh untuk membatalkan UU KPK. Judical Review, Legislative Review dan Perpu.

Judical review dan Legislative Review membutuhkan waktu yang lama untuk menuntaskan permasalahan UU KPK. Namun, selama kedua proses ini UU KPK tetap berlaku. Judical Review ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan membutuhkan waktu paling cepat 1 tahun. Dan Legislative Review akan dikembalikan kembali pada DPR selaku pembuat UU. Namun, jalur ini membutuhkan politic will dari para anggota DPR karena tentu saja UU KPK sarat kepentingan politik.

“proses panjang, dan tergantung politik will, dan penuh kepentingan politik,” Tandasnya.

Langkah terakhir adalah Presiden mengeluarkan Perpu. Perpu ini mampu langsung berlaku, namun proses untuk perpu keluar membutuhkan situasi yang sangat genting. Kegentingan tersebut yang akan mendesak Presiden mengeluarkan Perpu.

Dia menambahkan bahwa produk legislatif dan kinerja dewan sangat minim. Minim dari segi legislasi yang dihasilkan. Produk legislasi yang dihasilkan pun banyak menuai penolakan dari masyarakat.

“Ada beberapa refleksi proses legislasi kedepan yaitu minus kualitas dan kuantitas, tidak rssponsif dan populis-kontras dengan cita cita reformasi dan politik hukum nasional, dan penolakan publik masif,” Pungkasnya.

(ton)

Ratusan Mahasiswa Tabur Bunga Sebagai Tanda Matinya DPRD NTB

Ratusan Mahasiswa Tabur Bunga Sebagai Tanda Matinya DPRD NTB

Mataram (BEM UNRAM) – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram (BEM UNRAM) kembali menggelar aski belasungkawa “DPRD NTB Telah Hilang”, Jumat (4/10). Aski ini sebagai bentuk kekecewaan atas sikap yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) dalam menanggapi masa aksi gerakan G26S dan G30S-DPR. Masa yang kecewa mendengar jawaban ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie, SH., MH., yang tidak bisa menyatakan sikap secara tegas karena harus di rapatkan bersama Partai Politik. Aksi berjalan dengan damai dengan pengawalan dari aparat kepolisian dan TNI.

Masa aski berjumlah 200 orang memulai aksinya dengan titik kumpul di Islamic Center (IC) pukul 16.00. masa aksi kemudian mulai bergerak menuju simpang Bank Indonesia (BI) dan memulai orasi dari Koordinator Lapangan (Korlap) Ahmad S. N,. Dia membuka orasi dengan mengucapkan belasungkawa pada DPRD NTB yang telah hilang dan sudah tidak lagi berpihak pada rakyat tapi mementingkan kepentingan partai.

“kita melakukan aksi kali ini sebagai bentuk kekecewaan dan belasungkawa kita pada DPRD NTB yang telah hilang karena lebih mementingkan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat,” Ujar Ahmad S. N, yang akrab disapa Ari.

Pukul 17.15 wita masa mulai bergerak ke DPRD NTB dengan pengawalan ketat kepolisian. Masa yang terus bertambah membuat pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan lain dan masa aksi. Sepanjang jalan masa aksi terus melakukan orasi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan mahasiswa untuk menjaga semangat.

Masa aksi kembali mendapatkan pengawalan lebih ketat setibanya di depan Gedung DPRD NTB dengan pengawalan dari pihak kepolisian dan pihak TNI. Telah dipasang kembali kawat berduri dan disediakan satu mobil pengeras suara serta mobil watercanon untuk berjaga. Puluhan aparat kepolisian juga disiagakan menghadapi masa aksi.

Muhammad Amri Akbar selaku Koordinator Umum (Kordum) dalam aksi belasungkawa tersebut mulai mengungkapkan kekecewaan pada DPRD NTB yang tidak pro rakyat. Amri menyinggung sikap Ketua DPRD NTB yang harus berkonsultasi pada partai politik terlebih dahulu baru bisa mengambil sikap. Hal tersebut tentu bertentangan dengan definisi dari wakil rakyat. Yang terjadi malah wakil partai politik dan tidak mau mewakili suara rakyat.

“saya sangat kecewa dengan sikap DPRD NTB yang tidak mau mengakomodasi suara rakyat, padahal kami datang dengan ribuan masa yang dengan sopan meminta agar aspirasi dari rakyat ini terus diperjuangkan oleh wakil rakyat khususnya DPRD NTB,” Ujar Amri.

“Kami mengutuk keras sikap DPRD NTB yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan rakyat,” Pungkasnya.

 

Berikut 6 Pernyataan Sikap Aksi Belasungkawa DPRD NTB TELAH HILANG :
1. Mengutuk Keras Sikap DPRD Nusa Tenggara Barat yang engambil keputusan tidak atas dasar kepentingan dan kedaulatan rakyat melainkan kepentingan partai politik dan kelompok terhadap tuntutan aksi G26S dan G30S-DPR.
2. Menegaskan kepada mahasiswa dan rakyat untuk tetap menuntaskan 11 tuntutan rakyat.
3. Bebaskan akktivis pejuang demokrasi yang masih ditahan pihak kepolisian dan mengecam tindakan represif aparat keamanan.
4. Usut tuntas kasus tragedi pembunuhan aktivis di Kendari, Makasar, dan Jakarta.
5. Menuntut pihak kepolisian dan pemerintah agar memberikan bantuan moril dan materil terhadap korban demokrasi.
6. Menghimbau seluruh mahasiswa dan rakyat untuk terus berada pada medan juang sampai permasalahan negara tuntas.
(ton)

Carut Marut Permasalahan Unram, Mahasiswa Adakan Aksi Ke Rektorat

Carut Marut Permasalahan Unram, Mahasiswa Adakan Aksi Ke Rektorat

Mataram (BEM UNRAM)  – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Garda Biru adakan aksi Gerakan 24 September (G24S) di gedung Rektorat Unram (24/09). Aksi ini bertujuan untuk menagih janji dan penyelesaian dari birokrasi Unram atas berbagai permasalahan yang ada. Berbagai permasalahan tersebut kemudian dirumuskan menjadi 9 poin tuntutan yang dibawa oleh massa aksi.

 

Aksi yang dimulai pukul 08.00 Wita ini diawali dengan penjemputan massa ke fakultas-fakultas yang diiringi oleh orasi penyemangat kemudian berlanjut ke titik aksi di gedung Rektorat Unram.

Dalam orasinya, Muhammad Amri Akbar selaku ketua BEM Unram mengajak seluruh mahasiswa bergabung dalam aksi ini untuk menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka selama ini.

 

Aksi sempat berlangsung tegang ketika massa memaksa masuk ke gedung rektorat menemui Rektor Unram untuk menyampaikan secara langsung 9 point tuntutan yang dibawa. Tidak lama, rektor Unram kemudian turun menemui massa untuk kemudian mendengarkan 9 poin tuntutan. Diwakili oleh Amri, 9 poin tuntutan dibacakan. Adapun isi 9 poin tuntutan tersebut sebagai berikut :

  1. Pemotongan UKT untuk mahasiswa yang sudah mencentang tugas akhir atau skripsi.
  2. Memperbaiki sistem KKN yang carut marut dan kampus memberikan bantuan akomodasi

keberangkatan dan seragam KKN.

  1. Mempercepat pengadaan fasilitas sesuai dengan kebutuhan setiap fakultas (AC, LCD,

CCTV, Kursi, Meja, Alat dan bahan praktikum, router WIFI di seluruh Unram, dan lain-lain).

  1. Transparansi Anggaran Kemahasiswaan.
  2. Menaikkan anggaran Kemahasiswaan (BEM UNRAM, DPM UNRAM, UKM UNRAM

BEM F, DPM F, HMJ/HMPS, UKF, Lomba-lomba Mahasiswa dan Pembinaan

Mahasiswaan lainnya).

  1. Menuntut Pimpinan Kampus untuk segera menyelesaikan kasus suap KKN dan penilapan

Beasiswa BidikMisi Pengganti sesuai hukum yang berlaku.

  1. Menerbitkan SK Rektor tentang penghapusan Uang Pangkal bagi mahasiswa yang tidak

mampu.

  1. Merumuskan kebijakan yang tidak merugikan mahasiswa dalam perubahan kurikulum

mata kuliah umum TPB.

  1. Melibatkan Mahasiswa dalam pengambilan kebijakan kampus yang hasilnya berdampak

langsung bagi mahasiswa

 

Massa juga menuntut adanya kesepakatan tertulis dari Rektor Unram terkait tuntutan massa yang direalisasikan dalam waktu 1 jam. Massa juga mengancam tidak akan bubar sebelum Rektor menjawab tuntutan massa.

“Mari kita sama-sama kawal 9 poin yang menjadi tuntutan kita, ” ujar Irwan, ketua BEM FEB sekaligus sebagai koordinator lapangan 1.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Amri Akbar dalam orasinya.

“Kami tidak akan mundur sebelum tuntutan kami dipenuhi,” ucapnya.

 

Hingga siang hari, massa masih bertahan di gedung Rektorat Unram untuk menunggu jawaban. Sempat terjadi ketegangan dan aksi saling dorong antara massa dan petugas keamanan saat massa memaksa kembali menemui Rektor untuk meminta kepastian jawaban atas tuntutan massa.

“Jika bapak Rektor tidak mau menemui kami lagi, kami siap dipanggil untuk berdiskusi mengenai hal ini,” ujar Amri. (dm)

0
0