Jokowi Sahkan Perpres Investasi Miras, Bem Unram: Merusak Generasi Bangsa

Jokowi Sahkan Perpres Investasi Miras, Bem Unram: Merusak Generasi Bangsa

Oleh: M. Fauzin Al Habib (Mentri Kajian Strategis BEM UNRAM)

Pemerintah hari ini sedang banyak menjadi topik perbincangan di tengah masyarakat terutama pemerintah pusat atau presiden Joko Widodo. Belum usai polemik masalah kerumunan yang terjadi di NTT beberapa hari yang lalu disambut dengan kontraversi terkait dengan presiden Joko Widodo menandatangani Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang dimana  salah satu poin krusialnya adalah terkait dengan investasi miras.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan. Minuman keras yang memabukkan ini dapat membuat seseorang kehilangan kesadarannya jika dikonsumsi berlebihan dan fantasi bahagia yang terlalu berlebihan dan ini sangat berdampak buruk untuk kesehatan 

Jika kita melihat kondisi di Indonesia terkait dengan berita miras baik itu media cetak maupun media online atau televisi penyalahgunaan miras rata-rata adalah mereka yang masih anak muda dan jika kita melihat survey riset kesehatan dasar 2018 dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata konsumsi alkohol di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Fakta yang kita lihat di lapangan bagaimna dengan peredaran miras di tengah-tengah masyarakat yang terus meningkat dan banyaknnya miras oplosan, ilegal, dan palsu yang sering ditindak oleh aparat yang berwajib dan operasi pemusnahan miras sering kita lihat namun intensitas masrakat yang mengkonsumsi miras tidak ada tingkat penurunan yang signifikan namun terus mengalami kenaikan.

Kita ketahui bersama juga penolakan investasi miras ini banyak disampaiakn oleh para tokoh maupun elemen masyarakat karena atas dasar kekhawatiran diatas bagaimana miras itu akan memicu tindak kriminal. Sebagaimana diketahui, umumnya para peminum miras sering melakukan kejahatan di luar alam bawah sadarnya alias secara tidak sadar dan itu dilakukan oleh kaum pemuda anak milenial.

Jika melihat bagaimna sumbangsih atau devisa  yang dihasilkan dari industri minuman keras juga tidak seberapa, tetapi dampak yang ditimbulkan besar. Oleh sebab itu, aturan tersebut dinilai sebagai ancaman bagi generasi milenial generasi yang dominan bangsa yang akan meneruskan peradaban bangsa Indonesia kedepnnya.

Walaupun untuk persyaratannya hanya di lakukan di berbagai derah tertentu tidak menutup kemungkinan dan pasti dampaknya akan menyeluruh di tengah masyarakat. Jika sebelum ada kebijakan ini  penyalahgunaan miras ini sangat signifikan bagaimna dengan setelah ada perizinan dan dilegalkannya investasi miras ini tentu akan makin menambah keruh dan suram suasana dan generasi bangsa ini akan hilang akal sehat dan nuraninya sabagai pewaris peradaban bangsa.

Sebagai penutup jika kita lihat bagaimana kaidah islam sangat jelas dikutip dari HR. Ahmad dan Abu Daud mengatakan bahwa “Khamar itu telah dilaknat djatnya, orang yang meminumnya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta untuk dipersaskan, orang yang membawanya, orang yang diminta untuk dibawakan daan orang yang memakan harganya”.

 

 

Presiden Melanggar Protokol Kesehatan, Dipidanakan atau Tidak?

Presiden Melanggar Protokol Kesehatan, Dipidanakan atau Tidak?

 Oleh : Riva Prasetyo (Kementrian Kajian Strategis)

Kasus corona di Indonesia belum terlihat tanda-tanda akan mereda. Sebaliknya, penambahan kasus baru corona dari hari ke hari masih cukup tinggi. Pemerintah memang sering melakukan himbauan, tetapi penanganan dan tindakan yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan belum tegas. Hal itu yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Di satu sisi, pemerintah sebagai pembuat peraturan saja masih melanggar protokol kesehatan dalam kegiatan atau acara yang dilakukan, seperti yang baru saja terjadi dalam kunjungan Pak Jokowi.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Maumere, Nusa Tenggara timur pada 23 Februari 2021 menjadi perbincangan publik. Dimana kunjungan tersebut menimbulkan kerumunan dalam jumlah besar akibat para warga yang menyambut kedatangannya dan tanpa mematuhi protokol kesehatan, padahal NTT merupakan daerah dengan performa pengendalian Covid-19 yang buruk. Walaupun dengan alasan spontanitas atau antusiasme warga yang tinggi, seharusnya beliau bisa mempersiapkan hal itu agar tidak terjadi atau bahkan mempertimbangkan untuk tidak melakukan kunjungannya ke berbagai daerah terlebih dahulu dan melakukan pertemuan via online saja. Karena pada kondisi yang terjadi pada saat ini, kesehatan harus sangat diprioritaskan bahkan hal itu dapat mengesampingkan pendidikan dan ekonomi.

Jika berkaca dari kasus-kasus sebelumnya,  ketika Habib Rizieq Shihab pada saat kepulangannya ke Indonesia disambut oleh para pengikutnya, bukankah itu juga terjadi karena sebuah spontanitas dan antusiasme orang-orang yg mencintainya? bahkan hal itu berbuntut panjang yang menyebabkan dirinya harus mendekam di penjara karena dituduh melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di satu sisi juga pada saat gencar-gencarnya akan dilakukan pemilu, anak dari Pak Jokowi sendiri melakukan sebuah kampanye yang dimana hal itu menyebabkan terjadinya sebuah kerumunan. Tapi apa yang terjadi? Semua bungkam, tidak ada proses hukum yang diberikan.

Dengan kasus yang sama, Pak jokowi akan mengikuti siapa? Apakah mengikuti Habib Rizieq Shihab yang berakhir dipenjara atau mengikuti anaknya yang bebas tanpa diberi sanksi apapun? Tentu kita semua sudah tau jawabannya. Bukan ingin membela siapapun tapi, bukankah pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

Ketika para pejabat negara melakukan pelanggaran,  hukum seolah-olah bungkam, rakyat diharap maklum. Apalah arti dari penggencaran gerakan 3M, apalah arti penggencaran vaksinasi covid-19, jika presiden saja melanggar protokol kesehatan. di situasi pandemi ini, dibutuhkan keteladanan dan juga contoh konsistensi atau komitmen dalam mematuhi protokol kesehatan.

Empat IRT dan Dua Balitanya di Penjara, Sehatkah Hukum di Negeri Kita ini?

Empat IRT dan Dua Balitanya di Penjara, Sehatkah Hukum di Negeri Kita ini?

Oleh : Nurhaliza (Staf Khusus Kementerian Kajian Strategis)

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Nurhaliza Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Saya akan memberikan sedikit Opini saya terkait kasus yang menimpa 4 IRT warga Desa Wajegeseng kecamatan Kopang.

Penahanan empat ibu rumah tangga ( Nurul Hidayah, Martini, Fatimah, dan Hultiah ) warga Desa Wajegeseng, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah pada 20 Desember 2020 lalu karena diduga telah melakukan perusakan terhadap gudang tembakau yang jelas-jelas telah merugikan lingkungan mereka sungguhlah miris, ditambah lagi dua orang dari empat ibu rumah tangga tersebut sedang menyusui sehingga terpaksa anak-anak mereka harus ikut ke tahanan. Kejadian ini menjadi pukulan keras akan bobroknya penerapan Hukum di NTB, dalam konteks Hukum Pidana.

Ketika melihat hukum yang di berikan dengan ancaman pasal 170 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana 5 tahun sampai 7 tahun penjara, ditambah lagi dengan dua balita yang ikut masuk di penjara,menjadi pukulan keras atas ketidak adilan yang diterima oleh pelaku dengan tanggungan yang ada, padahal ketika kita melihat konteks hukum pidana juga memiliki apa yang di namakan penerapan prensif keadilan restorative (restorative justice) tentang penyelesaian perkara pidana dan berlandaskan pasal  16 ayat 1 huruf L dan pasal 16 KAPOLRI dan pasal 5 ayat 1 angka 4 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum dan Acara Pidana. Dimana penyelesaian hukum pidana tidak menimbulkan keresahan dan penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik, tidak adanya keberatan atas pihak yang terlibat, dan melepas hak tidak menuntut di hadapan hukum. Apalagi ketika kita melihat dalam konteks kesalahan yang dirasa tidak begitu berat dan pelaku bukan para residvisi. KAPOLDA NTB harusnya membuka ruang dan mengembalikan wajah keadilan dari hukum itu sendiri sebagai lembaga tertinggi dan penegak hukum di NTB, jangan sampai hal ini menghilangkan citra polisi dan lembaga peradilan NTB.

Coba mari kita ingat kembali kasus yang pernah menimpa Gisella, Gisella Anastasia tidak ditahan dengan alasan memiliki anak berumur 6 tahun yang masih membutuhkan bimbingannya. Lalu bagaimana dengan dua ibu rumah tangga tersebut yang jelas-jelas sedang menyusui? Apakah hal itu berlaku untuk Gisella saja?Sungguhtidak adil dan tidak manusiawi.

Seharusnya hukum dapat menciptakan kehidupan yang adil dan bisa dirasakan untuk semua kalangan tanpa melihat status, kelas, ras, suku, agama. Tapi mirisnya, hukum kita hanya adil untuk mereka yang memiliki jabatan, peran dan uang semata.

Sekarang, bagaimana dengan gudang tembakau tersebut, apakah di tutup? Mendapatkan sanksi atau apa?, karena awal mula yang menyebabakan masalah bagi lingkungan dan warga sekitar sehingga empat ibu rumah tangga itu terpaksa melakukan perusakan pada gudang tembakau tersebut adalah karena ulah gudang tembakau itu sediri

Dipemberitaan bahwa sejak 2007 masyarakat sekitar mengaku terganggu dengan bau tembakau yang membuat sesak dari pabrik tersebut. Perusahaanpun tidak benar-benar memiliki izin untuk berdiri di Dusun Eat Nyiur, Desa Wajageseng, Kec. Kopang. Lalu bagaimana bisa yang diadili hanya empat ibu rumah tangga tersebut yang kesalahannyapun tidak tergolong berat. Tumpul keatas dan tajam kebawah, begitulah hukum di negeri kita ini.

Jika empat ibu rumah tangga tersebut diadili karena telah melakukan perusakan, perusahaan tembakau tersebutpun harus lebih diadili karena telah menciptakan keresahan dan kesengsaraan.

Empat Ibu Rumah Tangga Di Lombok Tengah Dipenjara Bersama Dua Balitanya, Ada Apa Dengan Hukum Indonesia?

Empat Ibu Rumah Tangga Di Lombok Tengah Dipenjara Bersama Dua Balitanya, Ada Apa Dengan Hukum Indonesia?

Oleh : Adrian Islah Perdana (Kementrian Kajian Strategis)

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Adrian Islah Perdana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, akan memberikan sedikit opini saya terkait kasus yang baru-baru ini terjadi, pada akhir tahun tepatnya pada bulan Desember 2020 lalu sebanyak empat orang ibu dan dua orang balita asal desa Wajegeseng,Kecamatan Kopang Lombok Tengah ditahan oleh aparat penegak hukum (APH), Karena diduga telah melakukan aksi pengerusakan dengan melempar batu ke arah atap kantor perusahaan rokok yang ada di desa tersebut.

Merespon hal ini banyak sekali masyarakat yang kecewa khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, Tindakan dari APH yang sama sekali tidak melihat sisi kemanusian dari ibu rumah tangga yang memiliki anak dibawah lima tahun yang tentunya masih harus dirawat dan disusui ini  seakan sama sekali tidak menyurutkan niat APH dalam melakukan proses penahan terhadap ke empat orang ibu ini yang menyebabkan ke empat ibu ini harus ditahan bersama anaknya. Tentu saja aksi main hakim sendiri (vigilante) yang dilakukan oleh ke empat orang ibu ini telah menyalahi aturan hukum yang adaIndonesia atau lebih tepatnya melangkahi Aparat Penegak Hukum, akan tetapi aksi yang dilakukan oleh ke empat orang ibu ini muncul atau lahir akibat ulah meresahkan yang dilakukan oleh pihak perusahan terkait yang di tuduh telah melakukan pencemaran lingkungan sekitar pemukiman yang pada akhirnya memancing warga sekitar melakukan aksi pelemparan pada atap perusahan tersebut, Jika berbicara masalah hukum seharusnya APH tidak serta merta lansung melakukan proses penahanan terhadap ke empat orang ibu dan dua balita tersebut, akan tetapi melakukan proses mediasi terlebih dahulu antara pihak perusahan dan ke empat orang ibu itu, namun sangat disayangkan proses mediasi yang ditempuh tidak maksimal sehingga proses penahanan tetap dilakukan terhadap ke empat ibu dan dua balitatersebut,dimuat dalam pemberitaan bahwa sejak 2007 masyarakat sekitar mengaku sudah terganggu dengan bau tembakau yang dampaknya ke warga sekitar membuat sesak napas.

Kejadian ini sontak menjadi tamparan yang keras akan bobroknya penerapan hukum di NTB, dalam konteks Hukum Pidana. Ketika kita melihat hukuman yang diberikan dengan ancaman pasal 170 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana 5 sampai 7 tahun penjara ditambah lagi dengan dua balita yang ikut masuk ke dalam penjara,seakan menghilangkan fungsi hukum itu sendiri yang katanya melahirkan keadilan, padahal sudah terlihat jelas bahwa aksi yang dilakukan ke empat orang ibu tersebut tentunya karena alasan yang jelas yang mana sama dengan yang dirasakan warga sekitar yaitu resah dengan kegiatan perusakan tembakau yang mencemari lingkungan mereka. Dan Jika kita mengkaji hal tersebut secara hukum benar adanya ke empat orang ibu tersebut telah melakukan pengerusakan terhadap perusahaan tersebut yang bisa dibilang telah merugikan pihak perusahaan terkait, akan tetapi apa yang dirasakan warga sekitar lebih dari sekedar pengerusakan yang dilakukan bahkan apabila pencemaran yang dilakukan perusahan tersebut dibiarkan bisa saja mengancam warga setempat dan ancamannya adalah nyawa karna pencemaran udara tersebut sasarannya ke pernapasan warga sekitar, bagaimana jika saja ada warga yang mengidap penyakit asma disekitar perusahan tersebut? Apa akan mati konyol karna lamanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang. Motif dari aksi itu sangat jelas adalah bentuk protes warga terhadap perusahan yang dirasa sudah merugikan warga serta lingkungan sekitar, bukan aksi yang dilakukan tanpa motif. Lalu apakah cocok jika ke empat orang ibu ini dijatuhkan oleh pasal yang dijelaskan di atas ? ini hal yang tentunya akan menjadi tanda tanya besar untuk pandangan hukum apa yang sebenarnya telah diterapkan di negara ini.

Ada apa dengan hukum di Indonesia ? benarkah adanya bawasannya hukum itu terkesan tumpul ke atas tajam ke bawah ? ,  aksi yang main hakim sendiri yang tentunya dilakukan ke empat orang ibu itu memang benar tidak ada pembenaran di mata hukum, menurut saya keempat ibu itu tidak serta merta bisa disalahkan begitu saja apalagi ditahan, alasannya adalah disini telah terjadi hubungan sebab akibat antara warga sekitar dengan pihak perusahan yang tentunya dituduh telah melakukan pencemaran lingkungan, yang mana jika kita lihat bersama aksi dari warga sekitar itu muncul karena keresahan yang timbul akibat ulah dari perusahan itu sendiri, betapa tidak adilnya ketika ke empat orang ibu tadi yang melakukan aksi protes karena lingkungannya dicemari ditahan dengan begitu tega oleh APH, dan untuk diketahui bawasanya penyelesaian hukum pidana yang sebenarnya adalah tidak menimbulkan keresahan dan penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik tidak adanya keberatan atas pihak yang terlibat dan melepas hak tidak menuntut dihadapan hukum. Apalagi ketika kita melihat dalam konteks kesalahan yang dilakukan oleh ke empat orang ibu

Menarik untuk kita kutip pernyataan dari BAPAK KAPOLRI KITA TERCINTA ‘’ Apabila saya diberikan amanah untuk menjadi kapolri, transformasi prediktif, responsibilitas, dan transparasi berkeadilan yang akan kami perkenalkan sebagai konsep polri yang presisi ‘’. Semoga saja pernyataan yang katanya transparasi berkeadilan tersebut tidak hanya omong kosong belaka.

Lalu apa kabar dengan perusahan tersebut ? masih beroperasi ? tidak ada sanksi atau hukuman ?,karena jika benar pihak perusahan tersebut telah melakukan aksi pencemaran lingkungan, pihak perusahan tersebut bisa saja dikenai pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup ( “UU PPLH”), dan jika perusahan tersebut dengan sengaja membuang limbah atau mencemari lingkungan sekitar maka akan diancam pidana berdasarkan Pasal 60.

Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut :

  • Pasal 60 UU PPLH

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

  • Pasal 104 UU PPLH

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaiman dimaksud dalam pasal 60,dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak RP3.000.000.000,00(tiga milliar rupiah).

Lalu bagaimana dengan nasib ke empat orang ibu tadi yang jika dibandingkan dengan mata hukum ini sudah sangat tidak manusiawi, bahkan aksi main hakim itu sendiri sampai saat ini Peraturan perundang-undangan kita, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Saya harap perusahan terkait juga harus di selidiki oleh pihak APH dan tentunya harus melewati proses hukum yang jelas ,jika memang kita mengacu pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara kita adalah negara hukum, negara hukum yang sebenarnya adalah negara yang melihat segala aspek hukum dengan adil tidak berat sebelah bukankah diciptkannya hukum untuk sebuah keadilan, sikap dari APH mengundang tanda tanya besar begitu pula hukum indonesia yang masih pilih kasih terhadap rakyatnya.

Harapannya adalah semoga ke empat orang ibu dan dua balita tadi bisa segera dilakukan proses penangguhan pidana karna melihat tidak adanya aturan hukum yang  jelas terkait aksi main hakim sendiri tersebut, dan saya juga berharap APH melakukan pengusutan terhadap perusahan terkait agar tidak terkesan APH meng-Anak tirikan masyarakat kecil,dan seperti yang kita ketahui bersama ini tentunya bukan kasus pertama yang menyadarkan kita bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah,banyak sekali kasus-kasus hukum yang sudah menyimpang dari hakikat hukum sebenarnya. Semoga kedepannya hukum Indonesia bisa lebih baik lagi terlebih-lebih keadilan yang katanya pada sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu semoga benar-benar ada,sekian opini singkat dari saya semoga dari tulisan ini bisa membuka cakrawala kita bahwa keadaan hukum kita saat ini sedang tidak baik-baik saja.

 

HUKUM TEBANG PILIH

HUKUM TEBANG PILIH

Oleh : Noly Aditya Ali Putra (Menteri Sospol BEM Unram 2021)

Pada hakikatnya konteks hukum di bangun atas dasar nilai Justice (Keadilan)  dalam rangka untuk mewujudkan tatanan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat serta dalam rangka memperbaiki moral masyarakat. Namun ketika kita Melihat kasus penangkapan 4 orang ibu atas nama (Nurul Hidayah,  Martini, Fatimah,  dan Hultiah) dan 2 orang anak, desa Wajegeseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, NTB. seakan akan membuka mata kita semua atas bobroknya penerapan hukum di NTB, dan menjadi pukulan keras atas ketidak adilan yang dirasakan pelaku dan masyarakat yang mendegarkan terhadap para penegak hukum yang tebang pilih. Ketika kita melihat dalam konteks hukuman yang di berikan dengan ancaman Pasal 170 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana 5 sampai 7 tahun penjara,  di tambah lagi dengan dua balita yang ikut masuk di penjara.  Menjadi pukulan keras atas ketidakadilan yang di terima oleh pelaku dengan tanggungan yang ada.  padahal ketika kita melihat lebih dalam konteks hukum pidana juga memiliki apa yang di namakan dengan penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice)  tentang penyelesaian perkara pidana dan berlandaskan Pasal 16 ayat 1 huruf L dan pasal 18 KAPOLRI dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dimana penyelesaian hukum pidana tidak menimbulkan keresahan dan penolakan masyarakat,tidak berdampak konflik, tidak adanya keberatan atas pihak yang terlibat, dan melepas hak tidak menuntut di hadapan hukum. Apalagi ketika kita melihat dalam konteks kesalahan yang dirasa tidak terlalu berat dan para pelaku bukan para residivis. Hal ini tentunya makin menambah buruknya penerapan hukum di Indonesia dan khusunya di NTB itu sendiri.  Harus adanya keterbukaan ruang dan pengembalian wajah keadilan dari hukum itu sendiri terutama bagi para penegak hukum yang bertanggung jawab atas kasus ini. Jagan sampai hal ini menghilangkan citra Polisi dan Lembaga Peradilan di NTB, tentang hukum yang tebang pilih.  Apabila kita melihat ke empat pelaku dan balita yang ikut di penjara, hal ini sangatlah miris sekali, apalagi kondisi ekonomi dari para pelaku yang bisa kita bilang kurang mampu,  hal ini tentunya harus dipertimbangkan karena sudah bukan menjadi hal yang tabu apabila kita mendengar bagaimana orang yang berekonomi rendah acapkali menjadi kosumsi hukum yang tajam ke bawah, bahkan hal ini bukan hanya terjadi di NTB saja, diluar sana juga banyak sekali daerah yang hampir sama dengan kasus 4 ibu dan anak yang tertangkap. Kondisi hukum yang seperti ini membuka mata kita secara terbuka akan masih buruknya hukum di Indonesia. Pada dasarnya masalah hukum yang seringkali kita lihat tidak berkeadilan dalam konteks ini bukan regulasi atau hukum itu yang dirasa salah, namun kadang banyak para oknum penegak hukum yang acapkali salah atau mempunyai kepentingan di dalam menegakan hukum, sehinga hukum menjadi kotor dalam penerapannya.  Sudah seharusnya hukum di bangun sesuai amanat kostitusi dan nilai pancasila serta nilai norma yang hidup di masyarakat. Menciptakan kehidupan hukum yang adil dan bisa di rasakan untuk semua kalangan tanpa tebang pilih status, kelas,  ras,  suku,  agama dan bahkan bermuara pada siapa yang memiliki uang semata. Keadaan hukum yang baik adalah ketika hukum bisa di rasakan dan hadir atas nilai kebaikan. Konteks hukum saat ini kadang terlalu naif dan pasif terhadap apa yang seharusnya menjadi perhatian dan target hukum di tegakkan seadil adinya, bukan malah menjadi senjata dan alat bagi para pihak yang memiliki kepentingan semata. Semoga hal ini dapat menjadi pemebelajaran kita bersama akan bagaimana mengawal segala kebijakan dan regulasi hukum yang ada supaya bisa bermuara dalam nilai keadilan.
MENCOBA MEMBUNUH KARAKTER MAHASISWA (Menaggapi Hasil Rapat Koordinasi Tim Satgas Covid-19 Unram) Tahun 2021

MENCOBA MEMBUNUH KARAKTER MAHASISWA (Menaggapi Hasil Rapat Koordinasi Tim Satgas Covid-19 Unram) Tahun 2021

Oleh: M. Fauzin Al Habib (Mentri Kajian Strategsi BEM UNRAM 2021)

Beredar di WA grub terkait dengan hasil rapat tim satgas covid-19 yang dihadiri oleh beberapa petinggi dari kampus tercinta ini sontak membuat mahasiswa ribut dan penuh keheranan karena salah satu point hasil rapat tersebut pada point 6 mengatakan secara tegas tidak mengizinkan kegiatan ormawa di dalam maupun di luar universitas. Pihak dari BEM UNRAM mencoba mnegkalrifikasi kebenran dari berita dan hasil rapat tersebut kepada WR 3 dan beliau membenarkan hal tersebut dan akan ada rapat lanjutan untuk menindak lanjuti dan akan keluar surat edaran terbaru lagi. Univeristas Mataram sebelunya pernah mengeluarkan SK terkait dengan pembatasan Ormawa berkegaitan dalam lingkungan kampus jika berkegaitan harus ada surat izin dari satgas Covid-19 namun pada hari ini bukan hanya kita dilarang untuk berkegiatan dalam kampus namun diluar kampus juga dilarang, hal tersebut yang membuat mahasiswa atau para pejabat ormawa terheran ada apa dengan Univeristas Mataram?

Jika kita melihat lebih jauh terkait dengan keputusan pemerintah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Menerangkan poin pentingnya adalah Pemerintah Daerah Diberikan Kewenangan Penuh Tentukan Izin Pembelajaran Tatap Muka.

Seperti yang kita lihat hari ini di derah yaitu pemda NTB sudah melalui dinas pendidikan sudah membuka sekolah di derah derah tertentu dan kegiatan pemerintahan juga sudah berjalan cukup normal walau tetap memauhi protkol kesehatan. Dan untuk diketahui untuk wilayah NTB yang masih zona merah atau zona resiko tinggi hanya derah Sumbawa saja namun kampus yang ada di wilayah Sumbawa tidak seektrim itu melarang mahasiswanya berkegiatan sedangankan di wilayah kota mataram sendiri statunya zona resiko rendah. Namun berbeda jauh dan terbalik yang di lakukan universitas mataram yang melarang mahsiswanya berkegaitan baik di dalam maupun di luar kampus. Dengan kata lain institusi yang lain berusaha untuk beraktifitas secara normal dengan teteap mematuhi protocol namun unram sendiri berlomba untuk membatasi ruang geraknya dengan alasan Corona. Jika kita melihat  kampus-kampus yang ada di wilayah NTB khususnya wilayah mataram, seperti UIN Mataram, Muhammadiyah Mataram dan Universitas mandalika, juga tidak seekstrim ini membatasi mahasiswanya untuk bergerak. dan bahkan kampus Milik Gubernur NTB yakni UTS sekalipun melaksanakan wisuda secara Offline.Ini yang sontak menjadi sorotan karena pertimbangannya tidak holistik dan tidak selaras dengan apa yang dilakukan Pemda saat ini.

Seharunya pihak universitas mataram juga harus mengahadrikan perwakilan mahasiswa dalam setiap perumusan kebijan apalagi ini yang terdampak lansung adalah mahasiswa agar mahasiswa bisa memberikan masukan dan argumentasi terkait dengan kondisi kampus hari ini. Agar mahaiswa tidak menaruh curiga yang menimbulkan opini liar di tengah mahasiswa.

Jadi harapan kami sebagai mahasiswa ingin tetap merasakan berkegiatan walau ditengah tantangan covid-19 ini namun kami tetap mematuhi protocol kesehatan yang sudah ada seperti yang sudah dicontohkan oleh para pejabat derah kita walau di tengah pademi tetap bisa melakukan kegaitan. Jagan sampai dengan adanya kebijakan melarang dengan tegas mahsiswa berkegitan membuat daya kreatif tekanan psikososial dan karakter mahasiswa akan terbunuh. Yang lebih parah lagi adalah jangan sampai kebijakan ini diterbitkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu agar birokrasi tidak bisa di kritik dengan pembatasan mahasiswa bergerak seperti ini.

Untuk memperkuat argenetasi terkait hal tersebut BEM UNRAM juga telah melaknakan pertemuan virtual membahas terkait dengan edaran tersebut pada hari selasa tanggal 16 februari 2021 diamana dihadiri oleh seluruh ketua BEM falkultas dan ketua Program Studi dibawah rektor Berdasarkan pertemuan virtual BEM Universitas Mataram melakukan solusi maupun regulasi

 

  1. birokrasi harus membuat aturan baku dari pelaksanaan kegiatan offline mahasiswa
  2. jikalau dilaksanakan secara online banyak resiko besar yang harus kita lakukan entah itu kuota internet jaringan dan aplikasi yang error
  3. Satgas covid19 juga harus mem-backup secara penuh kegiatan mahasiswa baik melakukan patroli keliling, pengecekan suhu mahasiswa di pintu masuk, selalu menggunakan masker yang sesuai dengan prokes
  4. selanjutnya birokrasi juga harus membuat aturan yang baku dari rektorat.
  5. tim Satgas juga harus efektif dalam melakukan pemantauan kegiatan mahasiswa.

Adapun tiga poin penting dari pertemuan dan tawaran regulasi yang disepakati

  1. Kegiatan mahasiswa maksimal 100 orang/kegiatan dalam ruangan.
  2. perizinan cukup satu pintu yaitu melalui wakil dekan 3 fakultas bagi BEM fakultas dan Wakil Rektor 3 bagi universitas
  3. BEM dan ormawa siap bertanggung jawab jikalau dalam proses kegiatan tidak prokes dan sanggup menerima konsekuensi atau dibubarkan.
0
0