MAKNA HARI TANI NASIONAL DIMATA MAHASISWA PERTANIAN

MAKNA HARI TANI NASIONAL DIMATA MAHASISWA PERTANIAN

Oleh : Muhammad Hari Aditia Pratama (Menteri Medkominfo BEM 2020) 

“BEBICARA TENTANG PERTANIAN BERARTI BERBICARA TENTANG HIDUP DAN MATINYA BANGSA” yah itulah kata kata dari Ir. Soekarno yang sangat lekat dengan kondisi pertanian Indonesia yang sekaligus menjadi PR kita bersma. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang dianugerahi kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. Sejak dahulu, sebagai negara agraris, Indonesia selalu kaya akan hasil pertanian.

Hal tersebut dapat dilihat pada sumbangsih sektor pertanian yang berdampak positif bagi perekonomian nasional. Sepanjang tahun 2019 sektor pertanian tercatat telah menyumbang 12,72 persen bagi PDB atas dasar harga berlaku (Badan Pusat Statistik, 2020). Angka tersebut sangat patut untuk kita sama-sama syukuri dan apresiasi. namun apakah angka tersebut sudah menunjukan tingkat kesejehteraan petani saat ini ? apakah kebijakan yang ada saat ini sudah berpihak kepada petani hari ini ?.

Sebagai negara yang mata pencaharian utama masyarakatnya sebagai seorang petani hal ini sudah seharusnya kita sama-sama saling membahu dari semua elmen baik pemerintah maupun masyarakat. Kebanyakan dari kita juga mungkin bosan setiap hari mendengar kabar memprihatinkan bahwa Indonesia yang dikenal sebagai Negara Agraris ini belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri atau dengan kata lain mengimpor makanan pokoknya dari Negara lain. Sebagian lagi mungkin mulai terganggu dengan pemberitaan bahwa pertanian Indonesia hari ini harus segera sedang membutuhkan perhatian yang sangat serius.

Krisis pangan, impor produk ini, merosotnya lahan–lahan pertanian, produktifitas lahan yang kian hari kian menyusut, tingkat kegagalan panen yang semkin meningkat, kelangkaan pupuk, anjloknya harga komoditas pertanian pada saat panen melimpah, harga naik konsumen menjerit harga turun petani tercekik, masa-masa dimana maju sakit mundur pun sakit. Hal-hal semacam itulah yang selama ini kita dengar, bahwa pertanian Indonesia sedang berada dalam masa kritis dan harus diselamatkan.

Tentu hal ini semua tidak akan pernah selesai, dan rakyat hanya bisa terus berteriak, pemerintah hanya bisa memberikan jalan keluar yang seolah-olah semu, dan wakil rakyat pun hanya akan bertindak sesuai dengan koridor kerjanya saja, dalam kurun waktu tertentu, yaitu saat mereka menjabat saja.Tetapi perjuangan, pemenuhan hak petani, kedaulatan, dan andil Indonesia dalam perkembangan dunia dari cita-cita agraria Indonesia menuju kemakmuran yang selalu kita peringati pada tanggal 24 September sebagai hari tani nasional , mudah-mudahan bukan menjadi selebrasi hari nasional selama ini.

SELAMAT HARI TANI NASIONAL

JAYAKAN PERTANIAN INDONESIA

 

PKKMB Unram Masih Daring, Mampukah Birokrasi Unram Mengakomodir Hasil Evaluasi ?

PKKMB Unram Masih Daring, Mampukah Birokrasi Unram Mengakomodir Hasil Evaluasi ?

Oleh : Anggun Firmansyah

Menurut Kalender Akademik 2020-2021 yang diterbitkan oleh Universitas Mataram, jadwal PKKMB jalur SBMPTN & Mandiri dilaksanakan 7-9 September. Sedangkan 10-11 September adalah PKKMB tingkat Fakultas yang diikuti oleh seluruh jalur masuk PTN. Sesuai Panduan Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020 bahwa pelaksanaannya masih Daring.

Tepat tanggal 3-5 Agustus lalu telah dilaksanakan PKKMB Daring jalur SNMPTN. Kegiatannya berjalan lancar dengan metode webinar via aplikasi zoom. Akan tetapi, dihari pertama bejibun masalah menerpa peserta. Menyadari itu, Kementerian Advokastrad BEM Unram berinisiatif mengadakan quisioner dari tanggal 17-25 Agustus dengan penyebaran melalui group mahasiswa baru dan akun media sosial lainnya.

 Hasil quisioner evaluasi pelaksanaan PKKMB Daring di teruskan ke Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dengan hasil sebagai berikut: Pertanyaan “Apakah materi yang disampaikan dapat dipahami?” 20,22% menjawab (Sangat Dipahami), (Dipahami) 49,44 %, (Cukup Dipahami) 26,97%, (Kurang Dipahami) 3,37%, dan 0% yang menjawab tidak paham.

 Secara garis besar pelaksanaan PKKMB Daring direspon positif oleh Mahasiswa Baru jalur SNMPTN (info lengkap: @bemunram). Akan tetapi, beberapa hal yang menjadi keluhan serta permasalahan yang harus menjadi perhatian penyelenggara. Diantaranya pembagian kuota internet sebagai fasilitas yang telat di distribusikan. Permasalahan ini sangat disayangkan oleh peserta karena sempat mengalami kesulitan dalam mengakses link zoom yang diberikan.

 Bukan hanya kuota internet, peserta juga berharap panitia disiplin dengan jadwal acara yang direncanakan dan  menambahkan lebih banyak hiburan. Menilisik pelaksanaannya berkisar 15 jam selama 3 hari maka dirasa perlu ada hiburan untuk menghindari kebosanan. Besar harapan ini dinilai serius oleh birokrasi Unram untuk perbaikan, walaupun di tengah pandemi serba keterbatasan. Tinggal kita liat apakah Unram selama ini mampu mengakomodir aspirasi mahasiswanya, atau tidak ingin ambil pusing dan ribet ?

 

POLEMIK SPI DI UNIVERSITAS MATARAM

POLEMIK SPI DI UNIVERSITAS MATARAM

Oleh : Ade Sabrina (Menteri Advokastrat BEM UNRAM 2020)

Permasalahan pendidikan tak pernah usai, lebih khusus lagi jika menyangkut masalah pembiayaan pendidikan. Memang tidaklah salah jika dikatakan pendidikan bermutu membutuhkan biaya. Namun persoalannya, daya finansial sebagian masyarakat di negeri ini masih belum memadai akibat rendahnya pendapatan yang dihasilkan. Tak dipungkiri bahwa masalah pendidikan di Indonesia dapat dikatakan masalah yang besar. Biaya pendidikan yang diterapkan di Perguruan Tinggi salah satunya adalah Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI). SPI adalah sumbangan yang diberikan oleh mahasiswa kepada perguruan tinggi yang bersifat wajib. Besaran ditentukan oleh perguruan tinggi yang sangat bermacam-macam. SPI bukan seperti UKT, karena SPI ini diberikan saat akan masuk ke perguruan tinggi yang sifatnya satu kali saja.

Di Indonesia kebijakan penetapan jumlah SPI diterapkan oleh banyak perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Universitas Mataram, salah satu perguruan tinggi negeri di NTB yng berstatus PTN BLU adalah Salah satu kampus yang menerapkan sistem memungut biaya tambahan kepada mahasiswanya diluar dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa yang masuk perkuliahan melalui jalur mandiri yang disebut dengan istilah Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI). Istilah SPI tersebut hanya dibebankan kepada mahasiswa baru yang masuk melalui jalur mandiri berdasarkan aturan dari Permenristekdikti. Pembayaran uang SPI ini belum termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar setiap semester .Artinya diawal masuk mahasiswa baru jalur mandiri akan membayar SPI dan UKT sekaligus.

Polemik Uang pangkal di Universitas Mataram cukup rumit. Besaran SPI dri tahun ke tahun cukup meringkus mahasiswa dan orang tua mahasiswa, khususnya yang berkelas ekonomi rendah. SPI/Uang pangkal di Universitas Mataram sudah mulai diterapkan secara menyeluruh sejak tahun 2017. Pada tahun 2017 SPI/Uang Pangkal pernah dikembalikan untuk mahasiwa jalur mandiri reguler pagi. Sedari tahun 2017 sampai dengan sekarang uang pangkal /SPI di Universitas Mataram tetap mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, setelah diserbu ribuan massa aksi pada bulan Juni 2019 lalu, pemberlakuan SPI/uang pangkal kepada sekitar 200-an mahasiswa dibebaskan dengan mengajukan berkas penunjang. Namun, mahasiswa pun banyak mengaku berkas penunjang nya tidak bisa direspon secara cepat, sedangkan waktu pengajuan berkas syarat pembebasan SPI dalam waktu yang singkat. Alhasil dari ribuan mahasiswa baru yang diterima lewat jalur mandiri sebagian kecil bisa mendapat pembebasan meskipun secara ekonomi berhak mendapat pembebasan uang pangkal. Selain pembebasan, pencicilan pembayaran uang pangkal juga diberlakukan pada tahun 2019 lalu.

Berdalih pada peraturan Permenristekdikti RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tepatnya tercantum pada pasal 8 yang menyatakan bahwa :

(1)   PTN dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana bagi:

  1. mahasiswa asing;
  2. mahasiswa kelasinternasional;
  3. mahasiswa yang melalui jalur kerja sama;dan/atau
  4. mahasiswa yang melalui seleksi jalurmandiri.

(2)   Uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT yang dikenakan kepada mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana yang melalui seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Diatas telah dijelaskan bagaimana seharusnya uang pangkal diterapkan. PTN dapat memungut uang pangkal dan/ atau pungutan lain selain UKT. Hal inilah yang mendasari Unram menerapkan SPI dengan alibi sebagai sarana dalam meningkatkan mutu perkuliahan. Namun dalam penggunaannya pun, Universitas Mataram belum ada yang tahu bagaimana transparansi penggunaan uang pangkal nya.

Berdasarkan ayat pertama dalam pasal 8 menjelaskan bahwa PTN diberikan kewenangan penuh untuk menerapkan biaya perkuliahan diluar UKT, dalam hal ini adalah SPI kepada mahasiswa. Mahasiswa yang dihantui oleh biaya SPI terdiri dari mahasiswa asing, mahasiswa internasional, mahasiswa yang melalui jalur kerja sama, dan/ atau mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri, sementara itu pada ayat kedua, pungutan ini tetap harus memerhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa,orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Meskipun Unram sudah dilegalkan untuk menarik pungutan lain di luar UKT yang dibebankan oleh mahasiswa khususnya pada mahasiswa jalur mandiri haruslah sinkron dengan kemampuan ekonomi. Apalagi ditambah dengan besaran biaya UKT yang belum tentu sanggup dibayar oleh sebagian mahasiswa, terutama bagi mahasiswa ekonomi menengah ke bawah. Besarnya biaya yang tertumpuk dengan UKT membuat beberapa mahasiswa merasa keberatan dengan kondisi ekonomi yang nyaris tak teratasi. Inilah yang menjadikan mahasiswa ini jadi mau tak mau harus menerima tarif SPI yang bervariasi demi bisa menduduki perkuliahan di Unram, khususnya mahasiswa menengah kebawah.

Kebijakan Penetapan Uang Pangkal/SPI di Universitas Mataram belum usai. Permasalahan besaran biaya SPI selalu membuat ribut mahasiswa baru jalur mandiri. Penetapan SPI mahasiswa baru masuk jalur mandiri harus tetap memperhatikan aturan Permendikti Nomor 39 tahun 2017 pasal 8 yakni penetapan besaran SPI harus sesuai kemampuan mahasiswa. Seperti halnya pemberlakuan UKT yang menggunakan sistem grade sesuai kelas ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya, SPI juga harus menggunakan sistem yang sama.

            Menengok kampus lain yang menerapkan sistem grade SPI, seperti Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), mulai tahun akademik 2018/2019 membebankan uang pangkal bagi mahasiswa baru yang diterima melalui jalur mandiri.Uang pangkal besarannya ditentukan berdasarkan kesanggupan dengan cara memilih salah satu kelompok uang pangkal. Prosedurnya pada saat pendaftaran seleksi jalur mandiri calon mahasiswa harus menandatangani dan menyerahkan surat kesanggupan uang pangkal di atas materai secukupnya. Pengelompokan uang pangkal terdiri atas 5 pilihan dengan besaran yang bervariasi untuk setiap jurusan. Khusus pilihan 5 mahasiwa dapat mengisi uang pangkal 0 rupiah atau lebih besar dari pilihan 4.

Universitas Negeri Yogykarta, yang juga menyandang status BLU, mempunyai kebijakan disamping UKT yang dibayarkan per semester, mahasiswa jalur seleksi mandiri (SM) UNY Yogyakarta dikenakan Uang Pangkal Pengembangan Akademik (UPPA). Teknisnya calon mahasiswa akan diberikan formulir untuk memillih besaran UPPA dengan pilihan :1) Rp 0; 2) Rp 5.000.000; 3)Rp 10.000.000; 4) Rp 15.000.000; 5)Rp 20.000.000.

Universitas Mataram bukan lagi hal yang perlu tabu untuk menerapkan sistem pengelompokkan terhadap SPI/Uang Pangkal. Selain mencontoh kampus lain, penerapan sistem pengelompokkan terhadap SPI/Uang Pangkal juga merupakan amanat besar dari Permenristekdikti RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Pasal 8 Ayat 2, memperbolehkan setiap PTN menarik pungutan lain selain UKT dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Selain mengelompokkan SPI/Uang Pangkal, PTN juga menerapkan sistem pencicilan 2-4 kali dari jumlah uang pangkal yang sudah ditetapkan. Universitas Tanjungpura misalnya yang juga berstatus BLU, menerapkan sistem SPI. Penerapan SPI Diberlakukan dan diverifikasi oleh masing-masing fakultas. Fakultas Hukum, Teknik dan Kedokteran menerapkan penggolongan SPI kelompok ke lima. Sehingga mahasiswa angkatan 2017 dan 2018 dikenakan pembayaran sebesar empat juta rupiah dan dapat dicicil dengan tarif satu juta rupiah per semester, dalam kurun waktu empat semester. Sedangkan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) menerapkan penggolongan SPI kelompok empat dengan jumlah yang harus dibayar mahasiswa sebesar tiga juta rupiah dan dapat dicicil selama empat semester dengan tarif tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. Untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) biaya SPI yang harus ditanggung oleh mahasiswa sebesar satu juta rupiah dan dapat dicicil selama empat semester dengan biaya dua ratus lima puluh ribu rupiah. Sementara itu, di Fakultas Ekonomi dan Pertanian menerapkan SPI kelompok ke satu. Dalam hal ini mahasiswa dikenakan tarif sebesar lima ratus ribu rupiah dan dapat dicicil dengan kurun waktu yang sama sebesar seratus dua puluh lima ribu rupiah.

 

 

75 TAHUN POLEMIK PENDIDIKAN INDONESIA

75 TAHUN POLEMIK PENDIDIKAN INDONESIA

Oleh : Lalu Muhammad Alditia (PGSD Angakatan 2019)

Juara 1 Lomba Opini yang diadakan oleh Kementerian Kreativitas Mahasiswa BEM UNRAM 2020

75 tahun bangsa Indonesia merdeka, berdiri dan menyatakan diri sebagai bangsa berdaulat. Sebuah bangsa yang berdiri untuk tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi . Untuk mencapai tujuannya itu ada satu hal yang sangat mendasar yang akan menjadi penentu yakni Pendidikan. Namun apakah pendidikan kita Sudah baik, seperti apakahkah pendidikan kita saat ini ??. Untuk menjawab pernyataan itu mari kita lihat data berikut ini.

Survei yang dilakukan oleh Programme For Internasional Students Assessment (PISA) kemampuan belajar pada tahun 2019 menetapkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara. Dan, data dari Education index tahun 2017 menpatkan Indonesia berda pada posisi ke tujuh dari keseluruhan negara-negara di wilayah Asean. Kemudian data dari UNESCO dalam Global Education Monitoring (GGM) pada tahun 2016, menyatakan mutu pendidikan Indonesia berada diperingkat ke-10 dari 14 negara berkembang dan untuk kualitas guru berada di peringkat ke-14 dari 14 negara berkembang. Dari data ini menunjukan parahnya Pendidikan di Indonesia, dari waktu ke waktu pendidikan kita tak kunjung mengalami perbaikan malah timbul semakin banyak permasalahan dan polemik-polemik baru yang semakin memperkeruh keadaan. Sebenarnya yang menjadi masalah utama dalam dunia pendidikan kita adalah masalah-masalah klise seperti pemerataan pendidikan, kurangnya fasilitas pendukung kegiatan belajar dan rendahnya kualitas serta kuantitas tenaga pendidik. 75 % sekolah di Indonesia diaktakan tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Hal ini dikarenakan pembangunan fasilitas pendidikan hanya berfokus pada daerah atau kota-kota besar sedangkan untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat kota dan yang berada di daerah pedalaman tidak pernah mendapatkan perhatian yang berarti. Yang lebih parah adalah pabila kita berbicara tentang kualitas guru atau tenaga pendidik. Ditahan

2013 dari 3,9 juta guru yang ada , sebanyak 25% belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52% belum memiliki sertifikat profesi. Dan yang paling menyedihkan selain kurang dalam kualitas guru di Indonesia ternyata rendah dalam kuantitas. Menurut Direktur pembinaan guru pendidikan dasar, Kemendikbud Menyatakan setidaknya Indonesia kekurangan sekitar 735.000 guru. Penyebab permasalahan-permasalahan diatas tidak kunjung tuntas ialah penanganan dan pengelolaan pendidikan kita yang masih jauh dari kata baik.Pendidikan kita terlalu sering mengadopsi sistem atau pola-pola pendidikan negara lain. Hal ini dianggap bisa menjadi solusi, namun yang tidak menjadi pertimbangan pemerintah apakah sudah siapkah kita atau cocoklah kita untuk menerapkan hal tersebut.

Contohnya adalah kebijakan terbaru dari pemerintah yakni merdeka belajar, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memperbaiki dan meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Konsep merdeka belajar ini bisa dibilang adalah hasil adopsi dari sistem pendidikan di negara-negara yang sudah maju dalam hal pendidikannya. Secara garis besar merdeka belajar ini memiliki bagian yang saling berketerkaitan yang diperkenalkan oleh pemerintah dalam beberapa tahapan atau episode .

Tahapan pertama adalah pengenalan konsep merdeka belajar dan pengenalan kebijakan-kebijakan baru dalam sistem pendidikan dasar dan menengah, seperti penghapusan UN yang digantikan dengan asesmen Kompetensi minimum dan survey karakter, kemudian pembebasan kepada sekolah dalam melakukan USBN, serta penyederhanaan RPP dan pelonggaran sistem zonasi. Program ini dinilai tidak akan mampu berjalan optimal dikarenakan ketidak siapaan dari instansi pendidikan kita untuk melaksanakannya.

Kemudian ditahapan kedua diperkenalkan sebuah program lanjutan yang disebut kampus merdeka. Yang esensinya adalah membuat suatu ekosistem yang tidak dibatasi agar muncul sebuah inovasi . Penerapannya dilakukan dengan adanya 4 kebijakan seperti pemberian hak pembukaan prodi baru di setiap universitas, perubahan mekanisme kareditasi , selanjutnya mempermudah proses sebuah PTN untuk menjadi PTN BH, dan yang terakhir adalah adanya kebebasan mahasiswa untuk belajar 3 semester di luar prodi. Program ini disambut dengan begitu banyak pro dan kontra karena kebanyakan programnya dinilai telah berjalan menyimpang dari esensi pendidikan yang sesungguhnya seperti adanya kebijakan pembeebasan kerjasama

antara perguruan tinggi dengan pihak-pihak suasta/ korporasi dalam membuka prodi baru dan disirongnya perguruan tinggi menjadi PTN BH yang akan semakin mengeksklusifkan dan mengkomersialkan pendidikan di Indonesia.

Untuk ditahap ketiga , pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkaitfleksibilitas penggunaan dana bos ,serta beberapa perubahan regulasi dan system penyaluran nya. Juga terkait adanya peningkatan jumlah dana yang diterima tiap satuan pendidikan. Hal ini tentu saja sangat baik namun apabila pengawasan terhadap penggunaan dana bos ini tidak diperketat maka potensi penyimpangan dan tetap akan terbuka lebar sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terlaksana secara maksimal.

Selanjutnya di tahap ke empat, diperkenalkan sebuah sistem yang diberinama organisasi penggerak, yang inti dari programnya adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan beberapa lembaga independen dalam usaha untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kepala sekolah di Indonesia. Tak tanggung-tanggungdalam program ini pemerintah menggelontorkan dana senilai 575 miliar rupiah yang tentu saja akan sangat rawan penyalahgunaan apabila tidak dibarengngi dengan pengawasan yang ketat

Dan yang terakhir tahap ke lima , dikenal sebagai guru penggerak . Merupakan pelatihan,dana pembibitan guru untuk disiapkan menempati posisi-posisi sentaral dalam dunia pendidikan seperti pengawasan sekolah ,kepala sekolah dan sebagainya. Program- program diatas memang terlihat begitu baik dan seakan-akan menjadi jawaban dari permasalahan pendidikan kita selama ini. Namun apabial kita cermati bersama akan ada begitu banyak masalah yang akan ditimbulkan apabila program ini diterapkan , karena program ini belumlah relevan dan terkesan melompat terlalu jauh dari keadaan rill Pendidikan kita saat ini.

Yang harus dijadikan fokus pemerintah seharusnya adalah bagaimana menyelesaikan permasalah-permasalahan mendasar dalam dunia pendidikan kita seperti pemerataan pendidikan, bagaimana agar semua anak-anak di Indonesia dapat menikmati manisnya pendidikan dan semua anak bisa menikmati belajar dikelas dengan nyaman dan aman serta bagiamana agar guru-guru di Indonesia dapat memiliki kualitas yang mumpuni yang tentu saja harus didahului oleh pemerataan dan peningkatan kesejahteraannya karna bagaimana seorang guru dapat bekerja maksimal dapat mengajar dengan baik apabila ia terus dihantui rasa cemas tentang ekonominya dan kejelasan masa depannya.

Pemerintah harus sadar bahwa sistem ini belum siap untuk diimplementasikan dinegara kita saat ini karna bagaiman sistem zonasi bisa maksimal kalau hanya sekolah- sekolah di kota-kota besar saja yang memiliki fasilitas pendidikan yang baik, bagaimana kebijakan pembebasan pelaksanaan USBN dapat berjalan maksimal ketika sekolah-sekolah masih belum mampu membuat sebuah pola penilaian baru untuk menentukan kelulusan siswa karna kualitas guru yang masih snagat rendah. kebijakan kampus merdeka yang seakan-akan mengkomersialkan pendidikan di Indonesia. Dimana esensi pendidikan Indonesia untuk mencetak generasi yang mampu membuat inovasi malah dibelenggu dan disipkan untuk menjadi lokomotif kapitalis, budak industri sekaligus menanamkan mental buruh pada setiap generasi bangsa. Ditambah lagi dengan program organisasi penggerak yang bermasalah dan sangat rentan akan penyimpangan dana serta berbagai kebijakan lain yang terkesan hanya akan menimbulkan polemik baru ketimbang solusi .

Merdeka belajar bukanlah solusi untuk pendidikan Indonesia, Indonesia butuh pemerataan pendidikan, guru-guru Indonesia butuh kesejahteraan nya diperhatikan. Jadi alih-alih melangkah terlalu jauh alangkah baiknya selesaikan dulu permasalahan mendasar Pendidikan kita . Saya percaya ketika kebutuhan dasar pendidikan sudah terpenuhi kemajuan pendidikan Indonesia bukanlah mimpi lagi.

Di momen kemerdekaan Indonesia yang ke 75 ini semoga menjadi awal yang baru bagai dunia pendidikan kita menjadi awal untuk berbenah menyadari segala kesalahan dan memperbaikinya yang tentu saja memerlukan andil dari kita semua ,segenap rakyat Indonesia. Mari berikan yang terbaik untuk pendidikan Indonesia yang yang lebih baik.

Dikbud NTB Mati Langkah

Dikbud NTB Mati Langkah

Oleh : Lalu Aryapanji Adipati Wardana (Menteri Hubungan Kelembagaan BEM UNRAM 2020)

(BEM UNRAM) –  Pandemi Covid-19 telah menjadi wabah nasional bahkan internasional. Indonesia sebagai negara hukum telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan-kebijakan dari Undang-Undang yang mengayomi, ada Peraturan Menteri juga SKB Menteri. Sehingga diwaktu pandemi yang telah ditetapkan menjadi bencana nasional ini mengelola Negara ada tatanannya bukan selera yang harus dipilih secara subjektif.

Diantara salah satu kebijakan yang urgent yang harus diperhatikan oleh kita saat ini yaitu terkait dengan kebijakan sekolah dan kuliah dengan metode daring. Melihat kondisi saat ini kita melihat kebijakan dari pusat tidak berjalan dengan maksimal. Tentu kebijakan ini tidak efektif, siswa sekolah lebih banyak bermain daripada belajar, meskipun didalam poin kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan terdapat bimbingan orang tua wali.

Namun dalam kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yang menjadi permasalahan adalah banyaknya orangtua yang tidak terlalu paham terkait dengan teknologi dan motode dalam pembimbingan. seharusnya disinilah pemerintah harus memiliki dan mengambil peran karna kebijakan yang dikeluarkan tidak bisa di samaratakan dengan semua wilayah Indonesia karna kultur kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda tentu harus mempunyai kebijakan yang berbeda.

Harapannya Dikbud NTB mengambil langkah-langkah taktis untuk mengatasi permasalahan ditengah pandemi, jangan sampai hanya berpangku tangan hanya mengerjakan perintah dari atasan kemudian tidak ada tindakan.

Gagalkan Pengesahan Omnibus Law

Gagalkan Pengesahan Omnibus Law

oleh: Ari Irawan (Menteri Sospol BEM UNRAM 2020)

Saya berbicara disini bukan sebagai presiden tapi saya disini sebagai penyambung lidah rakyat untuk megatakan bahwa kita semua sama-sama untuk tidak stag dan lesu. Kamis, Tanggal 16 juli merupakan hari sejarah, menajawab kehadiran Mahasiswa UNRAM dan seluruh elementer (OKP, ORMAS, dan lain-ain) untuk menggagalkan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang telah disahkan pada saat Negara sedang berperang dengan covid-19.

Kemudian mahasiswa sudah mulai geram dikarenakan ulah tangan DPR RI mengebut pembahasan ruu omnibus law cipta kerja daripada menyelesaikan darurat kesehatan di tengah pandemi covid-19. Padahal pemerintah sendiri sudah secara terang-terangan menyampaikan melalui media cetak, media social dan bahkan melalui media pertelevisian, seluruh elemen secara bersama-sama untuk menuntaskan covid-19 ini.

Dengan disahkan beberapa klaster Omnibus Law ini semakin menambah banyak perampokan hak konstitusional warga Negara dalam mensejahterakan kehidupannya. Melihat pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menyatakan Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja.

Melihat kejadian sehari-hari semakin banyak para pekerja tidak diperlakukan secara adil, melihat pasal diatas yang menyatakan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja. Menuntut para perusahaan untuk tidak menjadikan para pekerja sebagai robot. Terlebih lagi ketika para pekerja yang dating terlambat, harus dipotong gajinya. Padahal mereka dateng terlambat bukan tanpa ada alasan. Mereka harus mengurusi keluarganya yang sedang sakit, musibah dan sebagainya.

Padahal perusahaan sendiri tidak memberikan gaji yang sesuai dengan hasil kerjanya.

Pada klaster ketenagakerjaan Omnibus Law ini, ada pengangkatan ketenagakerjaan yang disebut esay hearing namun disamping itu terdapat celah yang longgar untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masal. Hal ini menandakan rakyat yang bekerja sebagai buruh banyak yang akan diangkat, dan kesempatan untuk di PHK sangat berpeluang besar.

Jika kita melihat dari segi lingkungan, untuk mendapatkan izin dalam proses melakukan pembangunan atau beraktivitas dalam lingku lingkungan maka harus diharuskan untuk melihat analisis dampak lingkungan (AMDAL). Apakah kegiatan tersebut menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan atau tidak. Jika lingkungan akan semakin buruk maka izin tidak akan diterbitkan, jika tidak merusak lingkungan, maka izin akan dikeluarkan.

Namun dengan hadirnya Omnibus Law ini, tidak mengharuskan diterbitkannya terlebih dahulu izin AMDAL sudah bias melakukan pembangunan dan juga pemanfaatan lingkungan, walaupun aktivitas itu berdampak signifikan terhadap makhluk hidup dan keadaan tanah dengan hadirnya aktivitas tersebut.

Maka dari itu seluruh elemen masyarakat harus bersatu untuk menolak hadirnya Omnibus Law ini yang tidak memihak terhada para pekerja. Dan untuk DPR agar mencabut pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang sudah disahkan saat pandemi tersebut.

0
0