SERINGKALI EVALUASI NAMUN TIDAK ADA IMPLEMENTASI

SERINGKALI EVALUASI NAMUN TIDAK ADA IMPLEMENTASI

Oleh :  Putri & Wiwin (anggota kastrat BEM UNRAM 2021)

Sistem kuliah daring atau sistem kuliah dalam jaringan yang sedang dilaksanakan oleh hampir seluruh perguruan tinggi maupun sekolah di Indonesia termasuk Universitas Mataram. System kuliah daring ini, mengharuskan para mahasiswa untuk melakukan pembelajaran melalui system online dengan tanpa tatap muka secara langsung. Semua dilakukan secara online dan sebisa mungkin menghindarkan pertemuan. System seperti ini diterapkan karena pandemic yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia. Pandemic ini ialah Covid-19 yang merupakan salah satu jenis virus yang menyerang system pernapasan manusia dan dapat tertularkan dengan berkontak dengan manusia lain yang sudah terpapar. Karena itulah segala jenis pertemuan ditiadakan termasuk perkuliahan maupun kegiatan sekolah. Kondisi ini sudah hampir setahun lebih membersamai bumi kita. 

System kuliah daring ini merupakan salah satu pencegahan yang dilakukan pemerintah demi mengurangi penyebaran virus Covid-19. Tentu saja ini merupakan langkah yang bagus mengingat dampak dari virus yang sangat membahayakan manusia. Namun, dampak buruk yang ditimbulkan yang mempengaruhi mahasiswa lebih terasa dibandingkan dampak baiknya. Karena system daring, segala kegiatan perkulihan menjadi lebih rumit dan tidak teratur. Mulai dari platform yang digunakan, permasalahan kuota dan sinyal, ketidakselarasan antara mahasiswa dan dosen, penugasan yang tidak terkendali, dan masih banyak lagi.

Universitas Mataram memiliki platform sendiri untuk kegiatan kuliah daring yang digunakan untuk absen, mengumpulkan tugas, membagi materi, berdiskusi, dan lain sebagainya. Namun, platform tersebut seringkali eror sehingga membuat mahasiswa terlambat untuk absen dan mengumpulkan tugas. Kuota belajar yang diberikan dari kampus pun tidak tersebar dengan merata sehingga banyaknya mahasiswa yang belum mendapatkannya. Padahal, kuota tersebut juga merupakan hak dari mahasiswa sebagai pengganti penggunaan fasilitas kampus. Pada kondisi sekarang ini, banyak mahasiswa yang lebih memilih menetap di kampung halamannya dulu untuk meminimalisir pembayaran tempat tinggal yang di mana kebanyakan dari kampung halaman mahasiswa tersebut masih terkendala akan sinyal. Sehingga, ketika akan melaksanakan kuliah terutama menggunakan panggilan video banyak mahasiswa yang harus sampai pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal. Dan seringkali ada beberapa dosen yang tidak bisa memberikan toleransi akan hal ini.

Dampak terbesar dari kuliah daring ini tentu sangat dirasakan oleh para mahasiswa seperti pergerakan dari mehasiswa kea rah progresif yang terbadats, mahasiswa tidak dapat menggunakan fasilitas kampus dengan baik, mahasiswa tidak dapat berfikiran luas, serta berkurangnya kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena beberapa dosen hanya selalu memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa bisa saja terpaksa menyontek atau mencari jawaban di internet tanpa memahami materi yang dikerjakan. Dosen juga seringkali “mengkhianati” jadwal yang telah ditetapkan. Seakan-akan jadwal tersebut hanyalah formalitas. Dosen mengganti jadwal pertemuan bahkan tanpa persetujuan mahasiswa. Dan banyak dosen yang masih menggunakan jam istirahat dan jam libur untuk melakukan pertemuan. Hal ini membuat mahasiswa yang awalnya rajin bisa jadi malas karena jadwal yang tidak teratur dan mengganggu. Dalam hal nilai, seringkali mahasiswa mendapatkan nilai yang dirasa tidak sesuai dengan usaha yang telah dilakukan. Meskipun demikian, ada beberapa dosen yang masih menghargai jadwal dan tetap menjelaskan kepada mahasiswa sebelum memberikan tugas. Dosen juga terkadang mengalami kesusahan dalam menggunakan aplikasi belajar online yang mengakibatkan ketidakoptimalan dalam mengajar. Tentu saja hal itu sangat berpengaruh pada mahasiswa.

Universitas selalu mengadakan evaluasi terhadap perkulihan daring disetiap akhir semester, namun hasil dari evalusi tersebut tidak pernah dipublikasikan. Apakah hasilnya baik atau bahkan buruk, mahasiswa tidak pernah tahu. Selain itu, tidak ada lagi perbaikan dalam perkuliahan daring ini yang dilakukan universitas. Sehingga, tidak menutup kemungkinan bahwa system ini nantinya akan membawa kemalangan terutama pada mahasiswa. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa perbaikan agar meskipun di dalam jaringan tapi tidak mengurangi kualitas kegiatan perkuliahan. Hal-hal yang perlu diperbaiki yang pertama ialah hal paling utama dalam kuliah daring yakni platform yang digunakan. Universitas Mataram menggunakan beberapa platform internal untuk melaksanakan kuliah daring diantaranya Daring Unram, Sia Unram, dan BigBlue Botton serta beberapa platform eksternal seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Dalam platform internal, seringkali ditemukan masalah yang merugikan mahasiswa sehingga platform tersebut seharusnya bisa lebih dioptimalkan dan terus diperbarui oleh pihak Universitas Mataram selaku pemilik. Penggunaan datanya juga harus disesuaikan dengan bantuan kuota yang diberikan agar mahasiswa tidak menggunakan data pribadi untuk mengaksesnya. Selain pada platform internal, ada beberapa masalah yang juga ditemukan dalam platform eksternal. Namun masalahannya terletak pada dosen yang mengajar. Ada beberapa dosen yang belum memahami dengan benar cara penggunakan platform-platform tersebut sehingga kegiatan perkuliahan bisa saja terganggu seperti dalam hal share screen, menyelakan mic maupun video, dan lain-lain. Beberapa platform internal yang digunakan untuk mengakses nilai juga dilihat kurang dipahami oleh beberapa dosen. Akibatnya banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai yang tidak sesuai karena kesalahan mengakses nilai yang dilakukan oleh dosen. Sehingga, Universitas Mataram harus mengambil tindakan mengenai hal ini seperti dengan cara memberikan pelajaran pemahaman penggunaan platform kuliah daring untuk para dosen-dosen di Universitas Mataram. Dengan begitu kegiatan perkuliahan akan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan manfaat bagi mahasiswa. Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum. pernah berpesan dalam video YouTube yang diungguh di akun Universitas Mataram pada 13 April 2020 agar para dosen bisa lebih memahami mahasiswa selama perkuliahan daring dengan tidak memberikan tugas berlebihan serta memberikan nilai akhir yang tidak merugikan mahasiswa. Himbauan ini tentunya harus diperhatikan dan menjadi acuan bagi para dosen selama kuliah daring. Apabila dosen dan mahasiswa bisa saling memahami, maka system perkuliahan daring tidak akan menjadi masalah.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pendekatan Deradikalisasi Terhadap Pengaruh Terorisme Masih Minim

Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pendekatan Deradikalisasi Terhadap Pengaruh Terorisme Masih Minim

Oleh : Muhammad Jayadi Akbar (Anggota Kementerian PSDM BEM UNRAM 2021)

Terorisme merupakan ancaman serius yang setiap saat dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Fenomena terorisme di Indonesia belakangan ini semakin kuat seiring dengan menguatnya paham radikalisme di masyarakat. Ancaman terorisme perlu dicegah dengan program pendekatan deradikalisasi. Deradikalisasi adalah upaya untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terkapar dengan paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti agama, hukum, psikologi, dan pendidikan. Dalam mengatasi kasus terorisme, saya merekomendasikan agar pendekatan deradikalisasi dilakukan oleh mantan teroris kerna jauh lebih bisa diterima dibandingkan kalau penegak hukum yang bicara. Saya menilai langkah ini sangat tepat mengingat jika anak-anak tersebut tidak dirawat dan diberikan pendidikan, dikhawatirkan akan menjadi target perekrutan selanjutnya oleh pihak teroris.

Program Deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap salah. Tidak semua kekerasan dapat dipadamkan melalui tindak kekerasan. Penanggulangan terorisme membutuhkan kebijakan yang bersifat komprehensif baik dalam tataran kebijakan maupun pelaksanakaan kontra terorisme yang umum dan menyeluruh. Dengan demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini selain melaksanakan program deradikalisasi dalam menyelesaikan kasus terorisme itu. Pendekatan ini yang mungkin akan bisa menjawab pertanyaan mengapa terorisme itu muncul di Indonesia dan bagaimana cara untuk menghadapinya.

Dalam memerangi terorisme harus mempertimbangkan hukum, sosial dan budaya bangsakarena bila tidak justru akan menciptakan kondisi yang kontra produktif. Berbagai cara harus dilakukan untuk menyadarkan bahwa tindakan teroris itu tidak dibenarkan oleh agama apa pun sehingga tidak ada lagi kebencian terhadap agama lain, aparat, lingkungan, warga sipil dan bangsa lain.

Deradikalisasi di Indonesia masih belum melibatkan pihak pemerintah daerah. Meski pada saat yang sama kesadaran akan deradikalisasi tidak hanya bersifat top down akan tetapi juga bersifat bottoom up dari masyarakat. Keterlibatan pemerintah daerah juga masih minim. Hampir semua pemerintah mengatakan dengan terbuka bahwa programnya langsung dari pusat. Pendekatan deradikalisasi yang dilakukan pemerintah pusat cenderung sentralistik dan strategi pendekatan semuanya berasal dari pemerintah pusat dan dipukul rata ke semua daerah. Peran pemerintah sebagai regulator, saat ini pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah yang mengatur khusus  tentang radikalisme, terorisme atau bahkan deradikalisasi. Perbedaan pemikiran, terbatasnya anggaran dan adanya Labelling yang membuat peran pemerintah daerah masih minim.

Pemerintah daerah perlu memberikan bimbingan keagamaan melaui pemuka agama dan penambahan alokasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Selain itu pemerintah daerah dan masyarakat harus hadir di tengah-tengah eks napiter dan bersinergi dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.

Seberapa Pentingkah Kita Menolak Rancangan Undang-undang RUUPKS

Seberapa Pentingkah Kita Menolak Rancangan Undang-undang RUUPKS

Oleh : Elwani Pramesti (Sekertaris dirjen jaringan dan investigasi isu kementerian sosial politik BEM UNRAM 2021)

 

Hay sahabatku semua..!!

Mahasiswa/I Universitas Mataram, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS) pada awal juli 2020 ini diputuskan DPR telah dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas, sebagian kalangan yang mendukung RUUPKS bereaksi dengan menyuarakan berbagai kritik dan kekecewaan melalui media sosial, webinar, atau media masa.

Saya pribadi Elwani Pramesti menolak rancangan RUUPKS karena sebagai insan pesantren menganggap bahwa hal tersebut sangat tidak cocok untuk Agama atau yang lebih cocoknya sangat menyimpang terhadap agama dan ideologi yaitu dasar negara kita sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”  apalagi negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem Pancasila dan apapun yang berbentuk isme atau feminisme sangat bertentangan dengan idiologi bangsa atau negara.

Memang bagus jika kita berniat melakukan perlindungan terhadap kaum lemah yakni perempuan dan anak bahkan islam agama yang melarang membahayakan diri sendiri, dan membahayakan orang lain tanpa terkecuali tapi tidak dengan cara yang berlebihan dan membabi buta malah justru sebaliknya. Terwujudnya marabahaya, dalam beberapa pasal dalam draf RUUPKS contohnya pasal 118 ayat 1 yang berisi  menghilangkan hak wali yang dilindungi oleh agama islam, untuk bisa menjodohkan putrinya dengn laki-laki yang baik, justru dianggap pemaksaan perkawinan terhadap anak , orang tua dipidana penjara 4 tahun dan paling lama 3 tahun. Bahkan dalam fiqih disebutkan  wali mujbir adalah memberikan perlindungan kepada putrinya agar bisa mendapatkan suami yang terbaik karena pada faktanya tidak semua perempuan bisa menentukan jodoh terbaik untuk dirinya, bahkan diRUUPKS ini memilih solusi yang keras tanpa kompromi yakni menarik persoalan private keluarga dalam ranah pidana dan penjara mengakibatkan tradisi ketimuran yang penuh keharmonisan dan kekeluargaan akan tergulung oleh aksi lapor melapor dan tuntut menuntut dimeja hijau, dan akan membuat retaknya rumah tangga dalam keluarga. Saya analogikan seperti ini jika seorang istri tidak mau melayani seorang suami lalu suami melakukan pemaksaan maka sang istri berhak melapor suami kepihak berwenang karena dianggap melakukan kekerasan seksual karena dalam draf pertama RUUPKS apapun yang bersifat memaksa, menghina termasuk dalam kekerasan seksual, padahal dalam fiqih mengatakan suami hanya haram menggauli seorang istri jika dalam keadaan uzur/haid selain itu wajib bagi seorang istri untuk memberikan nafkah lahir batin kepada suami bahkan  dalam hadits dikatakan jika seorang istri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri maka akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh.Bisa kita lihat keikutcampuran pemerintah pada rumah tangga atau hal-hal bersifat privasi sangat menyimpang dari agama.

Komnas perempuan mengapreasiasikan RUUPKS masuk Prolegnas 2021 bahkan wakil ketua Komnas perempuan Maria Amiruddin mengapresiasikan kinerja para anggota DPR RI “saya apresiasi DPR dari sebuah perjuangan itu” kata mariana dalam seminar daring bertajuk Ending Seksual violence  religion himan right and you. Katanya terkait penghapusan kekerasan seksual ini memperlihatkan betapa DPR menyerap aspirasi kelompok sipil perempuan yang ingin mendapatkan perlindungan dari negara terhadap kejahatan seksual kata ketua DPR RI bahkan beliau menyatakan keterpihakannya terhadap perempuan namun salah satu masalahnya banyak materi RUUPKS bersinggungan dengan materi RUUKUAP.

Bahkan dalam draf RUUPKS terdiri dari 9 katagori yang bersifat pemaksaan pemaksaan. Lalu bagaimana dengan persetujuan tanpa adanya pemaksaan? Contoh laki-laki dengan laki-laki ingin melakukan hubungan seksual dengan berlandaskan suka sama suka (guy) lantas diperbolehkan diindonesia? Seperti yang dikatagorikan dalam RUUPKS seperti yang dikatakan gender talk mengatakan akan dapat meminimalisir tindakan seksual yang berlaku di Indonesia yang secara tidak langsung dapat menciptakan ruang aman bagi korban, lalu kita bisa lihat dimanakah moral bangsa itu sendrian seperti ideologi bangsa atau dasar negara sudah bukan lagi menjadi dasar negara tapi menjadi permainan dasar negara dengan keluarnya Rancangan Undang-Undang yang sangat menyesatkan masyarakat, Agama, bahkan moral bangsa itu sendiri itulah bagaimana kemudian kita sebagai mahasiswa/i Universitas Mataram menolak tegas RUUPKS karena bahwasanya dari berapa ratus pasal sudah sangat menyimpang pada draft RUUPKS 2017 sudah tidak sesuai digunakan sebagai undang undang yang harus disahkan oleh DPR RI, saya mengajak kawan-kawan semua untuk lebih faham dan mengkaji rancangan Undang-undang yang akan disahkan oleh DPR RI terutama Undang-undang RUUPKS bagaimana kemudian kita menyatakan sikap kita sebagai mahasiswa karena negara dan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Kawanku sekalian peran mahasiswa sebagai agent of change (perubahan) bahwa kesejahteraan dan keamanan negara ada ditangan mahasiswa itu sendiri bahwa kami tidak kuliah untuk duduk dan belajar tapi kami berperan sebagaimana tanggung jawab kami sebagai mahasiswa walau gejolak api dan darah mengalir sebagai pemuda dan mahasiswa sudah tanggung jawab kami membela dan menyuarakan kaum-kaum tertindas serta menjaga ideologi sebagai dasar negara dan moral sebagai tiang dan pondasi negara.

Mungkin sekian dari saya pribadi Elwani Pramesti. Mohon maaf jika ada yang bertentangan dengan pendapat kawan-kawan sekalian, saya hanya ingin berbagi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa/I Universitas Mataram sekian dari saya. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

SELAMAT BERAKTIFITAS

salam Manis Elwani Pramesti

(Sekertaris Dirjen Jaringan dan Investigasi Isu BEM UNRAM 2021)

Masa Panen Malah Impor Beras 1 Juta Ton, Miris Hati Pemerintah Bagi Para Petani!

Masa Panen Malah Impor Beras 1 Juta Ton, Miris Hati Pemerintah Bagi Para Petani!

Oleh : Noly Aditiya Ali Putra (Menteri Sospol BEM Unram 2021)

Keadaan Indonesia secara geografis yang memiliki potensial yang besar sebagai negara Agraris yang besar, di tambah lagi keadaan iklim dan cuaca yang sangat mendukung dalam bidang pertanian,  menjadi nilai plus Indonesia dalam ketahanan suwa sembada pangan dalam negeri bahkan berujung pada nilai ekspor yang dapat meningkatkan devisa negara. Bahkan hampir semua komoditas pangan dapat tumbuh subur di Indonesia, lebih khususnya komoditas utama yaitu beras, sebagai komoditas pokok utama masyarakat Indonesia dalam kosumsi kesehariannya. Namun ironinya akhir-akhir ini ketika kita mendengar Rencana Pemerintah RI untuk mengimpor beras sebayak 1 juta ton dalam periode masa panen raya para petani, justru hal ini menjadi pertanyaan dan kebingungan lebih khususnya untuk para petani beras yang berdampak langsung terhadap komoditas beras para petani yang akan di panen. Melihat situasi ini menjadi kecaman keras untuk pemerintah Indonesia khususnya Presiden Joko Widodo selaku kepala negara dan Kepala Pemerintahan harus mempertimbangkan secara mendalam atas kebijakan yang mengimpor beras pada masa panen raya.Pasalnya, saat para petani akan menghadapai masa panen bahkan awal-awal bulan April sudah bisa dilakukan masa panen bagi beberapa wilayah yang sudah dulu menanam, semisalnya Bojonegoro, Ngawi, sebagain wilayah selatan sudah memulai masa panen ‘’ kata KRKP Said Abdullah kepada CNBC Indonesia, senin (8/3/21). Momen panen musim tanam I (MT I) yang biasanya lebih banyak menghasilkan komoditas beras di bandingkan dengan MT II.Jika ketika kita melihat pemerintah merasa kekurangan dari stok komoditas beras dari para petani nasional, bahkan melihat potensi peningkatan produksi beras tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan potensi peningkatan produksi beras dari Januari hingga April 2021 sebesar 25,37 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), mengalami kenaikan 5,37 juta ton atau 26,88 persen di bandingkan subround yang sama tahun 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG. Bahkan stok beras per January 2021 Bulog terdapat stok beras sebesar 977.000 ton dan febuary 2021, Bulog menyerap beras petani lokal sebesar 35,000 ton. Bahkan ketika kita melihat neraca stok beras secara nasional saat ini mencapai sekitar 7,5 juta ton beras, sehingga kisarannya beras tahun 2021 sebesar 7.480.042 ton. Dengan akumulasi stok beras sebanyak itu bisa di pastikan sudah sangat cukup sebagai persedian beras secara nasional bahkan cukup juga untuk di expor keluar negeri. Pemerintah RI seharusnya melihat konteks perhitungan dan dampak yang akan ditimbulkan sebelum melakukan kegiatan Impor, apalagi ketika kita melihat para petani mampu dalam mencukupi kebutuhan komoditas pokok kita sendiri, melihat konteks yang sangat potensial sebagai negara Agraris yang besar pemerintah justru harus mampu memberdayakan dan melakukan evaluasi terhadap potensi yang ada, bahkan dalam narasi Presiden Joko Widodo ‘’Mengingatkan untuk tidak terus terusan mengimpor atau mengupayakan perodak dalam negeri sendiri’’. Jangan sampe narasi yang dibangun menjadi pukulan yang membalikkan wajah pemerintah sendiri.Penting untuk kita bersama memperhatikan segala bentuk kebijakan yang ada sebagai masyarakat yang aktif dalam konteks monatoring pemerintahan melalui tulisan dan aksi yang nyata.

MENOLAK LUPA JANJI REKTOR UNRAM (Karena Janji Adalah Hutang) #Unramphp

MENOLAK LUPA JANJI REKTOR UNRAM (Karena Janji Adalah Hutang) #Unramphp

Oleh: Kementrian Kajian Strategis BEM Unram 2021

Bahwasanya Badan Eksekutif Mahasiswa adalah mitra kritis dari birokrasi kampus dalam segala bentuk kebijakan yang hadir didalamnya. Begitu juga yang terjadi di Universitas Mataram, BEM Unram adalah mantra kritis UNRAM dalam setiap kebijakannya. Kebijakan-kebijakan kampus yang hadir di UNRAM, BEM UNRAM selalu mengawal serta pada tahun 2019 dan 2020 banyak terjadi aksi dan audiensi sehingga hadir benyak kesepakatan. Dari hasil  kesepakatan-kesepakatanaudiensi tersebut, ternyata hingga hari ini masih banyak poin-point tuntutan tersebut yang belum terealisasi dengan baik. Berangkat dari itu, BEM UNRAM merespon “menolak lupa” dengan membuat kajian dan pernyataan sikap setelah pelantikan BEM UNRAM.

 

UANG PANGKAL

Uang pangkal Sering disebut juga sebagai Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) atau uang gedung. Komponen biaya ini lebih identik dengan perkuliahan di Perguruan Tinggi  (PT). Mahasiswa wajib membayar satu kali pada saat pendaftaran ulang. Nominal Uang pangkal sangat bervariasi.Tergantung kebutuhan dari PT tersebut. Uang pangkal ini hanya berlaku pada Mahasiswa yang lulus jalur Mandiri saja sedangkan untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN tidak akan dikenakan biaya uang pangkal tersebut.

Universitas Mataram adalah Salah Satu PT yang memberlakukan Uang Pangkal kepada mahasiswa lulusan jalur mandiri. Namun dengan hadirnya besaran yang harus dibayar kepada mereka yang membayar uang pangkal, banyak terjadi polemic di kalangan mahasiswa dan orang tua wali murid karena besarnya uang pangkal yang dibebankan kepada mereka.

Permasalahan uang pangkal yang ada di lingkungan universitas mataram ini cukup rumit. Universitas mataram merespon permasalahan uang pangkal ini Pada tahun 2017.SPI/Uang Pangkal pernah dikembalikan untuk mahasiwa jalur mandiri reguler pagi. Namun setelah itu dari tahun ke tahun tetap terjadi kenaikan.

Melihat kondisi ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Univeritas Mataram tidak tinggal diam untuk merespon kebijakan dari univeritas mataram terkait dengan besaran pungutan uang pembangunan dari mahasiswa jalur mandiri. Pada tahun 2019 setelah mahawasiswa menyampaikan aspirasi mereka dan diterima beraudiensi dengan pihak birokrasi, salah satu dari poin tuntutan mahasiswa yaitu menghapus uang pangkal atau SPI.Jawaban dari pihak birokrasi adalah “bagi calon mahasiswa yang tidak mampu (miskin) dapat dibebaskan dari uang pangkal dengan ketentuan dibuktikan dokumen yang sah.” Namun realisasi setelahnya di lapangan masih belum maksimal seperti banyak dikeluhkan oleh mahasiswa berkas penunjang nya tidak bisa diakses secara cepat.Sedangkan waktu pengajuan berkas syarat pembebasan SPI bisa dikatakan waktu yang singkat. Alhasil dari ribuan mahasiswa baru yang diterima lewat jalur mandiri sebagian kecil bisa mendapat pembebasan.  Kembali lagi pada tahun 2020, BEM UNRAM memperjuangkan permasalahan terkait uang pangkal ini. BEM UNRAM mengajukan system pembayaran uang pangkal itu di Grade kan sesuai kemampuan dari para mahasiswa. Sistem tersebut dikabulkan oleh pihak birokrasi.

Jika Kita melihat atau merujuk pada dasar hukum untuk pemungutan uang pangkal ini pada Permenristekdikti RI Nomor 39 Tahun 2017 kemudian direvisi atau digantikan dengan Permendikbud RI No. 25 tahun 2020 pasal 10 ayat 3 sangat jelas tercantum disana mengatakan “Besaran iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya”. Jadi, sudah sangat jelas bahwa untukmenentukan besaran iuran uang pangkal harus dan wajib memperhatikan kemampuan Ekonomi darimahasiswa tersebut tidak seperti yang terjadi hari ini bahwa uang pangkal tersebut dipukul rata dan tiap tahun terus terjadi kenaikan secara signifikan.Namun pembangunan fasilitas dalam menujang kegiatan di kampus nyatanya tidak selaras dengan meningkatnya uang pangkal tersebut.

Jika kita melihat kampus lain sebagai referensipenerapan sistem grade SPI dilakukan, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto misalnya, mulai tahun akademik 2018/2019 membebankan uang pangkal bagi mahasiswa baru yang diterima melalui jalur mandiri. Uang pangkal besarannya ditentukan berdasarkan kesanggupan dengan cara memilih salah satu kelompok uang pangkal. Prosedurnya pada saat pendaftaran seleksi jalur mandiri calon mahasiswa harus menandatangani dan menyerahkan surat kesanggupan uang pangkal di atas materai secukupnya. Pengelompokan uang pangkal terdiri atas 5 pilihan dengan besaran yang bervariasi untuk setiap jurusan. Khusus pilihan 5 mahasiwa dapat mengisi uang pangkal 0 rupiah atau lebih besar dari pilihan Universitas Negeri Yogykarta juga misalnyayang  menyandang status BLU, mempunyai kebijakan disamping UKT yang dibayarkan per semester, mahasiswa jalur seleksi mandiri (SM) UNY Yogyakarta dikenakan Uang Pangkal Pengembangan Akademik (UPPA). Teknisnya calon mahasiswa akan diberikan formulir untuk memillih besaran UPPA dengan pilihan :1) Rp 0; 2) Rp 5.000.000; 3)Rp 10.000.000; 4) Rp 15.000.000; 5)Rp 20.000.000.

Jadi tahun 2021 ini kami dari BEM UNRAM kembali mengingatkan pihak birokrasi yang mungkin lupa karena saking sibuknya mengurus corona agar tidak ada alasan lagi bagi univeritas mataram untuk tidak memberlakukan system Grade pada penetapan uang pangkal tersebut.Sesuai kesepakatan hasil audiensi mahasiswa tahun 2020, sehingga untuk mengingatkan kembali kepada pihak birokrat untuk segara merampungkan sistemnya dalam penentuan grade ini pada mahasiswa baru 2021 jalur mandiri tentu langkah bijak dari birokrasi kampus kami tunggu karena atas nama kemanusiaan serta mampu mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KUOTA INTERNET

Kondisi pandemi covid-19 tidak bisa kita pungkiri lagi dampak terhadap kehidupan manusia ini di semua sektor kehiduapn tidak terkecuali sektor pendidikan yang mengharuskan tidak bertemu secara langsung dan mengharuskan belajar dari rumah agar meminimalisir resiko. Pemerintah melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan merspon hal ini dengan surat Kemendikbud No. 302/E.E2/KR/2020.

Dialansir dari Web Unram mengatakan bahwa Universitas Mataram sebagai salah satu kampus dibawah naungan Kemendikbud mengeluarkan Surat Edaran No. 3327/UN18/TU/2020 tentang Kebijakan Universitas Mataram Terkait Pembelajaran Daring dan Bantuan Sarana Bagi Mahasiswa pada Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang berisi 3 point penting. Point pertama menindaklanjuti dan memperjelas surat Kemendikbud sedangkan point kedua dan ketiga memperinci surat dari Kemendikbud. Universitas Mataram memberikan subsidi pulsa 50.000/Bulan selama 3 bulan kepada setiap mahasiswa. Audiensi dengan BEM Unram pada 1 April 2020 digedung rektorat Unram, Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Dr. Kurniawan, SH., M. Hum memberikan kejelasan bahwa anggaran kuota internet sebesar 189 juta perbulan atau 2,2 milyar pertahun dan sumber anggarannya dari Badan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Anggaran ini sendiri akan dialokasikan untuk kerjasama dengan provider terkait serta seluruh pemenuhan kegiatan perkuliahan online.

Setelah berjalan selama tiga bulan pedistribuasian kuoata internet ini tidak berjan mulus seperti yang diinginkan. Dari hasil pendataan oleh BEM UNRAM sekitar 2000-an mahasiswa yang belum didistribusikan kuota. Baik yang belum masuk di bulan pertama/kedua/ketiga maupun yang belum masuk sama sekali dan sudah diserahkan ke PPK dan PPK berkomitmen akan mendistribusikan. Namun belum selesai untuk menyelesaiakan permasalahan untuk menyalurkan kuota kepada mahsiswa yang belum dapat kuota pihak birokrat yang bekerja sama dengan provider terkait mengalihkan penyaluran kuota ini ke LinkAja dengan alasan mungkin untuk meminimalisir terjadi pada kasus sebelumnya. Namun tidak demikian Pada pendistribusian ini, sekitar 16.534 mahasiswa mengkonfirmasi dan gagal inject sekitar 3.462 orang.

Dengan banyak permasalahan yang muncul dari yang belum menerima kouta internet dan gagal inject pihak birokrasi hingga hari ini tidak transparan memberi informasi terkait kenapa gagal dan sebagainya, kemudian tidak transparan untuk dana penyaluran kuota yag sebesar 2,2 milyar itu sudah sejauh mana penyerapnnya. Karena jika masih  banyak yang belum menerima kouta internet baik itu melalui pulsa atau LinkAja otomatis dana tersebut masih tersisa dan yang menjadi pertanyaan adalah sisa dana tersebut kemana? Pihak birokrasi sekali lagi hingga hari ini belum ada trasnsparasi terkait hal tersebut, jangan sampai dana digunakan untuk  hal lain. 

PERMASALAHAN UKT (Banding UKT)

UKT adalah singkatan dari Uang Kuliah Tunggal, yang merupakan sebuah sistem pembayaran yang saat ini berlaku untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. UKT berfungsi memberi subsidi silang yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial orang tua/wali setiap mahasiswa. Jadi sistem ini mengacu kepada pendapatan orang tua mahasiswa, semakin tinggi pendapatan orang tua maka semakin tinggi pula UKT yang harus dibayar.Sebaliknya semakin rendah penghasilan orang tua maka semakin rendah pula biaya UKT yang harus dibayarkan. Diharapkan dapat memberikan dampak pemerataan untuk setiap mahasiswa dan membantu mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. UKT ditentukan berdasarkan penghasilan orang tua. Nilai UKT ditinjau dari pendapatan orang tua/bulan, gaji & tunjangan, luas tanah, banyak rumah, banyak mobil, banyak motor, juga pengeluaran seperti biaya hidup, biaya pendidikan anak dan sebagainya.

Di Universitas Mataram sendiri UKT di kelompokkan menjadi enam grade, grade pertama sebesar Rp. 500.000,00 ( semua prodi ) dan dari grade dua sampai enam tergantung prodi masing-masing. 

Banding grade UKT wajib, karena banding UKT ini dilakukan untuk meringankan beban pembiayaan kuliah kepada mahasiswa yang mengalami perubahan data dan kondisi ekonominya tidak sesuai dengan golongan UKT. Apalagi di masa pandemi ini terjadi penurunan pendapatan orang tua mahasiswa yang menyebabkan mahasiswa lebih terbebani dalam pembayaran UKT. Banding grade muncul setelah hari terakhir pembayaran UKT, yang mengeluarkan kebijakan tentang masalah banding grade UKT ini sendiri masing-masing Fakultas. Tahun 2020, banding UKT hanya dilakukan oleh beberapa Fakultas saja seperti Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan beberapa Fakultas lainnya. Alasan Beberapa Fakultas tidak melakukan banding UKT yaitu tidak adanya surat edaran resmi dari WR II terkait masalah banding UKT ini. Untuk menangani masalah ini WR II harus membuat surat edaran mengenai banding UKT ini agar setiap Fakultas bisa mengambil sikap.

Jika kita review kembali bagaimana mahasiswa memperjuangan untuk banding UKT ini sejak tahun 2019, pihak birokrat telah menyepakati dari hasil audiensi mahasiswa pada point 5 mengatakan menerapkan system terpadu dalam proses banding grid UKT dan pihak birokrat berjanji akan mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut ke masing masing fakultas. Pada tahun 2020 juga menyerahkan sepenuhnya kepada fakultas untuk melakukan banding Grade UKT namun karena tidak ada intruksi dari pihak birokrat secara tertulis, realisasinya kurang merata dilaksanakan di setiap fakultas. Oleh karena itu kami sekali lagi menagih janji rektor untuk memaksimalkan makenisme banding grade UKT tersebut dan harus ada surat edaran resmi dari pihak rektorat kepada fakultas untuk melaksanakannya.

PENGEMBALIAN UKT BANTUAN DARI PERMENDIKBUD YANG BELUM MERATA

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya memberikan dukungan secara maksimal kepada mahasiswa agar tetap bisa kuliah dengan baik di masa pandemi Coronavirus Disease (COVID-19). Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 Tahun 2020, Kemendikbud memberikan berbagai skema dukungan bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) terdampak pandemi.

Sesuai dengan narasi dari kemendikbud, Universitas mataram merespon dengan mengeluarkan SK Bantuan UKT pada tanggal 05 Agustus 2020 yang kemudian terdata sekitar 2.113 mahasiswa menerima bantuan UKT. Namun sesuai dengan kajian BEM UNRAM 2020. Dalam prosesnya, terbit SK bantuan UKT menuai banyak polemik. Sampai tanggal 28 Juli pun, di H-2 penutupan Pembayaran UKT SK bantuan belum terbit sehingga banyak Mahasiswa yg mengajukan bantuan UKT melakukan pembayaran dahulu untuk mengantisipasi cuti masa kuliah karena tidak membayar UKT. Menanggapi hal ini, BEM Unram mengintruksikan mahasiswa untuk Tunda Bayar UKT sampai Permasalahan selesai termasuk sampai terbitnya SK bantuan UKT serta mendesak birokrasi Unram untuk memperpanjang Masa pembanyaran UKT sampai SK bantuan di terbitkan. Melalui surat pengumuman yang dikeluarkan dihari terakhir pembayaran UKT (30 Juli 2020) No. 6365/UN18.1/EP/2020, pembayaran UKT diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus 2020. 

Kondisinya, setelah ada surat pengumuman Perpanjangan  Pembayaran UKT ini, mahasiswa yang mendapat bantuan UKT sudah banyak yang membayar. Sekitar 1.200 mahasiswa yang mendapatkan bantuan berdasarkan SK bantuan yang dikeluarkan Universitas Mataram yang sudah terlanjur membayar (pendataan di lakukan oleh BEM). Menanggapi kondisi ini, BEM Unram menyampaikan ke birokrasi Unram melalui WR II bidang umum dan keuangan. Birokrasi Unram memberi statement akan melakukan pengembalian UKT Mahasiswa melalui prosedur di fakultas masing-masing. Pengembalian UKT Mahasiswa sempat menuai protes mahasiswa karena keterlambatan proses pengembalian.Informasi terakhir Dari WR II bidang umum dan keuangan pengembalian UKT sudah mulai akan ditransfer ke mahasiswa. Pengembalian UKT ini diusulkan oleh fakultas dengan mengajukan berkas lengkap yaitu bukti pembayaran dan nomor rekening mahasiswa.

Namun hingga hari ini maslah pengembalian UKT tersebut belum selesai permasalahannya. Walaupaun mayoritas fakultas sudah melakukan pendataan mahasiswanya melalaui BEM Fakultas masing-masing, tapi masih ada fakultas yang belum selesai seperti faklutas Peternakan dan fakultas Ekonomi. Untuk Fakultas Peternakan sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh BEM Fakultas Peternakan sejumlah 14 mahasiswa yang belum dikembalikan UKT nya dan untuk di Fakultas Ekonomi Bisnis setelah BEM Fakultas FEB melakukan Pendataan sejumlah 25 mahasiswa belum mendapatkan pengembalian UKT nya.Kemudian 53 Mahasiswa FKIP belum mendapatkan pengembalian UKT nya setelah pendataan dilakukan oleh BEM FKIP sendiri.

Jadi kami dari BEM UNRAM setelah melihat permasalahan yang belum selesai dari tahun lalu mengingkatkan kepada birokrasi untuk segera menyelesaikan pengembalian UKT kepada mahasiswa bersangkutan agar masalah ini tidak beberlarut-larut. Dan seharunya jika ada niat untuk segera menyelesaikan sesuai janji tahun 2020.

PENGEMBALIAN UKT BAGI MAHASISWA YANG MAMPU  UJIAN SKRIPSI DI SEMESTER TERSEBUT (SEMESTER BERJALAN)

Pada hari selasa,  24 September 2019 mahaiswa unram melakukan demonstrasi menuntut berbagai permasalahan yang ada di universitas mataram dan salah satu dari tuntutan tersebut adalah “pemotongan UKT untuk mahasiswa yang sudah mencentang tugas akhir atau skripsi” dan jawaban dari rektor adalah “ bagi mahasiswa yang sudah ujian dan yudisium tetapi sudah membayar UKT semester akan datang, maka mahasiswa bersangkutan dapat kembali menarik UTK apabila yudisium di semester berjalan dan akan dibuat aturan yang baku dan berlaku untuk semua fakultas.”

Namun setelah dikonfirmasi kembali terkait teknis keberlanjutan tuntutan mahasiswa oleh BEM Unram 2019,  pihak WR II menyampaikan statemen yang berbeda terkait dengan hasil tuntutan aksi.Mengapa menyampaikan statmen yang berbeda ? karena WR II tidak hadir dalam forum audensi tersebut dimana kesepakatan bersama bahwa definisi dari semester berjalan itu adalah sebelum masuk pembayaran UKT semester selanjutnya dan sudah tidak memiliki beban kuliah lain selain mata kuliah skripsi.

Tahun 2020, dari BEM UNRAM juga mempertanyakan hal tersebut bagaimna komitmen dari pihak birokrasi menyelesaikan janji apa yang sudah menjadi kesepakatan. BEM UNRAM  membawa bukti mahasiswa yang mampu ujian atau yudisium pada semester tersebut, namun tidak ada solusi kelas dari birokrasi tetap menyampaikan statmen yang sama dengan apa yang disampaikan pada 2019.

Maka tahun 2021 untuk terus mengingatkan kepada apa yang menjadi hasil kesepakatan yang belum dipenuhi untuk segera di realisasikan tanpa harus mencari alasan dan alibi yang tidak jelas terkait bahasa pengembalian UKT yang seolah oleh mempersulit pengembalian dalam prosesnya.

Jika pihak birokrasi belum memiliki cara untuk bagaimna membuat aturan atau mekanisme pengembalian dari mahasiswa yang disebut maka dengan senang hati kami dari BEM UNRAM akan menyiapkan atau membrikan tawaran solusi agar tidak menjadi alasan lagi untuk tidak dilaksanakan.

Tawaran teknis dari BEM UNRAM adalah seperti makenisme pengembalian toga yang terintegrasi langsung kepada rekening mahasiswa kemudian tiketnya menggunakan berita acara telah melaksanakan ujian di waktu hari ujinnya kemudian bukti berita acara telah ujian tersebut bisa lansung disampaikan ke pihak rektorat atau akademik fakultas tergantung dimana pagu anggarannya.Kemudian pengembalian uang tinggal di proses oleh fakultas atau birokrat untuk langsung di transferkan ke rekening mahasiswa bersangutan.

PROBLEMATIKA KAMPUS II SEGANTENG

Sesuai dengan kajian BEM UNRAM 2020 yang mengatakan bahwa Sejak tahun 2012/2013, kampus FKIP Unram ada didua tempat, yaitu Kampus I yang ada di Jln. Majapahit Mataram dan Kampus II di Jlan Brawijaya Mataram. Kampus I, terdiri dari 5 gedung, yaitu Gedung A, B, C, D, dan E. Sementara di Kampus II terdapat Gedung F yang khusus untuk penyelenggaraan Program PGSD dan PGPAUD. Fasilitas dan juga pengelolaan yang ada di kampus dua seganteng dianggap sangat kurang sehingga muncul problematika di kalangan mahasiswa. Problem ini tentu saja selalu mahasiswa keluhkan dan suarakan ke birokrasi fakultas maupun universitas.Akan tetapi, sistem oper bola masih terjadi antara birokrasi unram dan birokrasi fakultas. Selain itu, pada Tahun 2020 ketika dunia darurat dilanda wabah corona bahkan presiden mengeluarkan Kepres No. 11 dan 12 tahun 2020, bahwasanya pandemi tergolong pada bencana darurat yang berskala bencana nasional, kampus II unram yang disana, disekitaran kampus ada asramayang biasanya dipake diklat PPG, dijadikan sebagai tempat lockdown penderita corona. Hal ini tentu saja menjadikan mahasiswa, pegawai maupun dosen was-was.

Dari hasil kajian tersebut direspon oleh pihak birokrat dan berjanji akan segara membubarkan maslahat tempat isolasi  Pasien covid-19 di kampus dua setelah dua minggu dari hari audiensi. Namun apa yang terjadi hari ini masih ada orang yang di isolasi di kampus II dan itu menandakan birokrasi unram tidak menepati janji apa yang menjadi hasil kesepakatan bersama 2020 terdahulu.

 

 MENGIKUTSERTAKAN MAHASISWA DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN

Mahasiswa adalah salah satu elemen terpenting dalam ranah perguruan tinggi, dimana prestasi mahasiswa mampu meningkatkan nama baik universitas , tentunya komitmen kampus salah satunya harus mengutamakan kepentingam, kesejahteraan,  sekaligus kenyamanan mahasiswanya.

Universitas mataram (unram) yg sudah memiliki akreditasi dan nama baik yg bagus dan terkenal baik tentunya harus dapat lebih memperhatikan keadaan mahasiswanya dalam mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masalah kemahasiswaan sepertihalnya melibatkan perwakilan mahasiswa dalam memutuskan suatu kebijakan.

Peristiwa pengambilan kebijakan ini tentunya menjadi persoalan yang serius  karena menyangkut keadaan dan kegiatan mahasiswa sebagai salah satu elemen penting dalam suatu perguruan tinggi khususnya universitas mataram (unram).

Tentunya menyikapi hal itu BEM UNRAM pada tahun 2019 telah menyampaikan aspirasi mahasiswa yang menyatakan bahwa pihak kampus ”harus mengikutsertakan perwakilan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan kampus yang berdampak langsung pada mahasiswa” dan aspirasi itupun sudah direspon dengan janji rektor yang menyatakan ”akan ditindaklanjuti dengan memberikan ruang untuk menyampaikan masukan dan saran”. Kalau kita lihat dari janji tersebut memang sudah terealisasikan dengan dibuktikan oleh diterimanya permintaan perpanjangan pembayaran UKT smester ini (genap 2020), dan aspirasi mahasiswa yg sedang dikumpulkan dan akan di advokasikan kemudian,  akan tetapi  kalau kita lihat kembali pelaksanaan janji tersebut kurang maksimal karna sedikitnya perwakilan mahasiswa yg dilibatkan, dan ada juga kebijakan-kebijakan lain yang tidak melibatkan mahasiswa  seperti halnya lockdown tanggal 19-31 januari kemarin yg membuat kegiatan yg baru setengah berjalan di hentikan sperti pertandingan sepak bola yg diadakan diunram kemarin. Dan lain sebagainya

Sehingga melihat hal itu kami dari BEM UNRAM meminta agar pihak birokrasi kampus lebih memaksimalkan dalam menjalankan janji yang telah di sepakati supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti pertandingan sepak bola tersebut  pada kegiatan-kegiatan ormawa lainnya yang berpotensi mencemarkan nama baik kampus dan ormawa khususnya.

POIN-POIN TUNTUTAN MENOLAK LUPA REKTOR

  1. Mendesak Rektor Unram Untuk segera menyelesaikan dan membuat aturan tetap terkait permasalahan PengGrade-an UANG PANGKAL Mahasiswa Baru jalur mandiri 2021.
  2. Menuntut Rektor Unram Untuk segera menyelesaikan permasalahan KUOTA INTERNET bagi mahasiswa yang belum mendapatkan sama sekali dan melakukan transparansi serta realisasi dari penyaluran kuota tersebut.
  3. Menuntut Rektor Unram Untuk segera menyelesaikan permasalahan dan makenisme BANDING GRADE UKT agar semua informasi merata kepada seluruh fakultas.
  4. Mendesak Rektor untuk segera menyelesaikan permasalahan PENGEMBALIAN UTK bagi mahasiswa yang mendapatkan BANTUAN KEMENDIKBUD yang belum merata di setiap fakultas.
  5. Menuntut Rektor Unram untuk segera menyelesaikan dan membuat SOP tetap dalam PENGEMBALIAN UKT BAGI MAHASISWA YANG MAMPUUJIAN SKRIPSI& YUDISIUM DI SEMESTER TERSEBUT (SEMESTER BERJALAN).
  6. Menuntut kembali Rektor Unram Untuk segera menyelesaikan PROBLEMATIKA KAMPUS II SEGANTENG yang sampai saat ini masih menjadi tempat isolasi pasien COVID-19.
  7. Menuntut Rektor Unram dan seluruh jajaran Birokrasi untuk selalu MENGIKUTSERTAKAN PERWAKILAN MAHASISWA DALAM SETIAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN KAMPUS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi Satu Tahun Pandemi Covid-19: Meningkatkan Kewaspadaan Diri

Refleksi Satu Tahun Pandemi Covid-19: Meningkatkan Kewaspadaan Diri

Oleh : Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq (Dirjen Jaringan Dan Investigasi Isu KemenSosPol Bem Unram 2021)

Tepat pada hari ini Selasa, 02/03/2021 pandemi Covid-19 di Indonesia telah berlangsung selama satu tahun lamanya. Terhitung dari tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo pertama kali mengumumkan dua warga masyarakat terkonfirmasi kasus Positif Covid-19.

Pemerintah sejak awal pandemi Covid-19 telah melakukan berbagai upaya  pencegahan dan penanganan untuk menekan laju kasus Covid-19. Wabah pandemi Covid-19 kemudian telah merubah semua tatanan kehidupan masyarakat: baik sisi ekonomi, politik, keamananan, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya.

Kita masih ingat bagaimana pada tahun 2020, merupakan tahun yang benar-benar sangat berat bagi semua masyarakat. Aktivitas harian yang biasanya dilakukan diluar rumah, seketika berubah dengan sebagian besar aktivitas dilakukan di rumah.   Sekolah-sekolah diliburkan, para pekerja kantoran melakukan Work From Home (WFH),  para pengusaha menutup usahanya dan tak sedikit masyarakat yang terkena PHK dari perusahaan tempat ia bekerja.

Hari demi hari berlalu kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Per-tanggal (1/03/2021), Kasus positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 1.341.314 orang, jumlah yang sembuh sebanyak 115.915 orang dan yang meninggal sebanyak 36.325 orang. Pada level daerah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat per tanggal  (1/03/2021), kasus positif Covid19 9.4254 orang, dengan rincian sebanyak 8.043 orang sembuh, 392 orang meninggal, serta sebanyak sebanyak 1.019 orang masih positif.

Dalam pandangan sosiologis, pandemi Covid-19 merupakan salah satu bentuk  permasalahan sosial dalam aspek biologis. Artinya bahwa pandemi Covid-19 sebagai penyakit menular yang kemudian berdampak pada terganggunya kestabilan system dan tatanan sosial di tengah masyarakat. Sosiolog Indonesia, Soejono Soekanto mengartikan “Masalah sosial merupakan ketidaksesuaian kehidupan dalam masyarakat karena pengaruh kebudayaan atau rutinitas yang terganggu. Akibatnya masalah sosial dianggap menakutkan’’.

Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan seperti yang terjadi saat ini  menyebabkan masyarakat menjadi bersikap skeptis terhadap kebijakan pemerintah, masyarakat menjadi jenuh, di perparah kembali dengan munculnya isu-isu hoax mengenai Covid-19, dan melemahnya penerapan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat ini merupakan bentuk dari “Keletihan Sosial”. Keletihan sosial merupakan kondisi masyarakat yang dimana kondisi mental masyarakat sudah jauh menurun dalam usaha melawan pandemi. 

Apabila masyarakat terus-terusan bersikap lalai terhadap penerapan protokol kesehatan, tanpa adanya semangat perubahan untuk sama-sama melawan pandemi Covid-19, maka bukan tak mungkin  jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia semakin bertambah drastis. Maka sudah seharusnya masyarakat kembali menyadari pentingnya penerapan protokol kesehatan Memperhatikan kembali himbauan-himbaun pemerintah.

Bagaimana caranya kemudian agar masyarakat kembali menerapkan protokol kesehatan? Perubahan dan penerapan dapat dimulai dari diri sendiri dengan memperkuat “mental health”. Artinya kondisi psikologis masyarakat dapat stabil dan tenang yang mempengaruhi kondisi fisik masyarakat itu sendiri. Masyarakat  juga harus mampu memilih, memilah informasi kesehatan agar tidak terkena hoax.

Keluarga sebagai unit terkecil  di dalam masyarakat, sangat penting guna meningkatkan kesadaran penerapan protokol kesehatan. Ketika kemudian anggota keluarga telah mampu saling mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan baru kemudian saling mengingatkan teman dan lainnya. Dalam hal ini masyarakat seharusnya tidak hanya menunggu dari pemerintah untuk  diingatkan agar menerapkan protokol kesehatan gunakan masker dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat khususnya keluarga bisa memulai saling mengingatkan hal tersebut

Adanya  kemudahan layanan internet, masyarakat khususnya di daerah yang layanan internetnya memadai bisa dan mampu mencari tau cara meminamalisir penyebaran Covid-19. Lalu bagaiamana dengan masyarakat yang berada di daerah terpencil? Dalam hal ini pemerintah bisa ‘menjemput bola’ turun kelapangan ke daerah-daerah terpencil secara kontinuitas, memberikan sosialisasi, mengingatkan masyarakat agar sadar dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran wabah pandemi Covid-19.

Ditinjau dari perspektif fakta sosial dalam teori structural fungsional bahwa masyarakat sebagai suatu system (struktur) dengan bagian yang saling bergantung, yang bekerja secara bersama-sama untuk menghasilkan keseimbangan. Oleh karena itu, harapannya semua elemen baik pemerintah, swasta, dan masyarakat bersinergi saling bantu membantu dalam mencegah, penyebaran wabah pandemi Covid-19. Sebagaimana pandangan teori structural fungsional masyarakat sebagai system (struktur) yang saling bergantung.

Sehatku melindungimu dan sehatmu melindungiku. Semoga wabah pandemi Covid-19 yang telah melanda negeri tercinta ini tidak ada lagi, dan segera hilang dari muka bumi ini  menghilang.

0
0