Lomba Cover Lagu Munas BEM SI 2020

Lomba Cover Lagu Munas BEM SI 2020

Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
Untuk memeriahkan kegiatan Munas BEM SI XIII, kami akan mengadakan lomba cover lagu perjuangan.
Adapun list lagu yang dicover
1. Totalitas Perjuangan
2. Darah Juang
3. Buruh Tani
4. Berderap dan Melajut
5. Katakan Hitam

Syarat dan ketentuan :
1. Mahasiswa aktif se-Indonesia
2. Follow akun instagram dan subcribe channel YouTube BEM UNRAM
3. Video tidak mengandung unsur SARA
4. Menyertakan fotocopy/scan KTM sebagai bukti
5. Mengirimkan uang pendaftaran sebanyak Rp 50.000 ke rekening BRI 0052-01-079455-50-8 a.n ZURIATUN THOYBAH
6. Mengisi formulir pendaftaran di bit.ly/lombacoverlagumunas

Pengiriman berkas :
1. Mengupload video ke Google Drive
2. Mengirim link Google Drive ke Email munasbemsi@gmail.com dengan format
Subjek : Lomba_Cover_Lagu_MunasBemSiXIII
Isi :
Nama :
Nim :
Alamat :
Lampiran
1. Link video (google drive)
2. Scan KTM dan bukti pembayaran
Timeline
1. Pendaftaran dan pengiriman berkas mulai tanggal 13 Oktober 2019 s.d 10 Januari 2020
2. Pengumuman pemenang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2020

Yuk, daftarkan dirimu dan raih hadiahnya!
Cp : Meydina (089505279269) Nasir (085239606575)

Ttd
M. Fachry
(Ketua Panitia Munas BEM SI XIII)
_______________________________________________
Ikuti kami di media sosial Munas BEM SI XIII untuk mendapatkan informasi lebih lanjut
Instagram : @munasbemsixiii
Youtube : BEM UNRAM
Email : munasbemsi@gmail.com

Pendaftaran Beasiswa Toefl BEM UNRAM

Pendaftaran Beasiswa Toefl BEM UNRAM

Halo mahasiswa Unram! 👋🏻
Kabar baik, untuk kalian semua!
Telah hadir *BEASISWA TOEFL*
Ayok segera daftarkan diri anda!

Alur pendaftaran :
1. Pendaftaran : 1-30 Oktober 2019
2. Pretest : 02 November
3. Intensif Class : 04 November – 06 Desember 2019
4. Post Test : 08 Desember 2019

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN :
1. Berkepribadian baik, disiplin, & rajin
2. Mengikuti ujian pretest TOEFL
3. Aktif dalam berorganisasi
4. Mahasiswa Aktif Universitas Mataram

ALUR SELEKSI PENERIMAAN :
1. Peserta mengisi e-form pada http://bit.ly/PendaftaranBeasiswaTOEFL
2. Mengikuti ujian pretest dari panitia
3. Proses penyeleksian oleh panitia oleh panitia penyelenggara.
4. Pengumuman seleksi

FASILITAS :
1. Tutor berkompeten
2. Pertemuan kelas 10 kali
3. Tips dan Trik TOEFL
4. Sovenir
5. Buku catatan
6. Free konsultasi S2

 

BIAYA PENDAFTARAN *Rp.10.000*
Di sekretariat BEM UNRAM GEDUNG PKM lantai 1

Informasi lebih lanjut hubungi :
WhatsApp : 087855938215 (Devi)
087874999746 (Lia)
Instagram : @bemunram
Facebook : BEM Universitas Mataram

Jokowi Dilantik, Bem Unram Deklarasi Jadi Oposisi

Jokowi Dilantik, Bem Unram Deklarasi Jadi Oposisi

Mataram (BEM UNRAM) – BEM UNRAM mendukung penuh upacara pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Jokowi – Ma’ruf Amin, yang diselenggarakan hari ini, Minggu (20/10) di kompleks gedung MPR RI, Jakarta.

Presma Unram, Amri Akbar, menjelaskan momen sakral ini harus didukung karena akan menentukan langkah awal 5 tahun kedepan Indonesia.

“Mahasiswa mengakui Jokowi – KH Ma’ruf Amin sebagai presiden terpilih berdasarkan konstitusi dan harus didukung penuh. Beliau harus didukung untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh negara. Banyak sekali pekerjaan rumah menunggu untuk diselesaikan,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa tidak ada kaitannya dengan siapa yang akan
menjadi presiden, karena mahasiswa tetap menjadi pihak oposisi pemerintah dan penyambung lidah masyarakat.
“Meskipun menjadi pihak opisisi, kami, mahasiswa tidak ada rencana untuk menggagalkan pelantikan presiden hari ini,” tegasnya.

Dia menambahkan dengan situasi politik hari ini. Banyak partai yang pada awalnya berseberangan dengan partai pemenang mulai mendekat menjadi koalisi pemerintah. Tentu saja hal ini untuk mendapatkan beberapa jatah kekuasaan. Lalu jika sudah tidak ada lagi oposisi dalam sistem demokrasi maka akan ada sesuatu yang cacat dalam demokrasi di Indonesia.

“Karena kita melihat elit publik kita sudah melakukan rekonsiliasi, lalu siapa yang akan menjadi penyuara suara rakyat ? Jangan sampai mahasiswa mundur dari medan juang,” tutupnya.

(ton/din)

Mengupas Langkah Selanjutnya UU KPK, Judical Review, Legislative Review atau Perpu?

Mengupas Langkah Selanjutnya UU KPK, Judical Review, Legislative Review atau Perpu?

Mataram – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram (BEM UNRAM) mengadakan Diskusi Nasional membahas UU KPK di Ruang Sidang Senat Rektorat Universitas Mataram, pada Kamis (17/19). Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk pencerdasan kepada publik tentang UU KPK . Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Mataram, Komandan Kodim Lombok Barat dan organisasi kepemudaan di Mataram. Kegiatan ini menghadirkan guru besar Universitas Borobudur, Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM, dan Dr. Risnain, SH.,MH (Dosen Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Mataram) sebagai pemateri.

Muhammad Amri Akbar selaku Presiden Mahasiswa (Presma) Unram dalam sambutannya melihat banyak sekali pro kontra tentang UU KPK yang telah resmi berlaku Kamis (17/19). Hal ini tentu saja membuat perdebatan antara kalangan pro dan kontra menimbulkan ruang diskusi untuk mencari jalan tengah antara kedua kubu ini.

” Banyaknya kontroversi yang terjadi terhadap UU KPK, dan banyak sekali perdebatan yang terjadi di kalangan masyarakat antara Pro dan Kontra UU KPK. Mari kita berdiskusi agar kita tau bagaiamana harus menyikapi UU KPK,” Ujar Amri.

Rektor Unram yang turut hadir dan membuka acara memberikan himbauan kepada para mahasiswa yang hadir untuk lebih banyak membuka ruang diskusi. Rektor berharap agar aksi jalanan yang kerap dilakukan mahasiswa dapat dialihkan ke acara diskusi atau seminar.

“Apabila masa banyak maka akan rentan untuk ditunggangi. Lebih baik membuat diskusi seperti ini pasti akan kita dukung secara penuh,” Himbau Prof. Husni selaku Rektor Unram.

 

Dalam diskusi nasional tentang UU KPK membahas bagaimana seharusnya UU yang ditetapkan oleh DPR RI disikapi oleh seluruh kalangan terutama mahasiswa. UU KPK yang telah diketok oleh DPR RI akan berlaku tanpa tandatangan Presiden Jokowi setelah 30 hari. Banyak kalangan terutama mahasiswa melakukan demonstrasi menolak UU KPK sampai mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang Undang (PERPU).

Namun, selain mengeluarkan PERPU tentu saja masih ada cara lain untuk merevisi kembali UU KPK seperti melakukan Legislative review dan Judicial review. Tentu saja hal ini memerlukan kajian yang komprehensif.

Prof. Faisal memberikan perumpamaan kenapa UU KPK perlu di revisi. Ibarat koruptor terus ditangkap maka seharusnya korupsi akan berkurang tapi dalam realisasinya malah korupsi malah makin banyak. Itulah yang menyebabkan UU KPK harus di revisi karena ada yang salah dalam penanganan kasus korupsi oleh KPK.

“Logikanya Semakin di tangkap koruptor maka akan semakin sedikit yang korupsi . Namun realita nya semakin tinggi angka korupsi,” Ujar Faisal.

Trend penangkapan oleh KPK adalah menangkap para pejabat politik dengan nominal korupsi yang relatif kecil di bawah 1 milyar. Contoh saja beberapa pimpinan partai atau bupati bahkan gubernur menjadi target dari KPK. Tentu saja jumlah uang yang di korupsi tidak terbilang besar karena melihat dari biaya politik yang sangat besar.

“Yang ditangkap oleh kpk adalah orang orang politik. Dengan nominal yang kecil,” Lanjutnya.

Menurut Faisal uang negara yang di korupsi sangat sedikit kembali ke kas negara. Tentu hal ini membutuhkan pembenahan dari UU KPK. Agar uang negara yang telah diambil dapat kembali dengan jumlah semula dan pelaku korupsi dapat jera dan tidak melakukannya lagi.

“Uang negara yang dikorupsi harus dikembalikan dengan cara menyita asetnya dan di jual dengan benar,” Tandasnya.

Beberapa komponen tambahan UU KPK yang baru adalah penambahan dewan pengawas bagi KPK. Dewan pengawas ini bertujuan untuk membuat kinerja KPK lebih terstruktur. Dengan membuat kinerja KPK lebih terstruktur tentu bukan untuk melemahkan KPK justru untuk menguatkannya. Pengawasan mekanisme penyadapan juga perlu di atur agar jangan sampai semua pejabat publik disadap oleh KPK.

Hal selanjutnya adalah pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Apabila KPK tidak bisa mengungkap kasus korupsi dalam kurun waktu 2 tahun maka KPK harus mengeluarkan sp3.

Guru Besar ini juga memberikan penjelasan bahwa KPK jangan sampai KPK mengurusi kasus korupsi di bawah 1 Milyar. Tentu saja jika nominal uang yang di korupsi di bawah 1 milyar maka lebih baik dilimpahkan ke kepolisian. Dengan pertimbangan dana yang dimiliki untuk pemberantasan korupsi KPK lebih besar dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan.

Kemudian status kepegawaian KPK yang harus dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Status kepegawaian ini sangat penting karena dana yang digunakan untuk mendanai KPK berasal dari APBN.

“Diperlukan status kepegawaian yang jelas karena dibiayai oleh negara (APBN) sistem kepangkatan dan penggajiannya jelas,” Tutupnya.

Dr. Risnaini selaku pembicara kedua turut memberikan pandangan ilmiah terkait UU KPK yang sudah berlaku. Dia memberikan pandangan kenapa banyak masyarakat menolak UU KPK dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu khususnya mahasiswa. Paradigma masyarakat yang menganggap negara sedang darurat korupsi maka membutuhkan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi.

“Kenapa publik tidak bisa menerima karena paradigma uu yang baru negara sedang baikbaik saja. Dan uu kpk yang lama menetapkan negara sedang tidak baik saja,” Ujar Risnaini.

 

Dosen Tata Negara Fakultas Hukum Unram menjelaskan bahwa dewan pengawas yang dibentuk akan membuat ruang gerak KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi akan di lemahkan. Karena stigma yang muncul di masyarakat setelah UU ini di keluarkan membuat dewan pengawas dalam mengawasi kinerja KPK sebagai institusi bukan sebagai individu. Dia menambahkan KPK lebih baik diawasi oleh lembaga eksternal seperti DPR atau pengadilan.

“Dewan pengawas mengawasi kpk sebagai institusi bukan sebagai individu,” Lanjutnya.

 

Terdapat 3 langkah konstitusional yang bisa ditempuh untuk membatalkan UU KPK. Judical Review, Legislative Review dan Perpu.

Judical review dan Legislative Review membutuhkan waktu yang lama untuk menuntaskan permasalahan UU KPK. Namun, selama kedua proses ini UU KPK tetap berlaku. Judical Review ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan membutuhkan waktu paling cepat 1 tahun. Dan Legislative Review akan dikembalikan kembali pada DPR selaku pembuat UU. Namun, jalur ini membutuhkan politic will dari para anggota DPR karena tentu saja UU KPK sarat kepentingan politik.

“proses panjang, dan tergantung politik will, dan penuh kepentingan politik,” Tandasnya.

Langkah terakhir adalah Presiden mengeluarkan Perpu. Perpu ini mampu langsung berlaku, namun proses untuk perpu keluar membutuhkan situasi yang sangat genting. Kegentingan tersebut yang akan mendesak Presiden mengeluarkan Perpu.

Dia menambahkan bahwa produk legislatif dan kinerja dewan sangat minim. Minim dari segi legislasi yang dihasilkan. Produk legislasi yang dihasilkan pun banyak menuai penolakan dari masyarakat.

“Ada beberapa refleksi proses legislasi kedepan yaitu minus kualitas dan kuantitas, tidak rssponsif dan populis-kontras dengan cita cita reformasi dan politik hukum nasional, dan penolakan publik masif,” Pungkasnya.

(ton)

Merah Putih

Merah Putih

Oleh : Yusifar Fathana Sp

Perjuangan dan pengorbanan, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sekarang usia kemerdekan sudah 74 tahun.

Untuk mencapai kemerdekaan yang seutuhnya pemuda dan rakyat Indonesia mengorbankan nyawa dan menumpahkan darah nya Mereka membela kebenaran, keadilan serta hak-hak yang semestinya mereka miliki.

Jika di negeri ini membicarakan tentang kebenaran, keadilan serta hak-hak yang menjadi milik mereka lantas bagaimana dengan penguasa saat ini yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sya rasa sedikit menimpang dan tidak pro terhadap rakyat.

Kata mereka Indonesia merdeka secara utuh sedang kan kebebasan untuk menyuarakan kebenaran dan berpendapat saja di bungkam, di intervensi hingga di intmidasi.

Kata mereka menyampaikan aspirasi dengan berekspresi di depan umum itu menjadi hak-hak setiap orang namun nyatanya masih saja ada semprotan air, Gas Air mata dan timah panas menembus “dada” yang pada akhinya kebebasan berekspresi itu menjadi duka cita.

Pada akhirnya pemuda dan rakyat merasa enggan untuk menyampaikan kebenaran, keadilan karena kebebasan untuk berpendapat saja di kekang hingga di bungkam.

Pada dasarnya itu menjadi hak-hak dalam bernegara untuk itu sang penguasa perlu adanya revolusi berpikir atau pencerdasan.