Rilis Kunjungan ke Bawaslu

Rilis Kunjungan ke Bawaslu

(BEM UNRAM)- Mentri Badan Eksekutif mahasiswa universitas Mataram (BEM Unram) Lalu Aryapanji Adipatiwardana meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi  bersikap berani dan tegas dalam menindak setiap pelanggaran.

BEM Unram akan membentuk tim mahasiswa untuk membantu tugas-tugas pengawas pemilu di  kabupaten/kota se-Lombok yang menggelar Pilkada Serentak Tahun 2020.Hal ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa dalam upaya menyelamatkan demokrasi.“Di dalam kondisi pandemik seperti ini kita menginginkan pilkada yang sehat jangan sampai pelanggaran yang sebelumnya seperti politik uang, dan lainya terjadi”.Kunjungan BEM Unram merupakan road show kementrian Hubungan Kelembagaan ke KPU dan Bawaslu.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu provinsi NTB mengapresiasi keperdulian BEM Unram.“Audiensi BEM Unram dalam rangka silaturahmi dan ingin juga terlibat di dalam memberikan informasi kepada pengawas pemilu,” kata panji.

Dalam pertemuan tersebut, panji menyampaikan tahapan-tahapan krusial yang membutuhkan pengawasan lebih seperti tahapan penyusunan daftar pemilih dan kampanye.“Cek dirinya masing-masing, masuk enggak dalam daftar pemilih, kemudian keluarganya, ujar kepala Bawaslu. Setidaknya hal” kecil seperti ini yang harus kita perhatikan terlebih dahulu dalam mensukeskan pemilu.Masyarakat bisa melaporkan secara formal kepada pengawas pemilu dengan didampingi pihak BEM Unram atau langsung melaporkan lewat akun email Bawaslu tambahnya.

Namun ketua Bawaslu mengingatkan, dalam proses sebuah pelaporan, pelapor harus memiliki e-KTP wilayah berkaitan.“Jika bukan warga NTB maka laporan pelanggaran akan dijadikan temuan oleh Bawaslu,” tutupnya.

Terahir dari BEM Unram, mereka bakal membetuk team untuk berkunjung lagi ke tiap Bawaslu dan KPU kabupaten/kota se-NTB untuk tetap mengawal berjalannya pilkada serentak kedepannya.

PRESS RELEASE KUNJUNGAN BEM UNRAM 2020 KE VOKASI KLU

PRESS RELEASE KUNJUNGAN BEM UNRAM 2020 KE VOKASI KLU

(BEM UNRAM)- Kamis, 03 September 2020

Hidup Mahasiswa!

Hidup rakyat indonesia!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada hari Kamis, 03 September 2020 Menko Harmonisasi Kehidupan Kampus (Kemenedagri dan Advokastrat) melakukan kunjungan ke kampus Unram Vokasi KLU dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi serta membangun garis koordinasi yang baik.

Adapun hasil dari diskusi tersebut yaitu:

  1. Mahasiswa Kampus Vokasi KLU sebagian besar hingga saat ini belum mendapatkan kuota dari Unram.
  2. Sistem penetapan UKT yang kurang jelas.
  3. Tidak adanya alur koordinasi yang jelas antara mahasiswa kampus Vokasi KLU dengan birokrasi.
  4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai salah satunya toilet yang rusak.
  5. Tidak ada wadah untuk menyampaikan aspirasi seperti himpunan, dll.
  6. Penyampaian informasi dari birokrasi ke kampus vokasi KLU yang cenderung terlambat dan bahkan tidak ada.
  7. Beberapa tenaga pengajar yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugas.

Dengan demikian, segala bentuk keluhan beserta saran yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti oleh BEM Unram 2020 agar seluruh mahasiswa mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan terutama kenyamanan dalam mengenyam pendidikan.

Dan dengan adanya kegiatan ini diharapkan kedepannya dapat membantu mahasiswa Vokasi KLU untuk dapat bersama menyampaikan seluruh aspirasi mereka kepada birokrasi Universitas Mataram.

Atas perhatian dan partisipasinya, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PRESS RELEASE GERAKAN MENYAPA FAKULTAS “EKONOMI DAN BISNIS”

PRESS RELEASE GERAKAN MENYAPA FAKULTAS “EKONOMI DAN BISNIS”

(BEM UNRAM)-  Jum’at, 28 Agustus 2020

Hidup Mahasiswa!

Hidup rakyat indonesia!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 Salah satu bentuk Dobrakan Kementerian Dalam Negeri BEM UNRAM 2020 Tahun ini adalah mengupas semua keresahan Mahasiswa Se Universitas Mataram. Dengan melalui luncuran Program Kerja KEMENDAGRI yaitu Gerakan Menyapa Fakultas. Dalam hal ini FEB yang menjadi sasaran kita dalam proker kali ini.

Adapun hasil diskusinya sebagai berikut:

PERMASALAH MABA SBMPTN

Pertanyaan

  1. Tidak ada konfirmasi dari BEM U, bahwa pihak BEM fakultas akan jadi contact person. Cpnya juga tidak mengkonfirmasii.
  2. Prosedur Daftar ulang Maba SBMPTN kurang jelas, memang sudah ada dari rektor, tapi ada yang tidak menggunakan stempel basah. Infonya simpang siur. Ada perbedaan pendapat dari Pustik dan bem.
  3. Kip k masih belum jelas sampe sekarang.
  4. Pertanyaannya yang harus diikuti apakah informasi dari pustik atau dari BEM sendiri?

Terkait pertanyaan-pertanyaan diatas, adapun tanggapan yang disampaikan oleh Menteri Koordinasi Harmonis Kehidupan Kampus (Khairul Muamalah)

  1. Terkait dengan masalah CP, dari pihak BEM U sudah berkoordinasi dengan BEM seluruh fakultas tetapi hanya ada sebagian orang, dan sebagian nara hubung lainnya belum dikonfirmasi.
  2. Informasi setiap hari itu berbeda beda. Ada informasi yang mengalami perubahan. Misalnya kominfo dpt hari ini, dan pustik mengeluarkan secara terbuka 2 hari kemudian.
  3. Kita belum post itu karena belum di tanda tangan oleh wr3. Informasi itu asalnya satu dari univ. Informasi yang kita share, informasi dari kampus. Bahasa surat dr pustik itu secara umum saja, tapi tidak ada point klarifikasi apa apa.

Saran kedepannya dari Presma BEM Unram 2020, kalau bisa, setelah ini kita bentuk satu grup info kampus yang terintegrasi.

PENDISTRIBUSIAN DANA ORMAWA

Ada beberapa Ormawa yang mengajukan proposal salah satunya HMD akuntansi yang mengadakan lomba, tetapi permasalahannya dana yang diberikan disetiap kegiatan hanya 1 juta dan dana untuk hadiah juga tidak dapat dicairkan dan pajaknya juga naik 5%. Dengan demikian, adapun tanggapan dari Ketua BEM FEB, terkait pendanaan tersebut jadi  Awalnya ketika di bulan Februari, lokakarya. Terkait sistem dikeluarkannya dana tersebut terjadi miskomunikasi. Semua berawal dari lokakarya itu. Sehingga uang temen temen ormawa yang mengadakan kegiatan tidak cair. Kami juga paham bahwa tidak akan cukup jika dana di sebuah kegiatan hanya diberikan sebesar 1 juta.Permasalahan ini cukup rumit, karena yang seharusnya berapapun dana yang dialokasikan untuk Ormawa fakultas, itu sudah menjadi hak Ormawa untuk dipergunakan oleh Ormawa itu sendiri terlepas untuk  kegiatan apapun itu. Jadi agar tidak menimbulkan kecurigaan terkait prosedur yang ada, disarankan untuk mengadakan audiensi dan libatkan birokrasi yang ada. Karena hingga saat ini tidak ada aturan yang mengatakan pencairan dana Ormawa diberikan 1 juta per kegiatan melainkan diberikan sesuai permintaan Ormawa itu sendiri.

 KUOTA MAHASISWA

Bagaimana terkait permasalahan kuota yang belum didistribusikan, mengingat kuliah yang terus menerus online menggunakan zoom, YouTube, dll? Terkait permasalahan kuota, pihak birokrasi menerapkan sistem pemberian saldo sebesar 50.000 kepada mahasiswa melalui aplikasi link aja, media tersebut digunakan karena dirasa cukup efektif dalam proses pendistribusian karena sebelumnya sudah diberlakukan pada Mahasiswa Baru SNMPTN dan hasilnya cukup baik. Namun proses tersebut juga tetap akan dievaluasi efektivitasnya untuk mahasiswa lama.

Terkait belum adanya pendistribusian kuota hingga saat ini salah satunya disebabkan karena terkendala banyaknya libur nasional. Hal itu juga kemudian disampaikan oleh WR 2 bahwa ada beberapa pihak yang tidak mau tanda tangan kontrak diluar jam kerja mereka karena libur. Namun untuk bulan ini ada beberapa mahasiswa yang melaporkan telah menerima saldo link aja, jadi untuk teman-teman yang lain diharapkan untuk menuggu.

 SARANA DAN PRASARANA

Salah satu permasalahan yang dirasakan teman-teman D3 yaitu kantin yang letaknya cenderung lebih dekat ke fakultas kedokteran dibandingkan dengan D3 sendiri sehingga kantin tersebut kemudian didominasi oleh temen2 dari fk. Selain itu juga ada wacana pembangunan di gedung D3 namun hingga saat ini belum terealisasikan. Selanjutnya mengenai “Kantin Alumni” yang segera akan dibangun. Kita bingung untuk merespon apakah akan senang atau sedih mengingat sebelum ada rencana pembangunan ini, kami mahasiswa feb juga sudah berdesak-desakan ketika parkir apalagi jika sebagian lahan parkirnya akan digunakan untuk pembangunan kantin.

Terkait dengan permasalahan posisi kantin, Persoalan tersebut tidak dapat diangkat. Untuk pembangunan juga tidak bisa dilaksanakan secepat itu melainkan ada banyak proses yang harus dilakukan. Oleh karena itu silahkan dicek dulu usulan pembangunan yang ada di fakultas.

Untuk permasalahan pembangunan “Kantin Alumni” itu sah-sah saja mengingat sekarang Unram sudah menjadi BLU (Badan Layanan Umum). Terkait dengan permasalahan parkiran akan dipikirkan kembali kedepannya bagaimana oleh Dekanat Fakultas. Dengan demikian, silahkan dari teman-teman fakultas untuk tetap follow up pembangunan tersebut jangan sampai kampus kita dijadikan ladang bisnis yang kemudian manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang melainkan  harus dapat dirasakan oleh seluruh mahasiswa FEB, contoh kecil seperti diberdayakannya Danus dan UKFK yang ada.

 

PKKMB Unram Masih Daring, Mampukah Birokrasi Unram Mengakomodir Hasil Evaluasi ?

PKKMB Unram Masih Daring, Mampukah Birokrasi Unram Mengakomodir Hasil Evaluasi ?

Oleh : Anggun Firmansyah

Menurut Kalender Akademik 2020-2021 yang diterbitkan oleh Universitas Mataram, jadwal PKKMB jalur SBMPTN & Mandiri dilaksanakan 7-9 September. Sedangkan 10-11 September adalah PKKMB tingkat Fakultas yang diikuti oleh seluruh jalur masuk PTN. Sesuai Panduan Umum Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020 bahwa pelaksanaannya masih Daring.

Tepat tanggal 3-5 Agustus lalu telah dilaksanakan PKKMB Daring jalur SNMPTN. Kegiatannya berjalan lancar dengan metode webinar via aplikasi zoom. Akan tetapi, dihari pertama bejibun masalah menerpa peserta. Menyadari itu, Kementerian Advokastrad BEM Unram berinisiatif mengadakan quisioner dari tanggal 17-25 Agustus dengan penyebaran melalui group mahasiswa baru dan akun media sosial lainnya.

 Hasil quisioner evaluasi pelaksanaan PKKMB Daring di teruskan ke Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dengan hasil sebagai berikut: Pertanyaan “Apakah materi yang disampaikan dapat dipahami?” 20,22% menjawab (Sangat Dipahami), (Dipahami) 49,44 %, (Cukup Dipahami) 26,97%, (Kurang Dipahami) 3,37%, dan 0% yang menjawab tidak paham.

 Secara garis besar pelaksanaan PKKMB Daring direspon positif oleh Mahasiswa Baru jalur SNMPTN (info lengkap: @bemunram). Akan tetapi, beberapa hal yang menjadi keluhan serta permasalahan yang harus menjadi perhatian penyelenggara. Diantaranya pembagian kuota internet sebagai fasilitas yang telat di distribusikan. Permasalahan ini sangat disayangkan oleh peserta karena sempat mengalami kesulitan dalam mengakses link zoom yang diberikan.

 Bukan hanya kuota internet, peserta juga berharap panitia disiplin dengan jadwal acara yang direncanakan dan  menambahkan lebih banyak hiburan. Menilisik pelaksanaannya berkisar 15 jam selama 3 hari maka dirasa perlu ada hiburan untuk menghindari kebosanan. Besar harapan ini dinilai serius oleh birokrasi Unram untuk perbaikan, walaupun di tengah pandemi serba keterbatasan. Tinggal kita liat apakah Unram selama ini mampu mengakomodir aspirasi mahasiswanya, atau tidak ingin ambil pusing dan ribet ?

 

POLEMIK SPI DI UNIVERSITAS MATARAM

POLEMIK SPI DI UNIVERSITAS MATARAM

Oleh : Ade Sabrina (Menteri Advokastrat BEM UNRAM 2020)

Permasalahan pendidikan tak pernah usai, lebih khusus lagi jika menyangkut masalah pembiayaan pendidikan. Memang tidaklah salah jika dikatakan pendidikan bermutu membutuhkan biaya. Namun persoalannya, daya finansial sebagian masyarakat di negeri ini masih belum memadai akibat rendahnya pendapatan yang dihasilkan. Tak dipungkiri bahwa masalah pendidikan di Indonesia dapat dikatakan masalah yang besar. Biaya pendidikan yang diterapkan di Perguruan Tinggi salah satunya adalah Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI). SPI adalah sumbangan yang diberikan oleh mahasiswa kepada perguruan tinggi yang bersifat wajib. Besaran ditentukan oleh perguruan tinggi yang sangat bermacam-macam. SPI bukan seperti UKT, karena SPI ini diberikan saat akan masuk ke perguruan tinggi yang sifatnya satu kali saja.

Di Indonesia kebijakan penetapan jumlah SPI diterapkan oleh banyak perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Universitas Mataram, salah satu perguruan tinggi negeri di NTB yng berstatus PTN BLU adalah Salah satu kampus yang menerapkan sistem memungut biaya tambahan kepada mahasiswanya diluar dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa yang masuk perkuliahan melalui jalur mandiri yang disebut dengan istilah Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI). Istilah SPI tersebut hanya dibebankan kepada mahasiswa baru yang masuk melalui jalur mandiri berdasarkan aturan dari Permenristekdikti. Pembayaran uang SPI ini belum termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar setiap semester .Artinya diawal masuk mahasiswa baru jalur mandiri akan membayar SPI dan UKT sekaligus.

Polemik Uang pangkal di Universitas Mataram cukup rumit. Besaran SPI dri tahun ke tahun cukup meringkus mahasiswa dan orang tua mahasiswa, khususnya yang berkelas ekonomi rendah. SPI/Uang pangkal di Universitas Mataram sudah mulai diterapkan secara menyeluruh sejak tahun 2017. Pada tahun 2017 SPI/Uang Pangkal pernah dikembalikan untuk mahasiwa jalur mandiri reguler pagi. Sedari tahun 2017 sampai dengan sekarang uang pangkal /SPI di Universitas Mataram tetap mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, setelah diserbu ribuan massa aksi pada bulan Juni 2019 lalu, pemberlakuan SPI/uang pangkal kepada sekitar 200-an mahasiswa dibebaskan dengan mengajukan berkas penunjang. Namun, mahasiswa pun banyak mengaku berkas penunjang nya tidak bisa direspon secara cepat, sedangkan waktu pengajuan berkas syarat pembebasan SPI dalam waktu yang singkat. Alhasil dari ribuan mahasiswa baru yang diterima lewat jalur mandiri sebagian kecil bisa mendapat pembebasan meskipun secara ekonomi berhak mendapat pembebasan uang pangkal. Selain pembebasan, pencicilan pembayaran uang pangkal juga diberlakukan pada tahun 2019 lalu.

Berdalih pada peraturan Permenristekdikti RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tepatnya tercantum pada pasal 8 yang menyatakan bahwa :

(1)   PTN dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana bagi:

  1. mahasiswa asing;
  2. mahasiswa kelasinternasional;
  3. mahasiswa yang melalui jalur kerja sama;dan/atau
  4. mahasiswa yang melalui seleksi jalurmandiri.

(2)   Uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT yang dikenakan kepada mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana yang melalui seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Diatas telah dijelaskan bagaimana seharusnya uang pangkal diterapkan. PTN dapat memungut uang pangkal dan/ atau pungutan lain selain UKT. Hal inilah yang mendasari Unram menerapkan SPI dengan alibi sebagai sarana dalam meningkatkan mutu perkuliahan. Namun dalam penggunaannya pun, Universitas Mataram belum ada yang tahu bagaimana transparansi penggunaan uang pangkal nya.

Berdasarkan ayat pertama dalam pasal 8 menjelaskan bahwa PTN diberikan kewenangan penuh untuk menerapkan biaya perkuliahan diluar UKT, dalam hal ini adalah SPI kepada mahasiswa. Mahasiswa yang dihantui oleh biaya SPI terdiri dari mahasiswa asing, mahasiswa internasional, mahasiswa yang melalui jalur kerja sama, dan/ atau mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri, sementara itu pada ayat kedua, pungutan ini tetap harus memerhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa,orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Meskipun Unram sudah dilegalkan untuk menarik pungutan lain di luar UKT yang dibebankan oleh mahasiswa khususnya pada mahasiswa jalur mandiri haruslah sinkron dengan kemampuan ekonomi. Apalagi ditambah dengan besaran biaya UKT yang belum tentu sanggup dibayar oleh sebagian mahasiswa, terutama bagi mahasiswa ekonomi menengah ke bawah. Besarnya biaya yang tertumpuk dengan UKT membuat beberapa mahasiswa merasa keberatan dengan kondisi ekonomi yang nyaris tak teratasi. Inilah yang menjadikan mahasiswa ini jadi mau tak mau harus menerima tarif SPI yang bervariasi demi bisa menduduki perkuliahan di Unram, khususnya mahasiswa menengah kebawah.

Kebijakan Penetapan Uang Pangkal/SPI di Universitas Mataram belum usai. Permasalahan besaran biaya SPI selalu membuat ribut mahasiswa baru jalur mandiri. Penetapan SPI mahasiswa baru masuk jalur mandiri harus tetap memperhatikan aturan Permendikti Nomor 39 tahun 2017 pasal 8 yakni penetapan besaran SPI harus sesuai kemampuan mahasiswa. Seperti halnya pemberlakuan UKT yang menggunakan sistem grade sesuai kelas ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya, SPI juga harus menggunakan sistem yang sama.

            Menengok kampus lain yang menerapkan sistem grade SPI, seperti Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), mulai tahun akademik 2018/2019 membebankan uang pangkal bagi mahasiswa baru yang diterima melalui jalur mandiri.Uang pangkal besarannya ditentukan berdasarkan kesanggupan dengan cara memilih salah satu kelompok uang pangkal. Prosedurnya pada saat pendaftaran seleksi jalur mandiri calon mahasiswa harus menandatangani dan menyerahkan surat kesanggupan uang pangkal di atas materai secukupnya. Pengelompokan uang pangkal terdiri atas 5 pilihan dengan besaran yang bervariasi untuk setiap jurusan. Khusus pilihan 5 mahasiwa dapat mengisi uang pangkal 0 rupiah atau lebih besar dari pilihan 4.

Universitas Negeri Yogykarta, yang juga menyandang status BLU, mempunyai kebijakan disamping UKT yang dibayarkan per semester, mahasiswa jalur seleksi mandiri (SM) UNY Yogyakarta dikenakan Uang Pangkal Pengembangan Akademik (UPPA). Teknisnya calon mahasiswa akan diberikan formulir untuk memillih besaran UPPA dengan pilihan :1) Rp 0; 2) Rp 5.000.000; 3)Rp 10.000.000; 4) Rp 15.000.000; 5)Rp 20.000.000.

Universitas Mataram bukan lagi hal yang perlu tabu untuk menerapkan sistem pengelompokkan terhadap SPI/Uang Pangkal. Selain mencontoh kampus lain, penerapan sistem pengelompokkan terhadap SPI/Uang Pangkal juga merupakan amanat besar dari Permenristekdikti RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Pasal 8 Ayat 2, memperbolehkan setiap PTN menarik pungutan lain selain UKT dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Selain mengelompokkan SPI/Uang Pangkal, PTN juga menerapkan sistem pencicilan 2-4 kali dari jumlah uang pangkal yang sudah ditetapkan. Universitas Tanjungpura misalnya yang juga berstatus BLU, menerapkan sistem SPI. Penerapan SPI Diberlakukan dan diverifikasi oleh masing-masing fakultas. Fakultas Hukum, Teknik dan Kedokteran menerapkan penggolongan SPI kelompok ke lima. Sehingga mahasiswa angkatan 2017 dan 2018 dikenakan pembayaran sebesar empat juta rupiah dan dapat dicicil dengan tarif satu juta rupiah per semester, dalam kurun waktu empat semester. Sedangkan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) menerapkan penggolongan SPI kelompok empat dengan jumlah yang harus dibayar mahasiswa sebesar tiga juta rupiah dan dapat dicicil selama empat semester dengan tarif tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. Untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) biaya SPI yang harus ditanggung oleh mahasiswa sebesar satu juta rupiah dan dapat dicicil selama empat semester dengan biaya dua ratus lima puluh ribu rupiah. Sementara itu, di Fakultas Ekonomi dan Pertanian menerapkan SPI kelompok ke satu. Dalam hal ini mahasiswa dikenakan tarif sebesar lima ratus ribu rupiah dan dapat dicicil dengan kurun waktu yang sama sebesar seratus dua puluh lima ribu rupiah.