DIALOG PERSAHABATAN UKM KEAGAMAAN SE-UNRAM (Isu Terorisme Apa Hubungannya dengan Agama?)

DIALOG PERSAHABATAN UKM KEAGAMAAN SE-UNRAM (Isu Terorisme Apa Hubungannya dengan Agama?)

(BEM UNRAM)- Berbicara tentang terorisme adalah suatu tema yang sangat menarik untuk dikaji. Apalagi berbicara tentang hubungan dan kaitan terorisme dengan agama. Terorisme sering dikaitkan dengan gerakan ideologi dan agama. Setiap ada tindakan radikal dan aksi terorisme, selalu dicap dan selalu dikaitkan dengan masalah agama. Dan yang lebih parah lagi, saat ini media sangat mudah dalam mempermainkan isu-isu terkait. Banyak masyarakat dan bahkan para pemuda maupun mudi yang terpengaruh akan kerasnya isu-isu yang beredar di media. Sehingga perlu untuk kemudian kita sama-sama luruskan isu-isu yang beredar di media supaya tidak ada rasa saling benci, rasa dendam dan timbul permusuhan antara sesama umat beragama khususnya.

Maka dari itu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram mengadakan Dialog Persahabatan UKM  Keagamaan  se-Unram dengan tema “isu terorisme, apa hubungan dengan agama” yang dilaksanakan pada hari Jumat, 9 Maret 2021 pada pukul 14.00 wita bertempat  di Ruangan Paripurna DPRD Kota Mataram. Dialog tersebut dihadiri oleh semua perwakilan UKM keagamaan se-Universitas Mataram.

Adapun poin inti dari penyampaian perwakilan mahasiswa masing-masing UKM keagamaan bahwa, semua ormawa keagamaan yang ada di lingkup universitas mataram sepakat menolak bahwa terorisme tidak ada kaitanyan dengan agama.

Yang dimana, pernyataan dari ketua LDK Babul Hikmah, bahwa Lembaga-lembaga islam sering di cap sebagai pelaku dari tindakan terorisme, inilah yang menjadi stigma yang tertanam di masyarakat. Hal ini terjadi karena banyak oknum yang berpenampilan muslim, padahal jika ditelusuri, bukan islamlah yang melakukannya. Banyak nya stigma-stigma yang menganggap islam radikal, itu karena pengaruh dari sebaran melalui media-media.

Setelah itu disambung dari pernyataan salah satu mahasiswa bahwa Terorisme sebenarnya tidak ada kaitannya dengan agama, tapi bersumber dari pemikiran radikalisme. Karena sifatnya pemikiran maka kita tidak bisa melihat secara fisik ciri dari terorisme. Sehingga kita tidak bisa mencap bahwa kelompok tertentu adalah pelakunya.

Perwakilan dari UKM Oikumene pun mengangkat suara bahwa semua agama selalau mengajarkan pada kebaikan. Terorisme ini suatu pemahaman yang tidak boleh kita tiru, bahkan dalam agama kami, kami diajarkan untuk saling mengasihi orang lain, seperti mengasihi diri sendiri. Oleh karenanya kita sebagi mahasiswa harus bersama-sama berpegang teguh pada kebaikan dan pancasila. Jangan sampai kita terpancing, karena isu-isu agama sangat senstif dimainkan.

Salah satu perwakilan dari UKM ukmi juga ikut berkomentar dan menyatakan bahwa, dalam memandang terorisme jangan dikaitkan dengan agama. Terlebih dengan agama islam.  Bukan agama yang mengajarkan terorisme tapi terorisem yang dimasukkan ke dalam agama.

Ditutup dengan pernyataan dari sekjen BEM unram bahwa kita semua berpandangan bahwa terorisme ini tidak ada kaitannya dengan agama. Dalam menanggapi isu-isu terorisme islam yang biasanya disudutkan, jangan baperan, pun dengan agama lain harus paham bahwa bukan islam pelaku terorisme. Maka dari itu kita semua sepakat untuk mengecam dan mengutuk tindakan terorisme, kita sepakat mengecam dan mengutuk keras orang yang mengaku terorisme mengatasnamakan agama, mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas tindakan terorisme, dan mengajak pemuda/i seluruh tanah air untuk menjadi pelopor bagi kesejahteran Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada akhir acara Forum Sepakat untuk menaytakan sikap sebagai  autput petemuan terseut. Adapun poin-poinnya adalah sebagai berikut:

Kami dari BEM UNRAM bersama UKM Keagamaan Se-UNRAM menyatakan sikap bahwa:

  1. Mengecam dan mengutuk keras segala aksi terorisme yang dilakukan di Indonesia
  2. Menyampaikan rasa bela sungkawa yang sangat mendalam kepada keluarga korban atas musibah yang sedang dialami
  3. Mendukung penuh upaya dan langkah-langkah aparat keamanan terlebih pemerintah untuk mengusut secara cepat dan tuntas motif, pola, serta gerakan yang memicu terjadinya peristiwa tersebut.
  4. Mengutuk keras terorisme atas nama agama karena agama tidak mengajarkan kekerasan dan mengajak seluruh elemen Universitas Mataram terutama kaum muda untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi terorisme. (MFAH)

 

Kantor DPRD Kota Mataram., 9 Maret 2021

SERINGKALI EVALUASI NAMUN TIDAK ADA IMPLEMENTASI

SERINGKALI EVALUASI NAMUN TIDAK ADA IMPLEMENTASI

Oleh :  Putri & Wiwin (anggota kastrat BEM UNRAM 2021)

Sistem kuliah daring atau sistem kuliah dalam jaringan yang sedang dilaksanakan oleh hampir seluruh perguruan tinggi maupun sekolah di Indonesia termasuk Universitas Mataram. System kuliah daring ini, mengharuskan para mahasiswa untuk melakukan pembelajaran melalui system online dengan tanpa tatap muka secara langsung. Semua dilakukan secara online dan sebisa mungkin menghindarkan pertemuan. System seperti ini diterapkan karena pandemic yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia. Pandemic ini ialah Covid-19 yang merupakan salah satu jenis virus yang menyerang system pernapasan manusia dan dapat tertularkan dengan berkontak dengan manusia lain yang sudah terpapar. Karena itulah segala jenis pertemuan ditiadakan termasuk perkuliahan maupun kegiatan sekolah. Kondisi ini sudah hampir setahun lebih membersamai bumi kita. 

System kuliah daring ini merupakan salah satu pencegahan yang dilakukan pemerintah demi mengurangi penyebaran virus Covid-19. Tentu saja ini merupakan langkah yang bagus mengingat dampak dari virus yang sangat membahayakan manusia. Namun, dampak buruk yang ditimbulkan yang mempengaruhi mahasiswa lebih terasa dibandingkan dampak baiknya. Karena system daring, segala kegiatan perkulihan menjadi lebih rumit dan tidak teratur. Mulai dari platform yang digunakan, permasalahan kuota dan sinyal, ketidakselarasan antara mahasiswa dan dosen, penugasan yang tidak terkendali, dan masih banyak lagi.

Universitas Mataram memiliki platform sendiri untuk kegiatan kuliah daring yang digunakan untuk absen, mengumpulkan tugas, membagi materi, berdiskusi, dan lain sebagainya. Namun, platform tersebut seringkali eror sehingga membuat mahasiswa terlambat untuk absen dan mengumpulkan tugas. Kuota belajar yang diberikan dari kampus pun tidak tersebar dengan merata sehingga banyaknya mahasiswa yang belum mendapatkannya. Padahal, kuota tersebut juga merupakan hak dari mahasiswa sebagai pengganti penggunaan fasilitas kampus. Pada kondisi sekarang ini, banyak mahasiswa yang lebih memilih menetap di kampung halamannya dulu untuk meminimalisir pembayaran tempat tinggal yang di mana kebanyakan dari kampung halaman mahasiswa tersebut masih terkendala akan sinyal. Sehingga, ketika akan melaksanakan kuliah terutama menggunakan panggilan video banyak mahasiswa yang harus sampai pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal. Dan seringkali ada beberapa dosen yang tidak bisa memberikan toleransi akan hal ini.

Dampak terbesar dari kuliah daring ini tentu sangat dirasakan oleh para mahasiswa seperti pergerakan dari mehasiswa kea rah progresif yang terbadats, mahasiswa tidak dapat menggunakan fasilitas kampus dengan baik, mahasiswa tidak dapat berfikiran luas, serta berkurangnya kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena beberapa dosen hanya selalu memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa bisa saja terpaksa menyontek atau mencari jawaban di internet tanpa memahami materi yang dikerjakan. Dosen juga seringkali “mengkhianati” jadwal yang telah ditetapkan. Seakan-akan jadwal tersebut hanyalah formalitas. Dosen mengganti jadwal pertemuan bahkan tanpa persetujuan mahasiswa. Dan banyak dosen yang masih menggunakan jam istirahat dan jam libur untuk melakukan pertemuan. Hal ini membuat mahasiswa yang awalnya rajin bisa jadi malas karena jadwal yang tidak teratur dan mengganggu. Dalam hal nilai, seringkali mahasiswa mendapatkan nilai yang dirasa tidak sesuai dengan usaha yang telah dilakukan. Meskipun demikian, ada beberapa dosen yang masih menghargai jadwal dan tetap menjelaskan kepada mahasiswa sebelum memberikan tugas. Dosen juga terkadang mengalami kesusahan dalam menggunakan aplikasi belajar online yang mengakibatkan ketidakoptimalan dalam mengajar. Tentu saja hal itu sangat berpengaruh pada mahasiswa.

Universitas selalu mengadakan evaluasi terhadap perkulihan daring disetiap akhir semester, namun hasil dari evalusi tersebut tidak pernah dipublikasikan. Apakah hasilnya baik atau bahkan buruk, mahasiswa tidak pernah tahu. Selain itu, tidak ada lagi perbaikan dalam perkuliahan daring ini yang dilakukan universitas. Sehingga, tidak menutup kemungkinan bahwa system ini nantinya akan membawa kemalangan terutama pada mahasiswa. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa perbaikan agar meskipun di dalam jaringan tapi tidak mengurangi kualitas kegiatan perkuliahan. Hal-hal yang perlu diperbaiki yang pertama ialah hal paling utama dalam kuliah daring yakni platform yang digunakan. Universitas Mataram menggunakan beberapa platform internal untuk melaksanakan kuliah daring diantaranya Daring Unram, Sia Unram, dan BigBlue Botton serta beberapa platform eksternal seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Dalam platform internal, seringkali ditemukan masalah yang merugikan mahasiswa sehingga platform tersebut seharusnya bisa lebih dioptimalkan dan terus diperbarui oleh pihak Universitas Mataram selaku pemilik. Penggunaan datanya juga harus disesuaikan dengan bantuan kuota yang diberikan agar mahasiswa tidak menggunakan data pribadi untuk mengaksesnya. Selain pada platform internal, ada beberapa masalah yang juga ditemukan dalam platform eksternal. Namun masalahannya terletak pada dosen yang mengajar. Ada beberapa dosen yang belum memahami dengan benar cara penggunakan platform-platform tersebut sehingga kegiatan perkuliahan bisa saja terganggu seperti dalam hal share screen, menyelakan mic maupun video, dan lain-lain. Beberapa platform internal yang digunakan untuk mengakses nilai juga dilihat kurang dipahami oleh beberapa dosen. Akibatnya banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai yang tidak sesuai karena kesalahan mengakses nilai yang dilakukan oleh dosen. Sehingga, Universitas Mataram harus mengambil tindakan mengenai hal ini seperti dengan cara memberikan pelajaran pemahaman penggunaan platform kuliah daring untuk para dosen-dosen di Universitas Mataram. Dengan begitu kegiatan perkuliahan akan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan manfaat bagi mahasiswa. Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum. pernah berpesan dalam video YouTube yang diungguh di akun Universitas Mataram pada 13 April 2020 agar para dosen bisa lebih memahami mahasiswa selama perkuliahan daring dengan tidak memberikan tugas berlebihan serta memberikan nilai akhir yang tidak merugikan mahasiswa. Himbauan ini tentunya harus diperhatikan dan menjadi acuan bagi para dosen selama kuliah daring. Apabila dosen dan mahasiswa bisa saling memahami, maka system perkuliahan daring tidak akan menjadi masalah.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pendekatan Deradikalisasi Terhadap Pengaruh Terorisme Masih Minim

Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pendekatan Deradikalisasi Terhadap Pengaruh Terorisme Masih Minim

Oleh : Muhammad Jayadi Akbar (Anggota Kementerian PSDM BEM UNRAM 2021)

Terorisme merupakan ancaman serius yang setiap saat dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Fenomena terorisme di Indonesia belakangan ini semakin kuat seiring dengan menguatnya paham radikalisme di masyarakat. Ancaman terorisme perlu dicegah dengan program pendekatan deradikalisasi. Deradikalisasi adalah upaya untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terkapar dengan paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti agama, hukum, psikologi, dan pendidikan. Dalam mengatasi kasus terorisme, saya merekomendasikan agar pendekatan deradikalisasi dilakukan oleh mantan teroris kerna jauh lebih bisa diterima dibandingkan kalau penegak hukum yang bicara. Saya menilai langkah ini sangat tepat mengingat jika anak-anak tersebut tidak dirawat dan diberikan pendidikan, dikhawatirkan akan menjadi target perekrutan selanjutnya oleh pihak teroris.

Program Deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap salah. Tidak semua kekerasan dapat dipadamkan melalui tindak kekerasan. Penanggulangan terorisme membutuhkan kebijakan yang bersifat komprehensif baik dalam tataran kebijakan maupun pelaksanakaan kontra terorisme yang umum dan menyeluruh. Dengan demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini selain melaksanakan program deradikalisasi dalam menyelesaikan kasus terorisme itu. Pendekatan ini yang mungkin akan bisa menjawab pertanyaan mengapa terorisme itu muncul di Indonesia dan bagaimana cara untuk menghadapinya.

Dalam memerangi terorisme harus mempertimbangkan hukum, sosial dan budaya bangsakarena bila tidak justru akan menciptakan kondisi yang kontra produktif. Berbagai cara harus dilakukan untuk menyadarkan bahwa tindakan teroris itu tidak dibenarkan oleh agama apa pun sehingga tidak ada lagi kebencian terhadap agama lain, aparat, lingkungan, warga sipil dan bangsa lain.

Deradikalisasi di Indonesia masih belum melibatkan pihak pemerintah daerah. Meski pada saat yang sama kesadaran akan deradikalisasi tidak hanya bersifat top down akan tetapi juga bersifat bottoom up dari masyarakat. Keterlibatan pemerintah daerah juga masih minim. Hampir semua pemerintah mengatakan dengan terbuka bahwa programnya langsung dari pusat. Pendekatan deradikalisasi yang dilakukan pemerintah pusat cenderung sentralistik dan strategi pendekatan semuanya berasal dari pemerintah pusat dan dipukul rata ke semua daerah. Peran pemerintah sebagai regulator, saat ini pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah yang mengatur khusus  tentang radikalisme, terorisme atau bahkan deradikalisasi. Perbedaan pemikiran, terbatasnya anggaran dan adanya Labelling yang membuat peran pemerintah daerah masih minim.

Pemerintah daerah perlu memberikan bimbingan keagamaan melaui pemuka agama dan penambahan alokasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Selain itu pemerintah daerah dan masyarakat harus hadir di tengah-tengah eks napiter dan bersinergi dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.

Seberapa Pentingkah Kita Menolak Rancangan Undang-undang RUUPKS

Seberapa Pentingkah Kita Menolak Rancangan Undang-undang RUUPKS

Oleh : Elwani Pramesti (Sekertaris dirjen jaringan dan investigasi isu kementerian sosial politik BEM UNRAM 2021)

 

Hay sahabatku semua..!!

Mahasiswa/I Universitas Mataram, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS) pada awal juli 2020 ini diputuskan DPR telah dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas, sebagian kalangan yang mendukung RUUPKS bereaksi dengan menyuarakan berbagai kritik dan kekecewaan melalui media sosial, webinar, atau media masa.

Saya pribadi Elwani Pramesti menolak rancangan RUUPKS karena sebagai insan pesantren menganggap bahwa hal tersebut sangat tidak cocok untuk Agama atau yang lebih cocoknya sangat menyimpang terhadap agama dan ideologi yaitu dasar negara kita sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”  apalagi negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem Pancasila dan apapun yang berbentuk isme atau feminisme sangat bertentangan dengan idiologi bangsa atau negara.

Memang bagus jika kita berniat melakukan perlindungan terhadap kaum lemah yakni perempuan dan anak bahkan islam agama yang melarang membahayakan diri sendiri, dan membahayakan orang lain tanpa terkecuali tapi tidak dengan cara yang berlebihan dan membabi buta malah justru sebaliknya. Terwujudnya marabahaya, dalam beberapa pasal dalam draf RUUPKS contohnya pasal 118 ayat 1 yang berisi  menghilangkan hak wali yang dilindungi oleh agama islam, untuk bisa menjodohkan putrinya dengn laki-laki yang baik, justru dianggap pemaksaan perkawinan terhadap anak , orang tua dipidana penjara 4 tahun dan paling lama 3 tahun. Bahkan dalam fiqih disebutkan  wali mujbir adalah memberikan perlindungan kepada putrinya agar bisa mendapatkan suami yang terbaik karena pada faktanya tidak semua perempuan bisa menentukan jodoh terbaik untuk dirinya, bahkan diRUUPKS ini memilih solusi yang keras tanpa kompromi yakni menarik persoalan private keluarga dalam ranah pidana dan penjara mengakibatkan tradisi ketimuran yang penuh keharmonisan dan kekeluargaan akan tergulung oleh aksi lapor melapor dan tuntut menuntut dimeja hijau, dan akan membuat retaknya rumah tangga dalam keluarga. Saya analogikan seperti ini jika seorang istri tidak mau melayani seorang suami lalu suami melakukan pemaksaan maka sang istri berhak melapor suami kepihak berwenang karena dianggap melakukan kekerasan seksual karena dalam draf pertama RUUPKS apapun yang bersifat memaksa, menghina termasuk dalam kekerasan seksual, padahal dalam fiqih mengatakan suami hanya haram menggauli seorang istri jika dalam keadaan uzur/haid selain itu wajib bagi seorang istri untuk memberikan nafkah lahir batin kepada suami bahkan  dalam hadits dikatakan jika seorang istri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri maka akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh.Bisa kita lihat keikutcampuran pemerintah pada rumah tangga atau hal-hal bersifat privasi sangat menyimpang dari agama.

Komnas perempuan mengapreasiasikan RUUPKS masuk Prolegnas 2021 bahkan wakil ketua Komnas perempuan Maria Amiruddin mengapresiasikan kinerja para anggota DPR RI “saya apresiasi DPR dari sebuah perjuangan itu” kata mariana dalam seminar daring bertajuk Ending Seksual violence  religion himan right and you. Katanya terkait penghapusan kekerasan seksual ini memperlihatkan betapa DPR menyerap aspirasi kelompok sipil perempuan yang ingin mendapatkan perlindungan dari negara terhadap kejahatan seksual kata ketua DPR RI bahkan beliau menyatakan keterpihakannya terhadap perempuan namun salah satu masalahnya banyak materi RUUPKS bersinggungan dengan materi RUUKUAP.

Bahkan dalam draf RUUPKS terdiri dari 9 katagori yang bersifat pemaksaan pemaksaan. Lalu bagaimana dengan persetujuan tanpa adanya pemaksaan? Contoh laki-laki dengan laki-laki ingin melakukan hubungan seksual dengan berlandaskan suka sama suka (guy) lantas diperbolehkan diindonesia? Seperti yang dikatagorikan dalam RUUPKS seperti yang dikatakan gender talk mengatakan akan dapat meminimalisir tindakan seksual yang berlaku di Indonesia yang secara tidak langsung dapat menciptakan ruang aman bagi korban, lalu kita bisa lihat dimanakah moral bangsa itu sendrian seperti ideologi bangsa atau dasar negara sudah bukan lagi menjadi dasar negara tapi menjadi permainan dasar negara dengan keluarnya Rancangan Undang-Undang yang sangat menyesatkan masyarakat, Agama, bahkan moral bangsa itu sendiri itulah bagaimana kemudian kita sebagai mahasiswa/i Universitas Mataram menolak tegas RUUPKS karena bahwasanya dari berapa ratus pasal sudah sangat menyimpang pada draft RUUPKS 2017 sudah tidak sesuai digunakan sebagai undang undang yang harus disahkan oleh DPR RI, saya mengajak kawan-kawan semua untuk lebih faham dan mengkaji rancangan Undang-undang yang akan disahkan oleh DPR RI terutama Undang-undang RUUPKS bagaimana kemudian kita menyatakan sikap kita sebagai mahasiswa karena negara dan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Kawanku sekalian peran mahasiswa sebagai agent of change (perubahan) bahwa kesejahteraan dan keamanan negara ada ditangan mahasiswa itu sendiri bahwa kami tidak kuliah untuk duduk dan belajar tapi kami berperan sebagaimana tanggung jawab kami sebagai mahasiswa walau gejolak api dan darah mengalir sebagai pemuda dan mahasiswa sudah tanggung jawab kami membela dan menyuarakan kaum-kaum tertindas serta menjaga ideologi sebagai dasar negara dan moral sebagai tiang dan pondasi negara.

Mungkin sekian dari saya pribadi Elwani Pramesti. Mohon maaf jika ada yang bertentangan dengan pendapat kawan-kawan sekalian, saya hanya ingin berbagi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa/I Universitas Mataram sekian dari saya. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

SELAMAT BERAKTIFITAS

salam Manis Elwani Pramesti

(Sekertaris Dirjen Jaringan dan Investigasi Isu BEM UNRAM 2021)

Masa Panen Malah Impor Beras 1 Juta Ton, Miris Hati Pemerintah Bagi Para Petani!

Masa Panen Malah Impor Beras 1 Juta Ton, Miris Hati Pemerintah Bagi Para Petani!

Oleh : Noly Aditiya Ali Putra (Menteri Sospol BEM Unram 2021)

Keadaan Indonesia secara geografis yang memiliki potensial yang besar sebagai negara Agraris yang besar, di tambah lagi keadaan iklim dan cuaca yang sangat mendukung dalam bidang pertanian,  menjadi nilai plus Indonesia dalam ketahanan suwa sembada pangan dalam negeri bahkan berujung pada nilai ekspor yang dapat meningkatkan devisa negara. Bahkan hampir semua komoditas pangan dapat tumbuh subur di Indonesia, lebih khususnya komoditas utama yaitu beras, sebagai komoditas pokok utama masyarakat Indonesia dalam kosumsi kesehariannya. Namun ironinya akhir-akhir ini ketika kita mendengar Rencana Pemerintah RI untuk mengimpor beras sebayak 1 juta ton dalam periode masa panen raya para petani, justru hal ini menjadi pertanyaan dan kebingungan lebih khususnya untuk para petani beras yang berdampak langsung terhadap komoditas beras para petani yang akan di panen. Melihat situasi ini menjadi kecaman keras untuk pemerintah Indonesia khususnya Presiden Joko Widodo selaku kepala negara dan Kepala Pemerintahan harus mempertimbangkan secara mendalam atas kebijakan yang mengimpor beras pada masa panen raya.Pasalnya, saat para petani akan menghadapai masa panen bahkan awal-awal bulan April sudah bisa dilakukan masa panen bagi beberapa wilayah yang sudah dulu menanam, semisalnya Bojonegoro, Ngawi, sebagain wilayah selatan sudah memulai masa panen ‘’ kata KRKP Said Abdullah kepada CNBC Indonesia, senin (8/3/21). Momen panen musim tanam I (MT I) yang biasanya lebih banyak menghasilkan komoditas beras di bandingkan dengan MT II.Jika ketika kita melihat pemerintah merasa kekurangan dari stok komoditas beras dari para petani nasional, bahkan melihat potensi peningkatan produksi beras tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan potensi peningkatan produksi beras dari Januari hingga April 2021 sebesar 25,37 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), mengalami kenaikan 5,37 juta ton atau 26,88 persen di bandingkan subround yang sama tahun 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG. Bahkan stok beras per January 2021 Bulog terdapat stok beras sebesar 977.000 ton dan febuary 2021, Bulog menyerap beras petani lokal sebesar 35,000 ton. Bahkan ketika kita melihat neraca stok beras secara nasional saat ini mencapai sekitar 7,5 juta ton beras, sehingga kisarannya beras tahun 2021 sebesar 7.480.042 ton. Dengan akumulasi stok beras sebanyak itu bisa di pastikan sudah sangat cukup sebagai persedian beras secara nasional bahkan cukup juga untuk di expor keluar negeri. Pemerintah RI seharusnya melihat konteks perhitungan dan dampak yang akan ditimbulkan sebelum melakukan kegiatan Impor, apalagi ketika kita melihat para petani mampu dalam mencukupi kebutuhan komoditas pokok kita sendiri, melihat konteks yang sangat potensial sebagai negara Agraris yang besar pemerintah justru harus mampu memberdayakan dan melakukan evaluasi terhadap potensi yang ada, bahkan dalam narasi Presiden Joko Widodo ‘’Mengingatkan untuk tidak terus terusan mengimpor atau mengupayakan perodak dalam negeri sendiri’’. Jangan sampe narasi yang dibangun menjadi pukulan yang membalikkan wajah pemerintah sendiri.Penting untuk kita bersama memperhatikan segala bentuk kebijakan yang ada sebagai masyarakat yang aktif dalam konteks monatoring pemerintahan melalui tulisan dan aksi yang nyata.