Oleh : Muhammad Jayadi Akbar (Anggota Kementerian PSDM BEM UNRAM 2021)

Terorisme merupakan ancaman serius yang setiap saat dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Fenomena terorisme di Indonesia belakangan ini semakin kuat seiring dengan menguatnya paham radikalisme di masyarakat. Ancaman terorisme perlu dicegah dengan program pendekatan deradikalisasi. Deradikalisasi adalah upaya untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terkapar dengan paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti agama, hukum, psikologi, dan pendidikan. Dalam mengatasi kasus terorisme, saya merekomendasikan agar pendekatan deradikalisasi dilakukan oleh mantan teroris kerna jauh lebih bisa diterima dibandingkan kalau penegak hukum yang bicara. Saya menilai langkah ini sangat tepat mengingat jika anak-anak tersebut tidak dirawat dan diberikan pendidikan, dikhawatirkan akan menjadi target perekrutan selanjutnya oleh pihak teroris.

Program Deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap salah. Tidak semua kekerasan dapat dipadamkan melalui tindak kekerasan. Penanggulangan terorisme membutuhkan kebijakan yang bersifat komprehensif baik dalam tataran kebijakan maupun pelaksanakaan kontra terorisme yang umum dan menyeluruh. Dengan demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini selain melaksanakan program deradikalisasi dalam menyelesaikan kasus terorisme itu. Pendekatan ini yang mungkin akan bisa menjawab pertanyaan mengapa terorisme itu muncul di Indonesia dan bagaimana cara untuk menghadapinya.

Dalam memerangi terorisme harus mempertimbangkan hukum, sosial dan budaya bangsakarena bila tidak justru akan menciptakan kondisi yang kontra produktif. Berbagai cara harus dilakukan untuk menyadarkan bahwa tindakan teroris itu tidak dibenarkan oleh agama apa pun sehingga tidak ada lagi kebencian terhadap agama lain, aparat, lingkungan, warga sipil dan bangsa lain.

Deradikalisasi di Indonesia masih belum melibatkan pihak pemerintah daerah. Meski pada saat yang sama kesadaran akan deradikalisasi tidak hanya bersifat top down akan tetapi juga bersifat bottoom up dari masyarakat. Keterlibatan pemerintah daerah juga masih minim. Hampir semua pemerintah mengatakan dengan terbuka bahwa programnya langsung dari pusat. Pendekatan deradikalisasi yang dilakukan pemerintah pusat cenderung sentralistik dan strategi pendekatan semuanya berasal dari pemerintah pusat dan dipukul rata ke semua daerah. Peran pemerintah sebagai regulator, saat ini pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah yang mengatur khusus  tentang radikalisme, terorisme atau bahkan deradikalisasi. Perbedaan pemikiran, terbatasnya anggaran dan adanya Labelling yang membuat peran pemerintah daerah masih minim.

Pemerintah daerah perlu memberikan bimbingan keagamaan melaui pemuka agama dan penambahan alokasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Selain itu pemerintah daerah dan masyarakat harus hadir di tengah-tengah eks napiter dan bersinergi dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.

0
0