Oleh : Elwani Pramesti (Sekertaris dirjen jaringan dan investigasi isu kementerian sosial politik BEM UNRAM 2021)

 

Hay sahabatku semua..!!

Mahasiswa/I Universitas Mataram, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS) pada awal juli 2020 ini diputuskan DPR telah dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas, sebagian kalangan yang mendukung RUUPKS bereaksi dengan menyuarakan berbagai kritik dan kekecewaan melalui media sosial, webinar, atau media masa.

Saya pribadi Elwani Pramesti menolak rancangan RUUPKS karena sebagai insan pesantren menganggap bahwa hal tersebut sangat tidak cocok untuk Agama atau yang lebih cocoknya sangat menyimpang terhadap agama dan ideologi yaitu dasar negara kita sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”  apalagi negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem Pancasila dan apapun yang berbentuk isme atau feminisme sangat bertentangan dengan idiologi bangsa atau negara.

Memang bagus jika kita berniat melakukan perlindungan terhadap kaum lemah yakni perempuan dan anak bahkan islam agama yang melarang membahayakan diri sendiri, dan membahayakan orang lain tanpa terkecuali tapi tidak dengan cara yang berlebihan dan membabi buta malah justru sebaliknya. Terwujudnya marabahaya, dalam beberapa pasal dalam draf RUUPKS contohnya pasal 118 ayat 1 yang berisi  menghilangkan hak wali yang dilindungi oleh agama islam, untuk bisa menjodohkan putrinya dengn laki-laki yang baik, justru dianggap pemaksaan perkawinan terhadap anak , orang tua dipidana penjara 4 tahun dan paling lama 3 tahun. Bahkan dalam fiqih disebutkan  wali mujbir adalah memberikan perlindungan kepada putrinya agar bisa mendapatkan suami yang terbaik karena pada faktanya tidak semua perempuan bisa menentukan jodoh terbaik untuk dirinya, bahkan diRUUPKS ini memilih solusi yang keras tanpa kompromi yakni menarik persoalan private keluarga dalam ranah pidana dan penjara mengakibatkan tradisi ketimuran yang penuh keharmonisan dan kekeluargaan akan tergulung oleh aksi lapor melapor dan tuntut menuntut dimeja hijau, dan akan membuat retaknya rumah tangga dalam keluarga. Saya analogikan seperti ini jika seorang istri tidak mau melayani seorang suami lalu suami melakukan pemaksaan maka sang istri berhak melapor suami kepihak berwenang karena dianggap melakukan kekerasan seksual karena dalam draf pertama RUUPKS apapun yang bersifat memaksa, menghina termasuk dalam kekerasan seksual, padahal dalam fiqih mengatakan suami hanya haram menggauli seorang istri jika dalam keadaan uzur/haid selain itu wajib bagi seorang istri untuk memberikan nafkah lahir batin kepada suami bahkan  dalam hadits dikatakan jika seorang istri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri maka akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh.Bisa kita lihat keikutcampuran pemerintah pada rumah tangga atau hal-hal bersifat privasi sangat menyimpang dari agama.

Komnas perempuan mengapreasiasikan RUUPKS masuk Prolegnas 2021 bahkan wakil ketua Komnas perempuan Maria Amiruddin mengapresiasikan kinerja para anggota DPR RI “saya apresiasi DPR dari sebuah perjuangan itu” kata mariana dalam seminar daring bertajuk Ending Seksual violence  religion himan right and you. Katanya terkait penghapusan kekerasan seksual ini memperlihatkan betapa DPR menyerap aspirasi kelompok sipil perempuan yang ingin mendapatkan perlindungan dari negara terhadap kejahatan seksual kata ketua DPR RI bahkan beliau menyatakan keterpihakannya terhadap perempuan namun salah satu masalahnya banyak materi RUUPKS bersinggungan dengan materi RUUKUAP.

Bahkan dalam draf RUUPKS terdiri dari 9 katagori yang bersifat pemaksaan pemaksaan. Lalu bagaimana dengan persetujuan tanpa adanya pemaksaan? Contoh laki-laki dengan laki-laki ingin melakukan hubungan seksual dengan berlandaskan suka sama suka (guy) lantas diperbolehkan diindonesia? Seperti yang dikatagorikan dalam RUUPKS seperti yang dikatakan gender talk mengatakan akan dapat meminimalisir tindakan seksual yang berlaku di Indonesia yang secara tidak langsung dapat menciptakan ruang aman bagi korban, lalu kita bisa lihat dimanakah moral bangsa itu sendrian seperti ideologi bangsa atau dasar negara sudah bukan lagi menjadi dasar negara tapi menjadi permainan dasar negara dengan keluarnya Rancangan Undang-Undang yang sangat menyesatkan masyarakat, Agama, bahkan moral bangsa itu sendiri itulah bagaimana kemudian kita sebagai mahasiswa/i Universitas Mataram menolak tegas RUUPKS karena bahwasanya dari berapa ratus pasal sudah sangat menyimpang pada draft RUUPKS 2017 sudah tidak sesuai digunakan sebagai undang undang yang harus disahkan oleh DPR RI, saya mengajak kawan-kawan semua untuk lebih faham dan mengkaji rancangan Undang-undang yang akan disahkan oleh DPR RI terutama Undang-undang RUUPKS bagaimana kemudian kita menyatakan sikap kita sebagai mahasiswa karena negara dan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Kawanku sekalian peran mahasiswa sebagai agent of change (perubahan) bahwa kesejahteraan dan keamanan negara ada ditangan mahasiswa itu sendiri bahwa kami tidak kuliah untuk duduk dan belajar tapi kami berperan sebagaimana tanggung jawab kami sebagai mahasiswa walau gejolak api dan darah mengalir sebagai pemuda dan mahasiswa sudah tanggung jawab kami membela dan menyuarakan kaum-kaum tertindas serta menjaga ideologi sebagai dasar negara dan moral sebagai tiang dan pondasi negara.

Mungkin sekian dari saya pribadi Elwani Pramesti. Mohon maaf jika ada yang bertentangan dengan pendapat kawan-kawan sekalian, saya hanya ingin berbagi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa/I Universitas Mataram sekian dari saya. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

SELAMAT BERAKTIFITAS

salam Manis Elwani Pramesti

(Sekertaris Dirjen Jaringan dan Investigasi Isu BEM UNRAM 2021)

0
0