Oleh : Riva Prasetyo (Kementrian Kajian Strategis)

Kasus corona di Indonesia belum terlihat tanda-tanda akan mereda. Sebaliknya, penambahan kasus baru corona dari hari ke hari masih cukup tinggi. Pemerintah memang sering melakukan himbauan, tetapi penanganan dan tindakan yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan belum tegas. Hal itu yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Di satu sisi, pemerintah sebagai pembuat peraturan saja masih melanggar protokol kesehatan dalam kegiatan atau acara yang dilakukan, seperti yang baru saja terjadi dalam kunjungan Pak Jokowi.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Maumere, Nusa Tenggara timur pada 23 Februari 2021 menjadi perbincangan publik. Dimana kunjungan tersebut menimbulkan kerumunan dalam jumlah besar akibat para warga yang menyambut kedatangannya dan tanpa mematuhi protokol kesehatan, padahal NTT merupakan daerah dengan performa pengendalian Covid-19 yang buruk. Walaupun dengan alasan spontanitas atau antusiasme warga yang tinggi, seharusnya beliau bisa mempersiapkan hal itu agar tidak terjadi atau bahkan mempertimbangkan untuk tidak melakukan kunjungannya ke berbagai daerah terlebih dahulu dan melakukan pertemuan via online saja. Karena pada kondisi yang terjadi pada saat ini, kesehatan harus sangat diprioritaskan bahkan hal itu dapat mengesampingkan pendidikan dan ekonomi.

Jika berkaca dari kasus-kasus sebelumnya,  ketika Habib Rizieq Shihab pada saat kepulangannya ke Indonesia disambut oleh para pengikutnya, bukankah itu juga terjadi karena sebuah spontanitas dan antusiasme orang-orang yg mencintainya? bahkan hal itu berbuntut panjang yang menyebabkan dirinya harus mendekam di penjara karena dituduh melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di satu sisi juga pada saat gencar-gencarnya akan dilakukan pemilu, anak dari Pak Jokowi sendiri melakukan sebuah kampanye yang dimana hal itu menyebabkan terjadinya sebuah kerumunan. Tapi apa yang terjadi? Semua bungkam, tidak ada proses hukum yang diberikan.

Dengan kasus yang sama, Pak jokowi akan mengikuti siapa? Apakah mengikuti Habib Rizieq Shihab yang berakhir dipenjara atau mengikuti anaknya yang bebas tanpa diberi sanksi apapun? Tentu kita semua sudah tau jawabannya. Bukan ingin membela siapapun tapi, bukankah pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

Ketika para pejabat negara melakukan pelanggaran,  hukum seolah-olah bungkam, rakyat diharap maklum. Apalah arti dari penggencaran gerakan 3M, apalah arti penggencaran vaksinasi covid-19, jika presiden saja melanggar protokol kesehatan. di situasi pandemi ini, dibutuhkan keteladanan dan juga contoh konsistensi atau komitmen dalam mematuhi protokol kesehatan.

0
0