Oleh : Nurhaliza (Staf Khusus Kementerian Kajian Strategis)

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Nurhaliza Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Saya akan memberikan sedikit Opini saya terkait kasus yang menimpa 4 IRT warga Desa Wajegeseng kecamatan Kopang.

Penahanan empat ibu rumah tangga ( Nurul Hidayah, Martini, Fatimah, dan Hultiah ) warga Desa Wajegeseng, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah pada 20 Desember 2020 lalu karena diduga telah melakukan perusakan terhadap gudang tembakau yang jelas-jelas telah merugikan lingkungan mereka sungguhlah miris, ditambah lagi dua orang dari empat ibu rumah tangga tersebut sedang menyusui sehingga terpaksa anak-anak mereka harus ikut ke tahanan. Kejadian ini menjadi pukulan keras akan bobroknya penerapan Hukum di NTB, dalam konteks Hukum Pidana.

Ketika melihat hukum yang di berikan dengan ancaman pasal 170 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana 5 tahun sampai 7 tahun penjara, ditambah lagi dengan dua balita yang ikut masuk di penjara,menjadi pukulan keras atas ketidak adilan yang diterima oleh pelaku dengan tanggungan yang ada, padahal ketika kita melihat konteks hukum pidana juga memiliki apa yang di namakan penerapan prensif keadilan restorative (restorative justice) tentang penyelesaian perkara pidana dan berlandaskan pasal  16 ayat 1 huruf L dan pasal 16 KAPOLRI dan pasal 5 ayat 1 angka 4 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum dan Acara Pidana. Dimana penyelesaian hukum pidana tidak menimbulkan keresahan dan penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik, tidak adanya keberatan atas pihak yang terlibat, dan melepas hak tidak menuntut di hadapan hukum. Apalagi ketika kita melihat dalam konteks kesalahan yang dirasa tidak begitu berat dan pelaku bukan para residvisi. KAPOLDA NTB harusnya membuka ruang dan mengembalikan wajah keadilan dari hukum itu sendiri sebagai lembaga tertinggi dan penegak hukum di NTB, jangan sampai hal ini menghilangkan citra polisi dan lembaga peradilan NTB.

Coba mari kita ingat kembali kasus yang pernah menimpa Gisella, Gisella Anastasia tidak ditahan dengan alasan memiliki anak berumur 6 tahun yang masih membutuhkan bimbingannya. Lalu bagaimana dengan dua ibu rumah tangga tersebut yang jelas-jelas sedang menyusui? Apakah hal itu berlaku untuk Gisella saja?Sungguhtidak adil dan tidak manusiawi.

Seharusnya hukum dapat menciptakan kehidupan yang adil dan bisa dirasakan untuk semua kalangan tanpa melihat status, kelas, ras, suku, agama. Tapi mirisnya, hukum kita hanya adil untuk mereka yang memiliki jabatan, peran dan uang semata.

Sekarang, bagaimana dengan gudang tembakau tersebut, apakah di tutup? Mendapatkan sanksi atau apa?, karena awal mula yang menyebabakan masalah bagi lingkungan dan warga sekitar sehingga empat ibu rumah tangga itu terpaksa melakukan perusakan pada gudang tembakau tersebut adalah karena ulah gudang tembakau itu sediri

Dipemberitaan bahwa sejak 2007 masyarakat sekitar mengaku terganggu dengan bau tembakau yang membuat sesak dari pabrik tersebut. Perusahaanpun tidak benar-benar memiliki izin untuk berdiri di Dusun Eat Nyiur, Desa Wajageseng, Kec. Kopang. Lalu bagaimana bisa yang diadili hanya empat ibu rumah tangga tersebut yang kesalahannyapun tidak tergolong berat. Tumpul keatas dan tajam kebawah, begitulah hukum di negeri kita ini.

Jika empat ibu rumah tangga tersebut diadili karena telah melakukan perusakan, perusahaan tembakau tersebutpun harus lebih diadili karena telah menciptakan keresahan dan kesengsaraan.

0
0