Oleh : Adrian Islah Perdana (Kementrian Kajian Strategis)

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Adrian Islah Perdana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, akan memberikan sedikit opini saya terkait kasus yang baru-baru ini terjadi, pada akhir tahun tepatnya pada bulan Desember 2020 lalu sebanyak empat orang ibu dan dua orang balita asal desa Wajegeseng,Kecamatan Kopang Lombok Tengah ditahan oleh aparat penegak hukum (APH), Karena diduga telah melakukan aksi pengerusakan dengan melempar batu ke arah atap kantor perusahaan rokok yang ada di desa tersebut.

Merespon hal ini banyak sekali masyarakat yang kecewa khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, Tindakan dari APH yang sama sekali tidak melihat sisi kemanusian dari ibu rumah tangga yang memiliki anak dibawah lima tahun yang tentunya masih harus dirawat dan disusui ini  seakan sama sekali tidak menyurutkan niat APH dalam melakukan proses penahan terhadap ke empat orang ibu ini yang menyebabkan ke empat ibu ini harus ditahan bersama anaknya. Tentu saja aksi main hakim sendiri (vigilante) yang dilakukan oleh ke empat orang ibu ini telah menyalahi aturan hukum yang adaIndonesia atau lebih tepatnya melangkahi Aparat Penegak Hukum, akan tetapi aksi yang dilakukan oleh ke empat orang ibu ini muncul atau lahir akibat ulah meresahkan yang dilakukan oleh pihak perusahan terkait yang di tuduh telah melakukan pencemaran lingkungan sekitar pemukiman yang pada akhirnya memancing warga sekitar melakukan aksi pelemparan pada atap perusahan tersebut, Jika berbicara masalah hukum seharusnya APH tidak serta merta lansung melakukan proses penahanan terhadap ke empat orang ibu dan dua balita tersebut, akan tetapi melakukan proses mediasi terlebih dahulu antara pihak perusahan dan ke empat orang ibu itu, namun sangat disayangkan proses mediasi yang ditempuh tidak maksimal sehingga proses penahanan tetap dilakukan terhadap ke empat ibu dan dua balitatersebut,dimuat dalam pemberitaan bahwa sejak 2007 masyarakat sekitar mengaku sudah terganggu dengan bau tembakau yang dampaknya ke warga sekitar membuat sesak napas.

Kejadian ini sontak menjadi tamparan yang keras akan bobroknya penerapan hukum di NTB, dalam konteks Hukum Pidana. Ketika kita melihat hukuman yang diberikan dengan ancaman pasal 170 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana 5 sampai 7 tahun penjara ditambah lagi dengan dua balita yang ikut masuk ke dalam penjara,seakan menghilangkan fungsi hukum itu sendiri yang katanya melahirkan keadilan, padahal sudah terlihat jelas bahwa aksi yang dilakukan ke empat orang ibu tersebut tentunya karena alasan yang jelas yang mana sama dengan yang dirasakan warga sekitar yaitu resah dengan kegiatan perusakan tembakau yang mencemari lingkungan mereka. Dan Jika kita mengkaji hal tersebut secara hukum benar adanya ke empat orang ibu tersebut telah melakukan pengerusakan terhadap perusahaan tersebut yang bisa dibilang telah merugikan pihak perusahaan terkait, akan tetapi apa yang dirasakan warga sekitar lebih dari sekedar pengerusakan yang dilakukan bahkan apabila pencemaran yang dilakukan perusahan tersebut dibiarkan bisa saja mengancam warga setempat dan ancamannya adalah nyawa karna pencemaran udara tersebut sasarannya ke pernapasan warga sekitar, bagaimana jika saja ada warga yang mengidap penyakit asma disekitar perusahan tersebut? Apa akan mati konyol karna lamanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang. Motif dari aksi itu sangat jelas adalah bentuk protes warga terhadap perusahan yang dirasa sudah merugikan warga serta lingkungan sekitar, bukan aksi yang dilakukan tanpa motif. Lalu apakah cocok jika ke empat orang ibu ini dijatuhkan oleh pasal yang dijelaskan di atas ? ini hal yang tentunya akan menjadi tanda tanya besar untuk pandangan hukum apa yang sebenarnya telah diterapkan di negara ini.

Ada apa dengan hukum di Indonesia ? benarkah adanya bawasannya hukum itu terkesan tumpul ke atas tajam ke bawah ? ,  aksi yang main hakim sendiri yang tentunya dilakukan ke empat orang ibu itu memang benar tidak ada pembenaran di mata hukum, menurut saya keempat ibu itu tidak serta merta bisa disalahkan begitu saja apalagi ditahan, alasannya adalah disini telah terjadi hubungan sebab akibat antara warga sekitar dengan pihak perusahan yang tentunya dituduh telah melakukan pencemaran lingkungan, yang mana jika kita lihat bersama aksi dari warga sekitar itu muncul karena keresahan yang timbul akibat ulah dari perusahan itu sendiri, betapa tidak adilnya ketika ke empat orang ibu tadi yang melakukan aksi protes karena lingkungannya dicemari ditahan dengan begitu tega oleh APH, dan untuk diketahui bawasanya penyelesaian hukum pidana yang sebenarnya adalah tidak menimbulkan keresahan dan penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik tidak adanya keberatan atas pihak yang terlibat dan melepas hak tidak menuntut dihadapan hukum. Apalagi ketika kita melihat dalam konteks kesalahan yang dilakukan oleh ke empat orang ibu

Menarik untuk kita kutip pernyataan dari BAPAK KAPOLRI KITA TERCINTA ‘’ Apabila saya diberikan amanah untuk menjadi kapolri, transformasi prediktif, responsibilitas, dan transparasi berkeadilan yang akan kami perkenalkan sebagai konsep polri yang presisi ‘’. Semoga saja pernyataan yang katanya transparasi berkeadilan tersebut tidak hanya omong kosong belaka.

Lalu apa kabar dengan perusahan tersebut ? masih beroperasi ? tidak ada sanksi atau hukuman ?,karena jika benar pihak perusahan tersebut telah melakukan aksi pencemaran lingkungan, pihak perusahan tersebut bisa saja dikenai pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup ( “UU PPLH”), dan jika perusahan tersebut dengan sengaja membuang limbah atau mencemari lingkungan sekitar maka akan diancam pidana berdasarkan Pasal 60.

Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut :

  • Pasal 60 UU PPLH

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

  • Pasal 104 UU PPLH

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaiman dimaksud dalam pasal 60,dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak RP3.000.000.000,00(tiga milliar rupiah).

Lalu bagaimana dengan nasib ke empat orang ibu tadi yang jika dibandingkan dengan mata hukum ini sudah sangat tidak manusiawi, bahkan aksi main hakim itu sendiri sampai saat ini Peraturan perundang-undangan kita, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Saya harap perusahan terkait juga harus di selidiki oleh pihak APH dan tentunya harus melewati proses hukum yang jelas ,jika memang kita mengacu pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara kita adalah negara hukum, negara hukum yang sebenarnya adalah negara yang melihat segala aspek hukum dengan adil tidak berat sebelah bukankah diciptkannya hukum untuk sebuah keadilan, sikap dari APH mengundang tanda tanya besar begitu pula hukum indonesia yang masih pilih kasih terhadap rakyatnya.

Harapannya adalah semoga ke empat orang ibu dan dua balita tadi bisa segera dilakukan proses penangguhan pidana karna melihat tidak adanya aturan hukum yang  jelas terkait aksi main hakim sendiri tersebut, dan saya juga berharap APH melakukan pengusutan terhadap perusahan terkait agar tidak terkesan APH meng-Anak tirikan masyarakat kecil,dan seperti yang kita ketahui bersama ini tentunya bukan kasus pertama yang menyadarkan kita bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah,banyak sekali kasus-kasus hukum yang sudah menyimpang dari hakikat hukum sebenarnya. Semoga kedepannya hukum Indonesia bisa lebih baik lagi terlebih-lebih keadilan yang katanya pada sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu semoga benar-benar ada,sekian opini singkat dari saya semoga dari tulisan ini bisa membuka cakrawala kita bahwa keadaan hukum kita saat ini sedang tidak baik-baik saja.

 

0
0