(BEM UNRAM)- 

Suatu ironi nyata dapat kita lihat saat ini, bagaimana terbitnya surat Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) tertanggal 19 Agustus 2020 yang memberitahukanpengosongan lahan sengketa di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mencerminkan arogansi dan pengabaian terhadap hak-hak dan asas keadilan terhadap masyarakat pemilik lahan (koranntb.com). Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pihak ITDC maupun pemerintah tidak memprioritaskan penyelesaian sengketa lahan dengan masyarakat, melainkan lebih mementingkan percepatan pembangunan SirkuitMotoGP Mandalika. Hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai upaya diskriminatif pemerintah maupun pihak ITDC yang lebih mementingkan pihak korporasi maupun investor asing diatas kepentingan rakyat. Tentu saja hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pembangunan seharusnya mampu memberikan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat, terutama bagi masyarakat yang berada disekitar kawasan tersebut.

Langkah ITDC melalui terbitnya surat tentang pengosongan lahan KEK Mandalika tentu saja tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk tindakan mengancam dan cara intimidatif yang tentu saja melanggar hak-hak warga lokal pemilik lahan. Padahal  sejatinya masyarakat hanya meminta kompensasi yang adil dan merata bagi lahan yang disengketakan, tetapi nyatanya harga yang dibayarkan tidak sesuai, selain itu juga terdapat beberapa masyarakat yang bahkan belum menerima kompensasi padahal tanahnya telah digunakan oleh pihak ITDC. Jika melihat secara hukum, ITDC sebagai badan hukum perdata tidak memiliki hak dan kewenangan mengambil alih lahan warga secara sepihak, segala bentuk proses eksekusi atau pengosongan lahan harus melalui putusan pengadilan. Jika hal tersebut dilakukan oleh pihak ITDC tentu saja dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan melanggar HAM warga lokal pemilik lahan. Hal tersebut menjadi potret nyata, bagaimana selayaknya kapitalisme, pemilik modal, maupun pemegang kekuasaan bekerja, sebagai upaya untuk melanggengkan yang dikatakan sebagai sebuah “pembangunan” dengan cara menjatuhkan rakyat kecil yang tidak berdaya.

Maka melalui hal ini, BadanEksekutifMahasiswaUniversitasMataram (BEM UNRAM) menghimbau kepada pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan pemerintah untuk secara serius menyelesaikan permasalahan sengketa lahan yang terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika secara adil dan merata, serta menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat.

 

  1. PENGGUSURAN LAHAN TAMBORA

Perseroan Terbatas Sanggar Agro Karya Persada (PT. SAKP) Anak Perusahaan Pan Brother Grup memiliki dua Hak Guna Usaha (HGU) di Kecamtan Sanggar dan Tambora. HGU pada tahun 1996 seluas 598,8 ribu Hektare area (Ha) dan HGU 1999 seluas 3.962 (Ha).

Setelah puluhan tahun dilentarkan (1996-2014) PT. SAKP datang mengklaim bermodalkan Surat Ijin Usaha Perkebunan (SIUP) yang dikeluarkan PLT Bupati Bima, H. Syafrudin. Padahal Dua Kali BPN NTB mengeluarkan surat peringatan terhadap PT. SAKP (2000 dan 2001) untuk perusahaan agar mengelola secara baik dan tidak menelantarkan dengan ancaman pencabutan HGU.

 Padahal sejak sebelum perusaahaan ini datang, masyarakat sudah mulai beraktifitas hingga pada tahun 2012 melalui Perda Kabupaten Bima, Oi Katupa resmi menjadi desa Pemekaran. Oleh Perda tersebut, luas wilayah desa itu seluas 5000 HA.

 2015 PT. SAKP datang mengklaim, setelah semuanya tertata dan menjadi tatanan. Ratusan HA di Desa Oi Katupa beberapa tahun terakhir tergusur. Hari-hari ini aktivitas penggusuran masih dilanjutkan. Perkampungan, pertanian, perkebunan, sekolah dan Tempat Pemakamam Umum.

 Bila tidak dihentikan segera, PT.SAKP akan menggusur satu kehidupan masyarakat Desa. Desa dalam UU Desa merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia sebagai Sebuah bangsa. Membiarkan ini terjadi berarti negara menyampu kehidupan warga negaranya. Atas nama apapun, investasi tidak boleh mendikte, meneror, membunuh dan membantai kehidupan warga negara. Negara tidak boleh berdagang kemakmuran disisi lain dengan melululantahkan kemakmuran satu entitas masyarakat.

 Sekarang, nasib kehidupan 462 Kepala Keluarga (KK) berada ditangan PT.SAKP. Negara tidak boleh kalah dengan MESIN. Melalui petisi ini, kami memohon kepada Presiden Jokowi, DPR RI, Komnas HAM, Gubernur NTB, Bupati bima dan semua yang memiliki kemanusiaan untuk menghentikan Penggusuran Masrakat Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, NTB.

 Mereka berhak hidup diatas tanahnya sendiri tanpa kungkungan TIRANI PT.SAKP. HENTIKAN PENGGUSURAN MASYARAKAT DESA OI KATUPA, CABUT HGU PT. SAKP, mereka berhak terjaga, bahagia, selamat sentausa sebagaimana tujuan kita bernegara. Atau negara datang sendiri menyapu mereka. Lebih baik negara datang membantai mereka dibandingkan mereka dibantai mesin-mesin coorporate.

untuk itu kami BEM UNRAM menuntut pemerintah daerah untuk menyelesaikan semua perkara yang sedang melukai kesejahteraan masyarakat. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Perseroan Terbatas Sanggar Agro Karya Persada (PT. SAKP) Anak Perusahaan Pan Brother Grup agar segera unutk memberhentikan tindakan yang melukai masyarakat dan setidak tidaknya memberikan konpensasi kepada seluruh masyarakat yang merasa telah dirugikan akibatnya. dan untuk pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam sektor ekonomi, pendidikan dan keterampilan.

Pernyataan SIKAP BEM UNRAM;

  1. Mengecam tindakan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atas penggusuran secara paksa yang dilakukan.
  2. Mengecam tindakan Perseroan Terbatas Sanggar Agro Karya Persada (PT. SAKP) atas perampasan lahan milik masyarakat.
  3. Menuntut pemerintah daerah agar penggusuran dan perampasan lahan segera diberhentikan (STOP) dan memberikan masyarakat yang dirugikan konpensasi.
0
0