Oleh : Ade Sabrina (Menteri Advokastrat BEM UNRAM 2020)

Permasalahan pendidikan tak pernah usai, lebih khusus lagi jika menyangkut masalah pembiayaan pendidikan. Memang tidaklah salah jika dikatakan pendidikan bermutu membutuhkan biaya. Namun persoalannya, daya finansial sebagian masyarakat di negeri ini masih belum memadai akibat rendahnya pendapatan yang dihasilkan. Tak dipungkiri bahwa masalah pendidikan di Indonesia dapat dikatakan masalah yang besar. Biaya pendidikan yang diterapkan di Perguruan Tinggi salah satunya adalah Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI). SPI adalah sumbangan yang diberikan oleh mahasiswa kepada perguruan tinggi yang bersifat wajib. Besaran ditentukan oleh perguruan tinggi yang sangat bermacam-macam. SPI bukan seperti UKT, karena SPI ini diberikan saat akan masuk ke perguruan tinggi yang sifatnya satu kali saja.

Di Indonesia kebijakan penetapan jumlah SPI diterapkan oleh banyak perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Universitas Mataram, salah satu perguruan tinggi negeri di NTB yng berstatus PTN BLU adalah Salah satu kampus yang menerapkan sistem memungut biaya tambahan kepada mahasiswanya diluar dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa yang masuk perkuliahan melalui jalur mandiri yang disebut dengan istilah Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI). Istilah SPI tersebut hanya dibebankan kepada mahasiswa baru yang masuk melalui jalur mandiri berdasarkan aturan dari Permenristekdikti. Pembayaran uang SPI ini belum termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar setiap semester .Artinya diawal masuk mahasiswa baru jalur mandiri akan membayar SPI dan UKT sekaligus.

Polemik Uang pangkal di Universitas Mataram cukup rumit. Besaran SPI dri tahun ke tahun cukup meringkus mahasiswa dan orang tua mahasiswa, khususnya yang berkelas ekonomi rendah. SPI/Uang pangkal di Universitas Mataram sudah mulai diterapkan secara menyeluruh sejak tahun 2017. Pada tahun 2017 SPI/Uang Pangkal pernah dikembalikan untuk mahasiwa jalur mandiri reguler pagi. Sedari tahun 2017 sampai dengan sekarang uang pangkal /SPI di Universitas Mataram tetap mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, setelah diserbu ribuan massa aksi pada bulan Juni 2019 lalu, pemberlakuan SPI/uang pangkal kepada sekitar 200-an mahasiswa dibebaskan dengan mengajukan berkas penunjang. Namun, mahasiswa pun banyak mengaku berkas penunjang nya tidak bisa direspon secara cepat, sedangkan waktu pengajuan berkas syarat pembebasan SPI dalam waktu yang singkat. Alhasil dari ribuan mahasiswa baru yang diterima lewat jalur mandiri sebagian kecil bisa mendapat pembebasan meskipun secara ekonomi berhak mendapat pembebasan uang pangkal. Selain pembebasan, pencicilan pembayaran uang pangkal juga diberlakukan pada tahun 2019 lalu.

Berdalih pada peraturan Permenristekdikti RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tepatnya tercantum pada pasal 8 yang menyatakan bahwa :

(1)   PTN dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana bagi:

  1. mahasiswa asing;
  2. mahasiswa kelasinternasional;
  3. mahasiswa yang melalui jalur kerja sama;dan/atau
  4. mahasiswa yang melalui seleksi jalurmandiri.

(2)   Uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT yang dikenakan kepada mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana yang melalui seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Diatas telah dijelaskan bagaimana seharusnya uang pangkal diterapkan. PTN dapat memungut uang pangkal dan/ atau pungutan lain selain UKT. Hal inilah yang mendasari Unram menerapkan SPI dengan alibi sebagai sarana dalam meningkatkan mutu perkuliahan. Namun dalam penggunaannya pun, Universitas Mataram belum ada yang tahu bagaimana transparansi penggunaan uang pangkal nya.

Berdasarkan ayat pertama dalam pasal 8 menjelaskan bahwa PTN diberikan kewenangan penuh untuk menerapkan biaya perkuliahan diluar UKT, dalam hal ini adalah SPI kepada mahasiswa. Mahasiswa yang dihantui oleh biaya SPI terdiri dari mahasiswa asing, mahasiswa internasional, mahasiswa yang melalui jalur kerja sama, dan/ atau mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri, sementara itu pada ayat kedua, pungutan ini tetap harus memerhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa,orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Meskipun Unram sudah dilegalkan untuk menarik pungutan lain di luar UKT yang dibebankan oleh mahasiswa khususnya pada mahasiswa jalur mandiri haruslah sinkron dengan kemampuan ekonomi. Apalagi ditambah dengan besaran biaya UKT yang belum tentu sanggup dibayar oleh sebagian mahasiswa, terutama bagi mahasiswa ekonomi menengah ke bawah. Besarnya biaya yang tertumpuk dengan UKT membuat beberapa mahasiswa merasa keberatan dengan kondisi ekonomi yang nyaris tak teratasi. Inilah yang menjadikan mahasiswa ini jadi mau tak mau harus menerima tarif SPI yang bervariasi demi bisa menduduki perkuliahan di Unram, khususnya mahasiswa menengah kebawah.

Kebijakan Penetapan Uang Pangkal/SPI di Universitas Mataram belum usai. Permasalahan besaran biaya SPI selalu membuat ribut mahasiswa baru jalur mandiri. Penetapan SPI mahasiswa baru masuk jalur mandiri harus tetap memperhatikan aturan Permendikti Nomor 39 tahun 2017 pasal 8 yakni penetapan besaran SPI harus sesuai kemampuan mahasiswa. Seperti halnya pemberlakuan UKT yang menggunakan sistem grade sesuai kelas ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya, SPI juga harus menggunakan sistem yang sama.

            Menengok kampus lain yang menerapkan sistem grade SPI, seperti Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), mulai tahun akademik 2018/2019 membebankan uang pangkal bagi mahasiswa baru yang diterima melalui jalur mandiri.Uang pangkal besarannya ditentukan berdasarkan kesanggupan dengan cara memilih salah satu kelompok uang pangkal. Prosedurnya pada saat pendaftaran seleksi jalur mandiri calon mahasiswa harus menandatangani dan menyerahkan surat kesanggupan uang pangkal di atas materai secukupnya. Pengelompokan uang pangkal terdiri atas 5 pilihan dengan besaran yang bervariasi untuk setiap jurusan. Khusus pilihan 5 mahasiwa dapat mengisi uang pangkal 0 rupiah atau lebih besar dari pilihan 4.

Universitas Negeri Yogykarta, yang juga menyandang status BLU, mempunyai kebijakan disamping UKT yang dibayarkan per semester, mahasiswa jalur seleksi mandiri (SM) UNY Yogyakarta dikenakan Uang Pangkal Pengembangan Akademik (UPPA). Teknisnya calon mahasiswa akan diberikan formulir untuk memillih besaran UPPA dengan pilihan :1) Rp 0; 2) Rp 5.000.000; 3)Rp 10.000.000; 4) Rp 15.000.000; 5)Rp 20.000.000.

Universitas Mataram bukan lagi hal yang perlu tabu untuk menerapkan sistem pengelompokkan terhadap SPI/Uang Pangkal. Selain mencontoh kampus lain, penerapan sistem pengelompokkan terhadap SPI/Uang Pangkal juga merupakan amanat besar dari Permenristekdikti RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Pasal 8 Ayat 2, memperbolehkan setiap PTN menarik pungutan lain selain UKT dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Selain mengelompokkan SPI/Uang Pangkal, PTN juga menerapkan sistem pencicilan 2-4 kali dari jumlah uang pangkal yang sudah ditetapkan. Universitas Tanjungpura misalnya yang juga berstatus BLU, menerapkan sistem SPI. Penerapan SPI Diberlakukan dan diverifikasi oleh masing-masing fakultas. Fakultas Hukum, Teknik dan Kedokteran menerapkan penggolongan SPI kelompok ke lima. Sehingga mahasiswa angkatan 2017 dan 2018 dikenakan pembayaran sebesar empat juta rupiah dan dapat dicicil dengan tarif satu juta rupiah per semester, dalam kurun waktu empat semester. Sedangkan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) menerapkan penggolongan SPI kelompok empat dengan jumlah yang harus dibayar mahasiswa sebesar tiga juta rupiah dan dapat dicicil selama empat semester dengan tarif tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. Untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) biaya SPI yang harus ditanggung oleh mahasiswa sebesar satu juta rupiah dan dapat dicicil selama empat semester dengan biaya dua ratus lima puluh ribu rupiah. Sementara itu, di Fakultas Ekonomi dan Pertanian menerapkan SPI kelompok ke satu. Dalam hal ini mahasiswa dikenakan tarif sebesar lima ratus ribu rupiah dan dapat dicicil dengan kurun waktu yang sama sebesar seratus dua puluh lima ribu rupiah.

 

 

0
0