oleh: Ari Irawan (Menteri Sospol BEM UNRAM 2020)

Saya berbicara disini bukan sebagai presiden tapi saya disini sebagai penyambung lidah rakyat untuk megatakan bahwa kita semua sama-sama untuk tidak stag dan lesu. Kamis, Tanggal 16 juli merupakan hari sejarah, menajawab kehadiran Mahasiswa UNRAM dan seluruh elementer (OKP, ORMAS, dan lain-ain) untuk menggagalkan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang telah disahkan pada saat Negara sedang berperang dengan covid-19.

Kemudian mahasiswa sudah mulai geram dikarenakan ulah tangan DPR RI mengebut pembahasan ruu omnibus law cipta kerja daripada menyelesaikan darurat kesehatan di tengah pandemi covid-19. Padahal pemerintah sendiri sudah secara terang-terangan menyampaikan melalui media cetak, media social dan bahkan melalui media pertelevisian, seluruh elemen secara bersama-sama untuk menuntaskan covid-19 ini.

Dengan disahkan beberapa klaster Omnibus Law ini semakin menambah banyak perampokan hak konstitusional warga Negara dalam mensejahterakan kehidupannya. Melihat pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menyatakan Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja.

Melihat kejadian sehari-hari semakin banyak para pekerja tidak diperlakukan secara adil, melihat pasal diatas yang menyatakan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja. Menuntut para perusahaan untuk tidak menjadikan para pekerja sebagai robot. Terlebih lagi ketika para pekerja yang dating terlambat, harus dipotong gajinya. Padahal mereka dateng terlambat bukan tanpa ada alasan. Mereka harus mengurusi keluarganya yang sedang sakit, musibah dan sebagainya.

Padahal perusahaan sendiri tidak memberikan gaji yang sesuai dengan hasil kerjanya.

Pada klaster ketenagakerjaan Omnibus Law ini, ada pengangkatan ketenagakerjaan yang disebut esay hearing namun disamping itu terdapat celah yang longgar untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masal. Hal ini menandakan rakyat yang bekerja sebagai buruh banyak yang akan diangkat, dan kesempatan untuk di PHK sangat berpeluang besar.

Jika kita melihat dari segi lingkungan, untuk mendapatkan izin dalam proses melakukan pembangunan atau beraktivitas dalam lingku lingkungan maka harus diharuskan untuk melihat analisis dampak lingkungan (AMDAL). Apakah kegiatan tersebut menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan atau tidak. Jika lingkungan akan semakin buruk maka izin tidak akan diterbitkan, jika tidak merusak lingkungan, maka izin akan dikeluarkan.

Namun dengan hadirnya Omnibus Law ini, tidak mengharuskan diterbitkannya terlebih dahulu izin AMDAL sudah bias melakukan pembangunan dan juga pemanfaatan lingkungan, walaupun aktivitas itu berdampak signifikan terhadap makhluk hidup dan keadaan tanah dengan hadirnya aktivitas tersebut.

Maka dari itu seluruh elemen masyarakat harus bersatu untuk menolak hadirnya Omnibus Law ini yang tidak memihak terhada para pekerja. Dan untuk DPR agar mencabut pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang sudah disahkan saat pandemi tersebut.

0
0