Selasa, 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian sehari setelahnya tepatnya pada Rabu, 1 April 2020 pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Peraturan Pemerintah (PP) tersebut mengatur soal prosedur penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) beserta syarat-syaratnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) dijelaskan poin-poin penting terkait kebijakan tersebut, diantaranya dalam Pasal 1 dijelaskan terkait definisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu pembatasan kegiatan penduduk di suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Kemudian dalam Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau membatasi pergerakan orang di suatu daerah atas persetujuan Menteri Kesehatan. Dalam Pasal 3 ayat 1 dijelaskan terkait kriteria penetapan dimana penetapan PSBB harus memenuhi kriteria berikut: a. Jumlah kasus dan jumlah kematian akibat penyakit meningkat secara signifikan dalam waktu cepat, b. Terdapat kaitan dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.Lalu Pasal 3 ayat 2, dijelaskan terkait pembatasan kegiatan harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk, Pasal 3 ayat 3, pembatasan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Kemudian pada Pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) paling sedikit meliputi: a. Peliburan sekolah dan tempat kerja, b. Pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau, c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 6 terkait mekanisme alur pemberlakuan dimana Kepala Daerah mengusulkan PSBB, yang kemudian dipertimbangkan kembali oleh Menteri Kesehatan yang didiskusikan bersama Ketua Gugus COVID-19, baru kemudian setelah disetujui oleh Menteri Kesehatan, PSBB dapat mulai berlaku sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah dijelaskan sebelumnya masih menghadapi kendala, mengingat alur mekanisme penerapan bagi masing-masing wilayah dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah masih terkendala izin dari Menteri Kesehatanselaku perwakilan pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk mengatur mekanisme tata kelolanya maka Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang mengatur detail syarat pemerintah daerah untuk mengajukan PSBB. Berikut rincian dari kebijakan tersebut, dimana Pasal 8 ayat 1 diatur terkait tenggat keputusan dijelaskan tenggat waktu Menteri Kesehatan menetapkan PSBB untuk sebuah wilayah tertentu paling lama dua hari setelah permohonan penetapan diterima. Lalu pada Pasal 9 ayat 1 huruf C terkait dasar penetapan, dimana dijelaskan salah satu dasar penetapan PSBB adalah adanya bukti transmisi lokal. Kemudian pada Pasal 13 ayat 1 terkait cakupan, dijelaskan pelaksanaan PSBB meliputi : a. Peliburan Sekolah dan tempat kerja, b. Pembatasan kegiatan keagamaan, c. Pembatasan kegiatan di tempat umum, d. Pembatasan moda transportasi. Lalu pada Pasal 13 ayat 2 terkait durasi PSBB, dijelaskan bagaimana pelaksanaan PSBB berlaku selama masa inkubasi terpanjang (14 hari). Bisa diperpanjang apabila terbukti masih ada penyebaran virus.

Terdapat beberapa pengecualian pembatasan terkait pemberlakuan Permenkes tersebut, dimana pada Pasal 13 ayat 3 dijelaskan pengecualian peliburan kantor: a. Sektor pertahanan dan keamanan, b. Ketertiban umum, c. Kebutuhan pangan, d. Bahan bakar minyak, e. Pelayanan kesehatan, f. Perekonomian, g. Keuangan, h. Komunikasi, i. Industri, j. Distribusi. Kemudian pada Pasal 13 ayat 7 terkait pengecualian pembatasan fasilitas umum: a. Supermarket, minimarket, toko (obat, alat medis, bahan pokok dan barang penting), b. Fasilitas pelayanan kesehatan, c. Fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar umum, termasuk olahraga. Selain itu, dalam Lampiran bagian D poin 2 terkait operasi ojek online, dimana ojek online boleh beroperasi, namun hanya untuk mengangkut barang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah yang kemudian didukung oleh Permenkes, diharapkan mampu mengatur tata kelola terkait mekanisme pengambilan keputusan dalam kebijakan tersebut.

Dasar dari pengambilan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berasal dari UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dimana dari pengertiannya sendiri adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Lebih lanjut diamanatkan dalam undang-undang tersebut bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan melalui penyelenggaraan kekarantinaan masyarakat. Dalam tindakan kekarantinaan kesehatan ada beberapa poin tindakan diantaranya: a. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi, b. Pembatasan sosial berskala besar, c. Disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut barang, d. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan. Maka dari poin tindakan diatas, pemerintah pun mengambil tindakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun disatu sisi, keputusan pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih menghadapi pro dan kontra, selain karena kebijakan tersebut dikatakan sebagai alternatif pengganti karantina wilayah atau lockdown namun dengan mekanisme penerapan aturan yang belum komprehensif, penerapannya yang terkesan terlambat dan belum tepat sasaran, sertamekanisme aturan yang belum jelas karena tidak adanya sanksi tegas dalam penerapannya, sehingga masyarakat umum masih meragukan apakah kebijakan tersebut mampu menekan laju persebaran COVID-19 di negeri ini. Pengambilan keputusan yang berdasar pada UU No. 6 Tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan seolah hanya menjadi pelengkap dan terkesan formalitas semata dari aturan sebelumnya, dimana pemerintah menyerukan Social Distancing dalam setiap aktivitas masyarakat, aturan tersebut juga terlihat tidak rinci dan spesifik, sehingga pada akhirnya tidak berjalan efektif dilihat dari meningkatnya pasien positif COVID-19 dari hari ke hari. Belum lagi dengan munculnya usulan pemberlakuan darurat sipil sudah jelas tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini, karena aturan tersebut yang hanya berlaku pada saat terjadi perang. Hal tersebut memperlihatkan belum siapnya pemerintah dalam menangani pandemi virus COVID-19 ini.

Kembali pada poin pemberlakuan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat dikatakan sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah untuk bertanggung jawab dalam mengakomodir segala bentuk kebutuhan hidup dasar termasuk didalamnya juga kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama masa karantina, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2018. Berbeda sebaliknya pada aturan yang sama dalam PSBB yang berbunyi bahwa pembatasan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, meliputi kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya (Pasal 4 ayat 3 PP 21 Tahun 2020). Dari hal tersebut dapat kita lihat dimana pemerintah seolah lepas tangan karena tidak menjelaskan secara eksplisit pihak yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut, sehingga terkesan dilemparkan kepada daerah atau wilayah yang bersangkutan. Selain itu juga, dalam penerapan kebijakan pemerintah perlunya untuk memperhatikan transparansi anggaran dalam penanganan COVID-19 yang terutama dalam realisasi anggaran yang dikatakan mencapai 405 Triliun, sehingga untuk menghindari praktik KKN serta dapat diberikan dengan optimal dan tepat sasaran.

Maka melalui hal ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram (BEM UNRAM) menghimbau kepada pemerintah pusat untuk secara serius mengambil sikap dan tegas terhadap segala bentuk kebijakan yang berdampak langsung terhadap rakyat, terutama dalam masa darurat pandemi virus Corona (COVID-19) ini. Kami menuntut Pemerintah pusat untuk betanggung jawab terhadap segala bentuk kebijakan dalam menangani pandemi virus COVID-19 ini, baik dalam hal pelayanan kepada rakyat terkait kebutuhan medis, kebutuhan pangan,  dan kebutuhan kehidupan sehari-hari rakyat selama masa darurat ini. serta kami akan terus mengawal seagala kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, dan kami akan terus menyuarakan segala keresahan dan kepentingan masyaraka umum.

PERNYATAAN SIKAP TEGAS BEM UNRAM;

  1. Mendorong diberlakukannya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara komprehensif, cepat dan tepat sasaran, serta dengan mekanisme yang jelas dengan sanksi tegas
  2. Meminta pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap segala bentuk kebutuhan rakyat, baik itu dalam hal medis, pangan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya di masa darurat pandemi COVID-19 ini
  3. Meminta pemerintah untuk melakukan transparansi anggaran dalam penanganan COVID-19 ini, sehingga realisasinya dapat berjalan optimal dan tepat sasaran
  4. Meminta kepada pemerintah untuk menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat dan bertanggung jawab pada kebijakannya sesuai UU Kekarantinaan No. 6 Tahun 2018 sekaligus mengawal pendistribusian bantuan anggaran sampai ketangan masyarakat miskin
0
0