Mataram (BEM UNRAM) – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram (BEM UNRAM) kembali menggelar aski belasungkawa “DPRD NTB Telah Hilang”, Jumat (4/10). Aski ini sebagai bentuk kekecewaan atas sikap yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) dalam menanggapi masa aksi gerakan G26S dan G30S-DPR. Masa yang kecewa mendengar jawaban ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie, SH., MH., yang tidak bisa menyatakan sikap secara tegas karena harus di rapatkan bersama Partai Politik. Aksi berjalan dengan damai dengan pengawalan dari aparat kepolisian dan TNI.

Masa aski berjumlah 200 orang memulai aksinya dengan titik kumpul di Islamic Center (IC) pukul 16.00. masa aksi kemudian mulai bergerak menuju simpang Bank Indonesia (BI) dan memulai orasi dari Koordinator Lapangan (Korlap) Ahmad S. N,. Dia membuka orasi dengan mengucapkan belasungkawa pada DPRD NTB yang telah hilang dan sudah tidak lagi berpihak pada rakyat tapi mementingkan kepentingan partai.

“kita melakukan aksi kali ini sebagai bentuk kekecewaan dan belasungkawa kita pada DPRD NTB yang telah hilang karena lebih mementingkan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat,” Ujar Ahmad S. N, yang akrab disapa Ari.

Pukul 17.15 wita masa mulai bergerak ke DPRD NTB dengan pengawalan ketat kepolisian. Masa yang terus bertambah membuat pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan lain dan masa aksi. Sepanjang jalan masa aksi terus melakukan orasi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan mahasiswa untuk menjaga semangat.

Masa aksi kembali mendapatkan pengawalan lebih ketat setibanya di depan Gedung DPRD NTB dengan pengawalan dari pihak kepolisian dan pihak TNI. Telah dipasang kembali kawat berduri dan disediakan satu mobil pengeras suara serta mobil watercanon untuk berjaga. Puluhan aparat kepolisian juga disiagakan menghadapi masa aksi.

Muhammad Amri Akbar selaku Koordinator Umum (Kordum) dalam aksi belasungkawa tersebut mulai mengungkapkan kekecewaan pada DPRD NTB yang tidak pro rakyat. Amri menyinggung sikap Ketua DPRD NTB yang harus berkonsultasi pada partai politik terlebih dahulu baru bisa mengambil sikap. Hal tersebut tentu bertentangan dengan definisi dari wakil rakyat. Yang terjadi malah wakil partai politik dan tidak mau mewakili suara rakyat.

“saya sangat kecewa dengan sikap DPRD NTB yang tidak mau mengakomodasi suara rakyat, padahal kami datang dengan ribuan masa yang dengan sopan meminta agar aspirasi dari rakyat ini terus diperjuangkan oleh wakil rakyat khususnya DPRD NTB,” Ujar Amri.

“Kami mengutuk keras sikap DPRD NTB yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan rakyat,” Pungkasnya.

 

Berikut 6 Pernyataan Sikap Aksi Belasungkawa DPRD NTB TELAH HILANG :
1. Mengutuk Keras Sikap DPRD Nusa Tenggara Barat yang engambil keputusan tidak atas dasar kepentingan dan kedaulatan rakyat melainkan kepentingan partai politik dan kelompok terhadap tuntutan aksi G26S dan G30S-DPR.
2. Menegaskan kepada mahasiswa dan rakyat untuk tetap menuntaskan 11 tuntutan rakyat.
3. Bebaskan akktivis pejuang demokrasi yang masih ditahan pihak kepolisian dan mengecam tindakan represif aparat keamanan.
4. Usut tuntas kasus tragedi pembunuhan aktivis di Kendari, Makasar, dan Jakarta.
5. Menuntut pihak kepolisian dan pemerintah agar memberikan bantuan moril dan materil terhadap korban demokrasi.
6. Menghimbau seluruh mahasiswa dan rakyat untuk terus berada pada medan juang sampai permasalahan negara tuntas.
(ton)

0
0