Mataram (BEM UNRAM) – Aliansi NTB Bergerak melakukan aksi unjuk rasa (Unras) terkait penolakan pelemahan Lembaga KPK dan RKUHP yang dinilai akan menjadi pasal karet di depan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi NTB , Kamis (26/9). Jumlah masa aksi sekitar 10.000 orang dari berbagai kalangan mahasiswa, pemuda, OKP, Ormas, dan Paguyuban yang tergabung dalam aliansi NTB Bergerak. Masa bergerak dari arena budaya menuju DPRD NTB.

Muhammad Amri Akbar selaku Koordinator Umum (Kordum) mulai mengerahkan masa yang berjumlah 10.000 orang untuk berkumpul di Arena Budaya Unram. Masa yang terdiri dari kalangan mahasiswa, pemuda, OKP, Ormas, dan Paguyuban ikut turun membersamai Aliansi NTB Bergerak. Masa mulai bergerak dari Arena Budaya pukul 09.00 Wita menuju DPRD NTB. Masa aksi mulai berjalan berdasarkan komando dari Koordinator Lapangan (Korlap). Masa dengan jumlah besar membuat jalan pemuda lumpuh total. Jalan lumpuh selama 1 satu jam karena jumlah masa yang memenuhi jalan pemuda sampai jalan Airlangga. Pemimpin masing-masing organisasi mengkoordinir masa yang dibawa menuju Gedung DPRD NTB berdasarkan arahan dari Korlap.

Masa mulai berkumpul di simpang Bank Indonesia (BI) dan melakukan orasi ilmiah. Tidak lama di simpang BI, masa aksi mulai bergerak perlahan menuju depan Gedung DPRD NTB. masa aksi yang membeludak jumlahnya mulai memenuhi sepanjang jalan depan DPRD NTB.

Pukul 10.00 masa sudah memadati depan Gedung DPRD NTB dengan dipimpin oleh 4 korlap di mobil komando. Orasi pun dimulai dari korlap dan diteruskan kepada pimpinan organisasi yang bernaung pada aliansi NTB Bergerak. Amri menyampaikan sepuluh tuntutan yang dinamakan sepuluh tuntutan rakyat. Pernyataan Sikap 10 Tuntutan Rakyat :

1. Menolak hasil revisi UU KPK yang melemahkan KPK.
2. Evaluasi RKUHP kontroversial.
3. Cabut izin korporasi yang melakukan pembakaran hutan.
4. Mengecam segala bentuk rasisme dan militerisme terhadap papua.
5. Tolak revisi RUU pertanahan yang tidak pro rakyat.
6. Tolak revisi UU pemasyarakatan yang tidak pro rakyat.
7. Tolak dan revisi RUU No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang tidak pro terhadap buruh.
8. Drop kebijakan kesehatan yang berbau Asuransi (BPJS)
9. Mengecam dan tindak tegas oknum kriminalisasi aktivis dan rakyat.
10. Apabila dalam 4 hari kerja presiden dan DPR RI masih menolak aspirasi rakyat maka Gubernur dan DPRD NTB memfasilitasu mahasiswa NTB pergi ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasi rakyat.

Pukul 11.00 Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie, SH., MH., menemui masa unras untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan oleh masa unras. Namun, ada provokator yang melemparkan batu pada aparat kepolisian dan membuat bu Isvie kembali masuk kedalam Gedung DPRD NTB. Aparat yang terprovokasi oleh lemparan provokator balik menembakan gas air mata untuk membubarkan masa unras. Gas air mata yang ditembakan ke arah masa unras membuat masa berlari berhamburan terkena gas air mata. Masa berlarian menuju kantor dinas di sekitaran Gedung DPRD NTB dan ada yang berlindung ke rumah warga sekitar.

Tindakan aparat kepolisian menembakan gas air mata membuat masa unras jatuh pingsan. Kebanyakan yang jatuh pingsan adalah wanita. Karena pada saat aparat kepolisian menembakan gas air mata, masa unras yang wanita sedang beristirahat di tempat teduh karena trik sinar matahari. Masa unras wanita yang tidak siap terhadap tindakan aparat membuat mereka berhamburan dan tidak sedikit yang pingsan karena tidak siap menerima tembakan gas air mata.

Tim Bantuan Medis (TBM) yang berada di lokasi unras dengan sigap memberikan pertolongan pada masa aksi yang terkena gas air mata. Masa aksi yang memiliki riwayat penyakit asma langsung dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans yang sudah disiapkan sebelumnya. Sekitar 10 ambulans sudah disiapkan untuk mengantisipasi korban pada saat penyampaian aspirasi oleh mahasiswa. Berdasarkan data yang dihimpun terdapat masasiswa Politeknik Medica Farma Husada Mataram bernama Harmu Jiardin, hingga kini dirawat intensif di rumah sakit umum Provinsi NTB. Kondisinya kritis akibat bentrokan tersebut. Masa aksi kemudian menarik diri dari depan Gedung DPRD NTB untuk melakukan istirahat solat dzuhur dan makan siang serta memulihkan kondisi tubuh. Ada juga masa aksi yang tetap bertahan di sekitaran lokasi untuk melihat situasi.

Pukul 13.00 konsentrasi masa mulai kembali ke Gedung DPRD NTB. Masa aksi kembali melakukan orasi ilmiah dan menyuarakan kembali tuntutannya. Di depan Gedung DPRD NTB tidak hanya ada satu aliansi namun, terdapat 3 aliansi yang melakukan aksi. Jadi terdapat 2 konsentrasi masa yang terbagi di dua gerbang utama dan gerbang utara. Aliansi Rakyat Menggugat mengkonsentrasikan masanya di gerbang utama sedang aliansi NTB Bergerak di gerbang utara.

Sekitar pukul 13. 38 Ketua DPRD NTB kemudian keluar di kawal polisi dan TNI untuk menemui massa aksi. Pada saat kordum aksi meminta Ketua DPRD NTB mengambil sikap dan komitmen untuk menolak RUU yang bermasalah Ketua DPRD NTB menolak karena perlu ada pertimbangan lebih lanjut. Kordum juga menyampaikan bahwa mahasiswa dan rakyat NTB menolak revisi UU KPK dan Rancangan UU KUHP, Pertanahan, dan Pemasyarakatan yang tidak pro terhadap rakyat tersebut, sehingga mereka meminta Ketua DPRD NTB selaku wakil rakyat NTB untuk mengambil sikap tegas menolak. Setelah itu Ketua DPRD NTB kembali ke dalam gedung. Massa aksi lanjut menyampaikan orasi ilmiahnya terkait beberapa tuntutannya sambil duduk rapi. Ada beberapa pembacaan puisi dan lagu-lagu perjuangan. Sekitar pukul 14.23 massa aksi kembali bangun dan mengatur barisan untuk kembali menduduki gedung DPRD NTB. Massa aksi meminta DPRD NTB untuk berdiskusi didalam gedung terkait tuntutan Aliansi NTB Bergerak.
Saat korlap 1 baru mulai mengatur barisan massa aksi terjadi lemparan batu dari arah belakang massa aksi yang membuat polisi mulai bergerak dan menembakkan peluru karet dan gas air mata. Massa aksi kemudian lari mengamankan diri, beberapa pingsan akibat sesak nafas. Beberapa orang pelaku pelemparan batu tertangkap dan di amankan massa Aksi.

Sekitar pukul 15.13 WITA pasukan TNI datang mengamankan dan menemui massa Aksi sambil membagikan air minum kepada para korban yang terluka akibat gas air mata.
TNI AD NTB juga turut hadir dan berdiskusi dengan kordum dan korlap untuk mencari solusi dari masalah ini. Komandan TNI NTB juga menyarankan agar sebagian atau perwakilan dari massa aksi untuk masuk berdiskusi dengan Ketua DPRD NTB di dalam. Kordum, korlap, dan ketua masing-masing organisasi kemudian berunding dan memutuskan untuk 31 orang perwakilan massa aksi dari setiap organisasi dan 4 orang media dari massa aksi untuk masuk ke ruang sidang DPRD Prov. NTB.

Didalam ruang sidang massa aksi di pimpin kordinator umum aliansi NTB Bergerak menyampaikan tuntutan massa aksi. Ketua DPRD NTB mengatakan “menerima tuntutan massa aksi dan akan menyampaikannya ke DPR RI”.

Amri selaku kordum aksi kemudian menanyakan komitmen dan sikap ketua DPRD NTB terkait Revisi UU KPK. Akan tetapi, Ketua DPRD NTB tidak berani menyatakan sikapnya karena perlu persetujuan dari parpol untuk mengambil keputusan. Amri kemudian mempertanyakan sikap DPR untuk membela kepentingan rakyat atau kepentingan partai politik. Akan tetapi ketua DPRD NTB diam dan tidak menyatakan sikapnya. Kordum Aliansi NTB Bergerak kemudian menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPRD NTB karena tidak mau menyatakan sikapnya menolak RUU yg bermasalah.

Setelah keluar dari gedung DPRD NTB kordum dan korlap serta perwakilan “Aliansi NTB Bergerak” menyampaikan hasil diskusi kepada massa aksi yang sudah menunggu diluar. Kordum beserta seluruh massa aksi kemudian sepakat untuk turun kembali pada Senin, 30 September 2019 dengan massa aksi yang lebih besar dari seluruh mahasiswa dan rakyat NTB.

(ton/rez)

0
0