Download Kajian di http://bit.ly/KajianGardaBiru

Universitas Mataram adalah Salah satu Universitas negeri ternama yang ada di Nusa Tenggara Barat. Universitas Mataram mempunyai 9 Fakultas, 4 Prodi dibawah Rektor dan 3 program vokasi. Dalam perkembangannya Universitas Mataram mempunyai visi dan misi yaitu Menjadi lembaga pendidikan tinggi berbasis riset berdaya saing internasional tahun 2025. Sedangkan misi dari Unram yaitu :

  1. Melaksanakan proses pendidikan tinggi berstandar mutu nasional dan internasional yang berbasis riset yang kuat dalam rangka untuk menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki kompetensi dalam bidang- bidangnya dan berwawasan global.
  2. Melaksanakan kegiatan riset berstandar mutu nasional dan internasional untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan, dan menjadi rujukan pemecahan masalah di masyarakat, dalam rangka mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada
  3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan pada hasil riset, dalam rangka memberikan kontribusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyaraka, mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
  4. Membangun jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berstandar mutu nasional dan
  5. Melaksanakan tata kelola aset keuangan dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola Universitas yang baik, efesien, efektif, transparan dan akuntabel (good university govermance), dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berstandar mutu nasional dan

Tentu saja dalam suatu Universitas tidak terlepas dari suatu permasalahan, baik permasalahan dari segi pengelolaan kampus, sarana prasarana yang tidak memadai, UKT, pelayanan birokrasi yang lelet, serta yang paling diperhatikan yaitu adanya perilaku KKN(korupsi,kolusi, dan nepotisme) dalam oknum – oknum birokrasi kampus. Itulah permasalahan dasar yang pasti dialami oleh setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Maka dari itu harus ada komitmen serta tekad yang kuat dari pimpinan universitas untuk menyelesaikan seluruh persoalan tersebut tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak. Tak terkecuali Universitas Mataram, berbagai permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus oleh seluruh komponen Mahasiswa.

 

Ø  Polemik BidikMisi Pengganti

Baru – baru ini Universitas Mataram di hebohkan dengan isu lenyapnya sejumlah uang bidik misi yang ada di rekening mahasiswa. Kasus ini bermula ketika pada tanggal 13 Agustus 2019 beberapa mahasiswa penerima beasiswa bidik misi pengganti melaporkan kepada BEM Unram bahwa ada sesuatu yang menjanggal. Mahasiswa tersebut memberikan keterangan sebagai berikiut :

  1. Saldo di ATM hilang dengan mesterius
  • Tertanggal 06 Agustus 2019 yang bersangkutan menerima notifikasi/pemberitahuan melalui SMS Banking bahwa ada uang/saldo yang masuk ke rekening yang bersangkutan sejumlah Rp. 4.200.000.00 –;
  • Selanjutnya, tertanggal 08 Agustus s/d 10 Agustus 2019 yang bersangkutan kembali mendapatkan notifikasi SMS Banking bahwa telah terjadi proses transaksi perbankan yaitu tarik tunai melalui ATM. Penarikan dilakukan beberapa kali dengan total tarik tunai sebesar Rp. 3.500.000,00 –;
  • Tanggal 13 Agustus 2019 penerima beasiswa bidik misi menerima pemberitahuan dari pihak birokrasi kampus untuk mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil buku rekening di Rektorat – “bagi mahasiswa pengganti bidikmisi tahap 2 untuk mengambil buku tabungan/rekening ke ruangan bagian beasiswa rektorat unram mulai hari ini sampai jum’at 16082019” –
  • Pada proses pengambilan rekening di rektorat, yang bersangkutan menerima amplop yang berisi buku rekening (tabungan) dan 2 buah kartu ATM sudah dalam keadaan terbuka atau sudah tidak
  • Mahasiswa yang bersangkutan langsung mengecek ke ATM terdekat dan didapati saldo yang tersisa didalam rekening sejumlah Rp. 698.000,00 – dari total yang seharusnya yaitu Rp. 200.000.00,
  1. Tindakan rakus dan tak terpuji oknum birokrasi

Mahasiswa yang mengambil buku rekening beasiswa bidikmisi di rektorat diperintahkan oleh oknum birokrasi untuk menyetorkan kembali uang beasiswa yang didapatnya sejumlah sekian (ket : jumlah bervariasi berdasarkan keterangan korban namun rata – rata pada jumlah Rp. 1.000.000.00,) sebagai upah lelah dan untuk mengganti uang mahasiswa yang diganti bidikmisi nya.

Proses investigasi

 

  • BEM Unram mencoba untuk mencari kebenaran informasi yang disampaikan oleh beberapa mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi pengganti kepihak birokrasi rektorat universitas mataram

 

  • Pada saat mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut banyak alasan yang disampaikan oleh pihak birokrasi dan alas an tersebut terus berubah –
  • Alasan pertama bahwa uang yang diambil tersebut adalah uang yang akan digunakan untuk membayar UKT mahasiswa bidikmisi (entah maksudnya yang digantikan atau yang menggantikan tak jelas). Kemudian alasan tersebut berubah kembali menjadi bahwa uang yang diambil tersebut akan diberikan kepada mahasiswa yang dicabut bidikmisinya dan digantikan oleh mahasiswa yang baru karena mahasiswa yang digantikan ini beberapa waktu yang lalu masih dalam proses evaluasi dan tidak dapat mengambil
  • BEM Unram mencari kebenaran klarifikasi yang diberikan oleh oknum birokrasi tersebut. Setelah di konfirmasi kepada salah seorang mahasiswa yang dicabut bidikmisinya sebagai sampling awal ternyata yang bersangkutan tak pernah dihubungi oleh pihak rektorat apalagi akan diberikan
  • BEM Unram mengkonfirmasi kepada pihak rektorat bahwa klarifikasi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kembali oknum tersebut mengubah alasannya dan berusaha mencari kesepakatan dengan BEM Unram agar kasus ini di
  • BEM Unram meminta nama – nama mahasiswa yang diganti dan mengganti beasisiswa bidikmisi, namun oknum ini tidak dapat menghadirkan fisik dari pada SK nama – nama tersebut selain daripada konfirmasi bahwa SK itu ada dan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan yang mengeluarkan SK

Proses pemberian sanksi

 

  • Setelah Presiden Mahasiswa BEM Unram membuat cuitan di media Whatsapp nya tentang simpang siurnya kasus beasiswa bidikmisi pengganti. Esoknya Presma BEM Unram dipanggil untuk ke rektorat guna memberikan klarifikasi. Presma BEM Unram datang menghadiri panggilan tersebut ditemani oleh Wapresma, Menteri Dalam Negeri BEM Unram, Mentri Kominfo dan Staff Kominfo BEM
  • BEM Unram di dampingi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bertemu dengan Rektor Unram. Pada saat pertemuan, BEM Unram menyampaikan sikap bahwa kasus ini harus diungkap dengan membentu tim pencari fakta karena tidak menutup kemungkinan bahwa kasus ini tidak hanya terjadi kali ini saja dan pada kasus ini saja. Rektor menerima dengan baik dan mengamanatkan untuk dibentuk TIM yang di ketuai oleh WR 3 langsung dan kasus ini harus dibuka dan oknum yang terlibat harus diberikan sanksi sesaui dengan aturan yang ada. Setelah kesimpulan didapatkan forumpun
  • BEM Unram tak berselang lama kembali dipanggil menghadap ke ruang Wakil Rektor 3. Masih dengan personil yang sama BEM Unram menuju ruangan WR 3 dan didalam ruangan telah ada para oknum – oknum yang bersangkutan,

 

  • Oknum tersebut kembali memberikan keterangan dan alasan baru berbeda dari pada sebelumnya
  • Alasan penarikan uang tersebut adalah karena untuk mengamankan. Uang tersebut tidak memiliki status yang jelas. Karena penerima bidikmisi pengganti untuk tahun ini dihapus berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya. Hal ini diketahui setelah oknum tersebut bertanya mengenai status mahasiswa penerima bidikmisi pengganti pada saat forum yang diadakan oleh BELMAWA KEMENRISTEKDIKTI di
  • Surat Keputusan tentang nama – nama mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi pengganti dibuat sendiri oleh oknum yang bersangkutan dan Wakil Rektor 3 tidak mengetahui akan hal tersebut. Berbeda dari keterangan yang diberikan sebeumnya. Oknum tersebut membuat SK sendiri dan diajukan ke bank sebagai pertimbangan untuk pembukaan rekening mahasiwa
  • Oknum tersebut mengakui kesalahannya dan siap bertanggung
  • BEM Unram pada saat itu menerima sementara waktu klarifikasi yang diberikan. Namun BEM Unram memberikan catatan bahwa klarifikasi atau keterangan yang diberikan terkait perubahan aturan dari kemenristekdikti harus dibuktikan dengan surat keputusan dan/atau edaran sebagaimana mestinya Lembaga – Lembaga negara setiap perubahan aturan atau kebijakan haruslah pemberitahuannya bersifat administrasi minimal surat edaran bukan bersifat verbal dari mulut kemulut.
  • BEM UNRAM kembali mencari data-data dilapangan, sehingga menemukan fakta bahwa kasus ini tidak terjadi pada tahun ini saja, setelah itu BEM UNRAM kembali mengadvokasikan kepada pihak birokrasi untuk mempertanyakan Surat Keputusan (SK) dari DIKTI, namun SK tersebut sampai saat ini tidak mampu diperlihatkan atau dibuktikan kepada BEM UNRAM
  • Pembukaan beasiswa BIDIKMISI pengganti yang seharusnya diinformasikan kepada seluruh mahasiswa, tetapi informasi tersebut hanya disebarluaskan melalui SMS, dan pengakuan dari oknum birokrasi bahwa yang mendapatkan beasiswa BIDIKMISI pengganti itu hanya 16 orang mahasiswa, padahal faktanya menurut pengakuan salah seorang mahasiwa penerima beasiswa BIDIKMISI yang di temui oleh BEM Unram mengatakan bahwa penerima beasiswa pengganti itu sekitaran lebih dari 100 orang mahasiswa.
  • Pihak birokrasi yang awalnya memberikan ruang kepada BEM Unram untuk mengawaasi tim pencari fakta yang dibuktikan dengan dipanggilnya Presma UNRAM dan jajarannya dalam mendengarkan klarifikasi dari oknum-oknum yang Padahal sejatinya

 

pemanggilan itu sebagai tameng dari birokrasi untuk menutupi dan meredam kasus tersebut agar tidak mencuat ke mahasiswa.

  • BEM Unram terus mendesak birokrasi melalui biro akademik untuk membentuk tim investigasi. Sehingga pada tanggal 16 september dibentuk tim

Perbuatan Melanggar Hukum

 

  • Berdasarkan kesimpulan dari kronologis diatas bahwa oknum birokrasi sudah melanggar pasal 362 KUHP “bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
  • Dan oknum birokrasi juga sudah melanggar undang-undang nomor 37 tahun 2008 perilaku ini sudah termasuk dalam perilaku maladministrasi yaitu perbuatan melawan hukum, melampui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut , termasuk kelelaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pamerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat atau perseorangan.

 

Ø  13 Tuntutan Aksi 26 Juni 2019 Tidak Serius Direalisasikan

Undang-undang no. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dikatakan dalam pasal 1 ayat 3 unjuk rasa atau demontrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Sehingga melakukan demonstrasi adalah perbuatan yang legal secara hukum. Oleh karenanya mahasiswa Unram melakukan aksi demontrasi pada tanggal 26 juni 2019.

Pada 26 juni 2019 Badan Eksekutif Mahasiswa dan seluruh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung rektorat dengan membawa 13 tuntutan. Pada aksi tersebut Rektor Unram Prof. H. Lalu Husni menjawab beberapa tuntutan mahasiswa yang terlampir dalam gambar 1.

 

 

(gambar 1)

 

Dalam perealisasian hasil tuntuan mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram selaku eksekutif tertinggi ditataran organisasi kemahasiswaan Unram tetap mengawal dan mem –

 

follow up. Dalam prosesnya, BEM Unram melihat bahwa tidak ada keseriusan dan komitmen dalam perealisasian tuntutan, seperti :

  1. Menghapus uang pangkal /

Jawaban : “Bagi calon mahasiswa yang tidak mampu atau miskin dapat di bebaskan dari uang pangkal dengan ketentuan dokumen yang sah”

Proses panjang dan berbelit – belit mulai dari persyaratan yang tak sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan, waktu yang begitu sedikit dan perubahan persyaratan yang bertepatan dengan waktu wawancara menyebabkan banyak mahasiswa baru jalur mandiri yang kecewa karena ada yang sampai tak dapat melanjutkan studinya. Tak jarang beberapa oknum – oknum birokrasi terkesan tak ikhlas dan rela mahasiswa baru yang tidak mampu bebas dari beban uang pangkal. Melihat proses dan respon birokrasi tak menutup kemungkinan SPI ini akan tetap ditarik untuk semua element mahasiswa pada tahun – tahun berikutnya.

 

Sikap : harus ada komitmen dan aturan baku tentang pembebasan uang pangkal untuk mahasiswa yang tidak mampu agar jauh – jauh hari mahasiswa baru dapat menyiapkan persyaratan dan kampus tidak menggunakan aturan – aturan karet.

 

  1. Mengusut dan memberikan sanksi kepada mahasiswa dan oknum yang terbukti melakukan suap dalam program KKN periode Desember – Januari 2019.

 

Sesuai dengan jawaban yang diberikan yang merupakan kontrak kesepakatan dengan mahasiswa bahwa telah dibentuk tim dalam melakukan penelusuran kasus suap kkn yang dimana tim bekerja selama 30 hari sejak hari dibentuknya (26 Juni 2019) dan akan memberikan sanksi tegas kepada mahasiswa dan oknum yang terbukti melakukan tindak suap. Namun sampai dengan hari ini, tidak ada kejelasan mengenai hasil dari investigasi tim yang dibentuk. Bahkan tim bekerja sudah sangat lewat dari tanggal yang di targetkankan. Mahasiswa yang sebelumnya telah diketahui oleh mahasiswa umum telah melakukan tindakan suap hanya dihukum dengan mengulang KKN dan September ini sudah ada yang akan diwisudakan. Tidak ada keseriusan atau mungkin memang kampus tidak berani untuk membuka jaringan suap menyuap di unram karena bisa jadi tidak hanya dalam kasus ini saja. Jika dihubungkan, bagaimana kinerja tim ini maka tidak menutup kemungkinan juga tim yang dibentuk untuk melakukan investigasi dalam kasus ditilepnya uang bidikmisi juga tidak akan membuahkan hasil apa – apa.

 

BEM UNRAM akan menyampaikan polemik yang terjadi dan terlihat dalam usaha penyelesaian kasus Suap Kuliah Kerja Nyata priode Januari-Maret 2019 ini. Pasca AKSI 26 Juni 2019 dari pihak rektorat menjawab point kasus suap KKN ini yakni “Sudah dibentuk tim investigasi dengan ketua wakil rektor I (bidang Akademik), anggota tim dari undur senat, unsur pimpinan dan tim hokum dan saat ini sedang bekerja dengan alokasi waktu 30 hari kedepan untuk menyelesaikan tugasnya” (Gambar 1). Hal inilah yang menjadi dasar lebih kuat untuk mempertanyakan keseriusan pihak birokrasi dalam mengusut tuntas pelaku yang terlibat dalam kasus suap Kuliah Kerja Nyata di Universitas Mataram.

Polemik yang dirasakan sangat tidak puas menjadi acuan yang dapat diterima oleh BEM UNRAM maupun Mahasiswa secara umum adalah :

 

  1. Tidak adanya pemberitahuan perkembangan pengusutan kasus suap Kuliah Kerja Nyata priode Januari-Maret

 

Informasi perkembangan kasus suap KKN ini menjadi hal yang sangat penting mendesak untuk diketahui oleh seluruh mahasiswa. Namun apa daya dari pihak birokrasi maupun TIM Investigasi tidak ada pemberitahuan perkembangan pengusutan kasus suap KKN secara terperinci, baik menggunakan lisan maupun secara baku melalui tulisan. Sesuai Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik. Sehingga mahasiswa banyak yang mempertanyakannya, bagaimana sebenarnya perkembangan kasus suap KKN di Univeritas Mataram.

 

  1. Kelewatan Waktu Tim Investigasi dari yang disanggupi, namun ingkar tanpa pemberitahuan yang jelas kepada Mahasiswa Univeritas Mataram

 

Lewat sudah waktu penyelesaian kasus suap KKN semenjak 30 hari dari pasca AKSI 26 Juni 2019. Terhitung tanggal 26 juni – hari ini, sudah 3 bulan kurang 3 hari kasus ini mengambang. Mengambang karena tidak ada sedikitpun informasi yang berusaha disampaikan ke publik kampus. Sulit sekali rasanya, jika tidak BEM UNRAM selalu mencari ketua tim investigasi untuk mencari tahu perkembangan kasus ini maka tidak akan ada kejelasannya. Hal ini pun sangat tidak jelas informasinya, karena hanya sebatas penyampaian lisan yang tidak ada pegangan kuat untuk dijadikan jawaban. Belum lagi terkait ketua tim yang sangat sulit ditemui untuk diminta kejelasan perkembngan kasus ini, alasan yang kami terima dari pihak birokrasi adalah “ TIM SEDANG BEKERJA. JANGAN GANGGU TIM. Ketua Tim tidak hanya mengurus kasus ini “.

 

  1. Beberapa jawaban yang diperoleh BEM UNRAM setelah mati-matian mencari kejelasan perkembangan kasus suap KKN ini

 

  1. Bagaiamana perkembangan kasus suap KKN setelah beberapa hari lewat dari waktu yang di sepakati (30 hari pasca aksi)???

 

“ Tidak hanya ini yang dikerjakan. Terkait kasus suap KKN, tim sedang bekerja. Jangan ganggu tim “. Jawaban ini diperoleh pada saat SEKJEN BEM UNRAM sambil berdiri ditemui oleh WR I didepan pintu ruangannya.

  1. Setalah hampir 3 bulan kasus KKN ini belum ada titik temu, BEM berusaha bertemu Ketua Tim Investigasi. BEM mempertanyakan, perkembangan kasus KKN dan meminta informasi sercara tertulis yang dapat menjelasakan problematika yang dihadapi pada kasus KKN
  • Ketua Tim pada saat terakhir ditemui oleh BEM UNRAM menyampaikan bahwa sudah melaksanakan rapat sekitar 6 kali selama proses kasus KKN ini. Ini disampaikan melalui LISAN
  • BEM UNRAM meminta rilisan tertulis dari Tim Investigasi selama proses pengusutan KKN ini dilaksanakan. Namun pihak Tim Investigasi tidaak mau secara tertulis terbuka menyampaikan informasi tersbut dengan alasan TIDAK BAIK MENYAMPAIKAN INFORMASI SETENGAH-

SETENGAH. Hal ini lah yang mengakibatkan kebingungan kepada

 

mahasiswa bahwa Tim Investigasi sendiri tidak mau menyampaiakan relisan perkembangan kasus KKN ini secara tertulis, luas, dan terbuka.

 

 

 

 

 

 

 

TUNTUTAN KASUS SUAP KKN :

 

1.      MEMBERIKAN INFORMASI PERKEMBANGAN KASUS SUAP KKN DAN SEMUA KETERANGAN SEBAB TERLAMBATNYA WAKTU YANG DISEPAKATI

  1. MEMBERIKAN HUKUMAN SEBERAT-BERATNYA SESUAI HUKUM YANG BERLAKU

 

 

 

 

Ø  Regulasi UKT

 

Beberapa kampus besar seperti IPB, UGM, ITB, UNPAD, UNBRAW memberikan keringanan pembiayaan kepada mahasiswa semester 9 keatas atau mahasiswa yang sudah memprogramkan skripsi atau tugas akhir[1]. Kebijakan yang diterapkan oleh kampus – kampus tersebut bervariasi, namun tetap pada orientasi memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk menempuh pendidikannya. UGM menerapkan sistem mahasiswa membayar 50% pada semester tersebut hingga akhir semester dengan syarat sudah mengambil tugas akhir di krs pada semester tersebut dan sudah tidak mengambil kuliah apapun pada semester tersebut. Atau ITB misalnya pembayaran 25% dari UKT pada semester 9 dengan syarat mahasiswa sudah menyelesaikan studi dan sudah mengambil skripsi pada semester 8.

 

Regulasi atau kebijakan yang mengakomodir mahasiswa tingkat akhir sudah ada. Kebijakan tersebut adalah apabila mahasiswa sudah mendaftar ujian atau yudisium maka mahasiswa tidak perlu lagi membayar UKT. Tetapi faktual lapangannya, regulasi ini masih bersifat parsial dan sporadis. Maksudnya adalah aturan ini tidak diterapkan secara menyeluruh oleh semua fakultas yang ada dan aturan ini juga bersifat karet serta tidak ada kejelasan yang jelas. Misalnya didalam fakultas yang sama dengan jurusan yang berbeda, penerapan kebijakan mengenai perlakuan UKT untuk semester akhir ini berbeda – beda.

 

Ada jurusan yang memberikan keringan disamping itu juga ada yang tidak memberikan. Bahkan tak jarang mahasiswa seperti nasib – nasiban dalam mendapatkan kebijakan ini.

 

Kenapa hal tersebut bisa terjadi, karena birokrasi baik ditingkat fakultas maupun universitas tidak mau mengatur dan mengeluarkan kebijakan yang bersifat menyeluruh dan mengikat yang secara prinsip aturan tersebut memberikan kemudahan dan keringanan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya sesuai dengan harapan aturan BKT – UKT diberlakukan.

 

Banyak mahasiswa yang mengeluhkan dan mengharapkan harus adanya kebijakan yang mengatur dan mengakomodir UKT mahasiswa akhir. Aturan UKT – BKT secara tekstual tidak mengatur hal – hal yang bersifat teknis karena dikembalikan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk dapat mengatur dan menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi terutama mahasiswa. Seperti dalam hal pemberian kebijakan pembiayaan, kementrian memberikan kewenangan kepada pimpinan untuk mengatur sejalan dengan bunyi permenristekdikti tentang BKT – UKT nomor 39 tahun 2017 pasal 7 yaitu : “(2). PTN dapat memberikan fasilitas biaya bagi mahasiswa untuk jenis biaya tertentu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin PTN masing-masing”.

 

Jika melihat dari konsep keadilan beban perkuliahan maka mahasiswa yang sudah mencentang tugas akhir dan sudah tidak memiliki mata kuliah selain daripada skripsi seharusnya berbeda perlakuan kebijakan terutama pembiayaan dengan mahasiswa yang masih mengambil mata kuliah normal (dibawah semester 9). Karena dalam segi penggunaan fasilitas seperti kelas, laboratorium dan sarana dan prasarana lainnya berbeda dengan mahasiswa dibawah semester 9. Maka jika kita mengkorelasikan antara aturan yang ada, sudah seharusnya kampus memberikan kebijakan terutama dalam hal pembiayaan kuliah kepada mahasiswa. Kebijakan disini dapat kita definisakan sebagai sebuah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh kampus. Sangat disayangkan mahasiswa yang hanya memiliki beban skripsi yang totalnya 4 atau 6 sks harus tetap membayar full, syukurlah jika mendapat grade 2 atau 3 lalu bagaimana jika grade 6 ?

 

Menjadi pertanyaan adalah ada beberapa jurusan yang memberlakukan bebas uang spp untuk mahasiswa yang tinggal melaksanakan ujian akhir. Tetapi anehnya dalam 1 fakultas yang sama aturan seperti ini tidak diterapkan menyeluruh. Ini mendadakan tidak ada koordinasi dan kesepahaman antar pemangku kebijakan. Ada jurusan yang memikirkan kepentingan mahasiswa namun ada juga jurusan yang enggan untuk memikirkannya.

 

Sudah saatnya aturan ini diterapkan secara menyeluruh dan diatur melalui surat keputusan rektor terkait kebijakan pembayaran UKT untuk mahasiswa tingkat akhir. karena jika ada salah satu unsur atau unit dapat melaksanakan dan taka da kendala selama pelaksanaannya maka tidak ada alasan untuk tidak memberlakukan aturan tersebut.

 

Ø  Kinerja Kemahasiswaan

 

Beberapa minggu yang lalu, mahasiswa UNRAM dihebohkan dengan rilisan 100 perguruan tinggi dengan kinerja penyelenggaraan kemahasiswaan terbaik di Indonesia yang mana UNRAM tidak termasuk didalamnya. Secara ideal, hal ini merupakan sesuatu yang baru diketahui oleh mahasiswa karena memang tidak ada keterbukaan informasi sebelumnya dari pihak kampus terkait perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Beragam persepsi muncul dalam rangka saling memuaskan kebingungan terkait masalah tersebut. Hal ini menjadi miris lantaran dalam rilisan terbaru dikti pada 2019 tentang klasterisasi perguruan tinggi se Indonesia UNRAM berada pada peringkat 47. Perbedaan yang cukup mencolok antara 2 klasterisasi dikti tersebut menyatakan bahwa pembangunan akademik dan kemahasiswaan di UNRAM tidak berimbang.

Pemeringkatan penyelenggaraan kemahasiswaan oleh Dikti ini bertujuan untuk mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan bidang kemahasiswaan dan kegiatankegiatan kemahasiswaan baik di tingkat wilayah, nasional maupun intenasional, dan menumbuhkan kesadaran perguruan tinggi dalam mengembangkan minat, bakat, penalaran dan kreativitas serta meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan kewirusahaan mahasiswa sehingga mampu berprestasi baik di tingkat wilayah, nasional maupun intenasional serta berkontribusi dalam pembangunan Bangsa. (belmawa.ristekdikti.go.id)

Indicator penilaian dalam pemeringkatan ini terdiri dari 4 indikator antara lain penilaian institusi, kegiatan non lomba/pengakuan/rekognisi, prestasi kegiatan ko dan ekstrakulikuler mandiri dan Belmawa

  1. Penilaian Aspek Institusi
    1. Kelembagaan (20%) yang meliputi regulasi pembinaan mahasiswa, beasiswa/bantuan biaya pendidikan, asuransi, kesehatan, konseling, pembinaan kegiatan mental kebangsaan, program pembinaan kewirausahaan, mahasiswa, pengembangan pusat karir,tracer study alumni.
    2. Penilaian Aspek Sumber Daya Manusia, instrumen penilaian terkait dengan sumber daya manusia bidang kemahasiswaan

 

  1. Penilaian Aspek Sarana dan Prasarana, instrumen penilaian terkait dengan sarana dan prasarana kegiatan mahasiswa/kemahasiswaan
  2. Penilaian Aspek Pembiayaan, instrumen penilaian terkait dengan alokasi dana kegiatan kemahasiswaan
  3. Penilaian Aspek Penghargaan Prestasi, instrumen penilaian terkait dengan standar dan regulasi penghargaan prestasi mahasiswa di

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Penilaian kegiatan non lomba/pengakuan/rekognisi yang meliputi kegiatan mahasiswa berwirausaha, pertukaran mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat dan rekognisi
  2. Prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler mandiri yang meliputi prestasi tingkat provinsi, prestasi tingkat wilayah, prestasi tingkat nasional dan prestasi tingkat internasional
  3. Prestasi kegiatan ko dan ekstrakurikuler belmawa yang meliputi partisipasi tingkat wilayah, prestasi tingkat nasional, prestasi tingkat internasional, tuan rumah penyelenggara kegiatan.

Visi misi UNRAM dalam bidang kemahasiswaan

 

Visi           UNRAM adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi berbasis riset berdaya saing internasional tahun 2025 sekilas   redaksinya cenderung lekat dengan aktivitas akademis diruang perkuliahan.                                 Namun terdapat     3     misi    yang

memiliki kedekatan dengan kemahasiswaan, pertama misi pada poin ke 3, yang berbunyi “melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan pada hasil riset, dalam rangka memberikan kontribusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia”. Pada tataran implementasi UNRAM seharusnya merangkul organisasi-organisasi kemahasiswaan kampus yang bergerak dibidang pengabdian atau yangkebetulan merancang agenda pengabdian karena mengingat hal tersebut sebagai salah

 

satu wadah pembelajaran mahasiswa untuk mengimplementasikan salah satu tri darma perguruan tinggi yaitu pengabdian. Namun kenyataan dilapangan berbeda, jangankan untuk diberi bantuan operasional yang cukup, membantu membuka akses kerjasama dengan pihak sponshor saja tidak. kemudian point ke 4.membangun jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berstandar mutu nasional dan internasional.Salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di UNRAM dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran. Anggaran ini sebenarnya bisa didapatkan dari luar kampus (dari instansi atau lembaga Mitra UNRAM), hanya saja terkadang untuk kegiatan kemahasiswaan sulit sekal untuk disupport. Kampus sebagai pihak yang mengetahui dan menyepakati kegiatan tersebut dapat menjadi penghubung kegiatan kemahasiswaan dengan mitra atau sponsor yang dimiliki. Terkadang Miris ketika melihat kenyataan dilapangan ketika kegiatan mahasiswa tidak bisa dibantu, tapi kegiatan birokrat selalu dapat bantuan padahal sebenarnya dari segi urgensi da kebermanfaatan sama.

 

Kemudian point ke 5, “Melaksanakan tata kelola aset keuangan dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola Universitas yang baik, efesien, efektif, transparan dan akuntabel (good university govermance), dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berstandar mutu nasional dan internasional Sejauh ini kami melihat bahwa tata kelola aset dan administrasi keuangan di kemahasiswaan universitas mataram masih belum efisien, efektif,transparan dan akuntabel (good university)”. Pada saat mahasiswa hendak mengajukan permohonan bantuan dana untuk kegiatan lomba- lomba nasional baik individual atau kelompok terkadang dipersulit dan kadang tidak ada anggaran. Anggaran kemahasiswaan sebenarnya tidak habis, melainkan memang alokasi dana untuk kegiatan kemahasisaan di UNRAM terlalu kecil sehingga sulit mensuport aktivitas-aktivitas tersebut.

 

 

 

 

 

UNRAM harus melibatkan mahasiswa dalam membuat renstra kemahasiswaan

 

Tidak terbukanya unram dalam pencapaian kinerja kemahasiswaan dari tahun ke tahun membuat mahasiswa khususnya yang terlibat secara aktif adalam organisasi intra kampus kecewa. Mahasiswa berharap kampus selalu membuka ruang diskusi dalam merumuskan kebijajan strategis terkait kemahasiswaan, karena percuma program bagus namun mahasiswa tidak merasa memiliki.selain itu apabila ruang diskusi ini dipelihara, maka asumsi-asumsi kurang baik tentang bobroknya system pengelolaan kemahasiswaan itu tidak akan bertebaran liar.

Alasan UNRAM tidak bisa masuk 100 besar

 

Kurangnya perhatian secara pembiayaan kepada kegiatan mahasiswa baik dari dikti , mandiri, non lomba.transparansi anggaran 10% yang sebenarnya untuk kemahasiswaan sejauh ini belum ada, sehingga mahasiswa bingung terkait kejelasan tentang mampu atau tidak kampus dalam memberikan bantuan kepada mahasiswa yang mengikut aktivitas

 

minat bakat mewakili kampus. Terlepas dari kejelasan anggaran 10% tersebut, seharusnya kampus memfasilitasi semua permohonan mahasiswa dalam bantuan dana keberangkatan maupun registrasi perlombaan.

Salah satu alasan yang didapatkan dari petugas kemahasiswaan tentang tidak masuknya UNRAM dalam 100 besar kinerja kemahasiswaan adalah kesalahan input dari petugas kemahasiswaan sehingga berpengaruh terhadap hasil evaluasi kinerja. Hal ini tentu menimbulkan tanggapan sinis, karena tidak elok mengambing hitamkan personal dalam kesalaahn lembaga apalag pegawai kemahasiswaan notabenenya sudah melakukan hal serupa dalam beberapa tahun sebelumnya sehingga celah untuk salah pada kesempatan- ksempatan berikutnya dirasa sangat kecil.secara ideal, ini memang kita akui sebagai konsekuensi dari tidak baiknya system pendataan yang dilakukan oleh kemahasiswaan UNRAM.

 

 

Bagaimana cara mencapai visi menurut mahasiswa

 

Mahasiswa dalam melihat berbagai permasalahan maupun mimpi Universitas selalu mengedepankan pada kolaborasi sebagai alat penyelesaian dan pencapaiannya. Budaya diskusi dirasa memang sangat lekat dengan dunia akademisi sehingga bukan barang baru jika ditawakan kepada mahasiswa dan birokrat kampus. Keterbukaan dan kedewasaan dalam mneerima gagasan tentu akan menjadi nilai beda dalam setiap langkah pembaharuan. Mahasiswa dan pejabat kampus sebenarnya sama-sama punya niat baik dalam setiap tindakan, hanya saja tidak sering ditemukan dalam perasaan. Mari ramaikan dialog-dialog terbuka untuk menjawab semua tantangan, tidak ada yang mustahil dicapai semua masalah yang timbul menjadi keruh karena kita kurang ngopi.

0
0