Oleh : Muhammad Amri Akbar (Presiden Mahasiswa Universitas Mataram 2019)

Beberapa kampus besar seperti IPB, UGM, ITB, UNPAD, UNBRAW memberikan keringanan pembiayaan kepada mahasiswa semester 9 keatas atau mahasiswa yang sudah memprogramkan skripsi atau tugas akhir[1]. Kebijakan yang diterapkan oleh kampus – kampus tersebut bervariasi, namun tetap pada orientasi memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk menempuh pendidikannya. UGM menerapkan sistem mahasiswa membayar 50% pada semester tersebut hingga akhir semester dengan syarat  sudah mengambil tugas akhir di krs pada semester tersebut dan sudah tidak mengambil kuliah apapun pada semester tersebut. Atau ITB misalnya pembayaran 25% dari UKT pada semester 9 dengan syarat mahasiswa sudah menyelesaikan studi dan sudah mengambil skripsi pada semester 8.

Regulasi atau kebijakan yang mengakomodir mahasiswa tingkat akhir sudah ada. Kebijakan tersebut adalah apabila mahasiswa sudah mendaftar ujian atau yudisium maka mahasiswa tidak perlu lagi membayar UKT. Tetapi faktual lapangannya, regulasi ini masih bersifat parsial dan sporadis. Maksudnya adalah aturan ini tidak diterapkan secara menyeluruh oleh semua fakultas yang ada dan aturan ini juga bersifat karet serta tidak ada kejelasan yang jelas. Misalnya didalam fakultas yang sama dengan jurusan yang berbeda, penerapan kebijakan mengenai perlakuan UKT untuk semester akhir ini berbeda – beda. Ada jurusan yang memberikan keringan  disamping itu juga ada yang tidak memberikan. Bahkan tak jarang mahasiswa seperti nasib – nasiban dalam mendapatkan kebijakan ini.

Kenapa hal tersebut bisa terjadi, karena  birokrasi baik ditingkat fakultas maupun universitas tidak mau mengatur dan mengeluarkan kebijakan yang bersifat menyeluruh dan mengikat yang secara prinsip aturan tersebut memberikan kemudahan dan keringanan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya sesuai dengan harapan aturan BKT – UKT diberlakukan.

Banyak mahasiswa yang mengeluhkan dan mengharapkan harus adanya kebijakan yang mengatur dan mengakomodir UKT mahasiswa akhir. Aturan UKT – BKT secara tekstual tidak mengatur hal – hal yang bersifat teknis karena dikembalikan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk dapat mengatur dan menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi terutama mahasiswa. Seperti dalam hal pemberian kebijakan pembiayaan, kementrian memberikan kewenangan kepada pimpinan untuk mengatur sejalan dengan bunyi permenristekdikti tentang BKT – UKT nomor 39 tahun 2017  pasal 7 yaitu : “(2). PTN dapat memberikan fasilitas biaya bagi mahasiswa untuk jenis biaya tertentu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin PTN masing-masing”.

Jika kita melihat dari konsep keadilan beban perkuliahan maka mahasiswa yang sudah mencentang tugas akhir dan sudah tidak memiliki mata kuliah selain daripada skripsi seharusnya berbeda perlakuan kebijakan terutama pembiayaan dengan mahasiswa yang masih mengambil mata kuliah normal (dibawah semester 9). Karena dalam segi penggunaan fasilitas seperti kelas, laboratorium dan sarana dan prasarana lainnya berbeda dengan mahasiswa dibawah semester 9. Maka jika kita mengkorelasikan antara aturan yang ada, sudah seharusnya kampus memberikan kebijakan terutama dalam hal pembiayaan kuliah kepada mahasiswa. Kebijakan disini dapat kita definisakan juga sebagai sebuah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh kampus. Sangat disayangkan mahasiswa yang hanya memiliki beban skripsi saja yang totalnya 4 atau 6 sks harus tetap membayar full, syukurlah jika mendapat grade 2 atau 3 lalu bagaimana jika grade 6 ?

Menjadi pertanyaan adalah ada beberapa jurusan yang memberlakukan bebas uang spp untuk mahasiswa yang tinggal melaksanakan ujian akhir. Tetapi anehnya dalam 1 fakultas yang sama aturan seperti ini tidak diterapkan menyeluruh. Ini mendadakan tidak ada koordinasi dan kesepahaman antar pemangku kebijakan. Ada jurusan yang memikirkan kepentingan mahasiswa namun ada juga jurusan yang enggan untuk memikirkannya. Sudah saatnya aturan ini diterapkan secara menyeluruh dan diatur melalui surat keputusan rektor terkait kebijakan pembayaran UKT untuk mahasiswa tingkat akhir.  

 

 

 

 

Adm : data sebelumnya

Usulan sk

Logika hukum jika blm ada sk berarti uang itu masih punya sebelumnya

 

 

0
0