Oleh : Ahmad Fatoni Dwi Putra (Menteri Medkominfo BEM UNRAM 2019)

Sejak tahun 2010 pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sebuah bantuan Pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu di bidang ekonomi tapi memiliki potensi di bidang akademik untuk menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi.

 

Mahasiswa penerima bidikmisi mendapatkan berbagai tunjangan saat dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama 8 semester untuk program Diploma IV dan S1, dan selama 6 semester untuk program Diploma III. Tunjangan yang diterima berupa uang pangkal maupun SPP serta akan menerima uang saku yang akan diterima setiap 6 bulan.

 

Tentu saja pemerintah mengkhususkan penerima dari kalangan kurang mampu dari bidag ekonomi tapi memiliki potensi besar dari segi akademik. Harapan dari pemerintah dari penerima bidikmisi mampu lulus tepat waktu dan memiliki kemampuan di bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler. Diharapkan mahasiswa lulusannya mampu mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu merubah lingkungan sekitar terutama daerahnya sendiri.

 

Universitas Mataram (UNRAM) merupakan salah satu universitas negeri yang mendapatkan bagian untuk menerima bantuan Bidikmisi dari pemerintah RI. Ribuan mahasiswa sudah banyak menerima bantuan dari beasiswa bidikmisi ini. Namun, ada isu nyeleneh yang akhir-akhir ini terdengar di kalangan mahasiswa yaitu uang bidikmisi “ditilep”.

 

“Ditilep”?? kata yang sedikit menggelitik di telinga saya. Langsung imajinasi saya menjadi liar. Saya membayangkan uang bidikmisi dari 2010 diterapkan itu “ditilep” oleh para pejabat yang bersentuhan langsung dengan beasiswa orang kurang mampu ini. Kalau istilah kerennya sebut saja pejabat ini sebagai “tikus berdasi”. “tikus berdasi” selalu identik dengan pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok meski harus merampok uang rakyat.

 

Usut punya usut isu ini awalnya diketahui oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) unram. Yang kronologi awalnya ada mahasiswa yang melaporkan bahwa uang bidikmisi mereka sudah ditarik duluan oleh pihak tikus berdasi. Ditelisik lebih dalam lagi uang yang diambil ternyata adalah uang dari mahasiswa pengganti atau mahasiswa yang mendapatkan bidikmisi setelah menggantikan mahasiswa sebelumnya yang dicabut bidikmisinya.

 

Kasus “ditilep” nya uang bidikmisi ini tentu saja kasus yang tidak spele. Bagaimana tidak, uang yang seharusnya digunakan oleh mahasiswa kurang mampu untuk melanjutkan jenjang pendidikannya malah diambil oleh “tikus berdasi” untuk masuk ke kantong pribadi. Tentu saja ini membuat dunia Pendidikan kita kembali berduka. Ketika tugas pemerintah atau pejabat kampus yang sudah termaktub dalam pembukaan UUD 1945  “mencerdaskan kehidupan bangsa” malah dikotori oleh “tikus berdasi”.

 

Dikutip dari Koran Radar Lombok yang mengatakan kasus ini pertama kali mencuat akibat adanya 16 orang mahasiswa penerima bidikmisi yang kehilangan uangnya. Uang yang awalnya berjumlah 4,2 juta tiba-tiba setelah di cek hanya tinggal 700 ribu. Bahkan kasus ini sedang di usut oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

 

Pasti timbul pertanyaan di benak kita. Kenapa bisa diambil seperti itu? Menurut pihak kampus setiap penerima bidikmisi selalu di evaluasi setiap tahun. Dan ada saja mahasiswa yang dicabut bidikmisinya dan dialihkan ke mahasiswa yang lain. Tapi, alih-alih uang bidikmisi yang diambil sebelum diserahkan pada mahasiswa pengganti akan diberikan kepada mahasiswa yang dicabut bidikmisinya. Modusnya  sebagai “uang lelah”.

 

Kemudian timbul pertanyaan lagi di benak saya. Kok bisa uang diambil dari bank tanpa sepengetahuan yang berhak? Bukankah itu merupakan perbuatan melawan hukum?

 

Pasal 372 KUHP berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

 

Mari kita lihat unsur melawan hukum yang sudah dilakukan

Pertama unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orag lain. Perbuatan yang dilakukan oleh tikus berdasi sudah memenuhi unsur yang pertama, yang sebenarnya uang didalam rekening bidikmisi yang berjumlah 16 buah tersebut, diambil oleh tikus berdasi tanpa seizin yang berwenang (yang punya uang). Dengan sendirinya uang didalam rekening itu kurang.

Unsur yang kedua yaitu tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Unsur ini juga sudah terpenuhi karena uang tersebut masih berada diatas penguasaan tikus berdasi yang menyerupai manusia, karena sendirinya dengan mudah untuk mengambil uang masih ada didalam rekening penerima beasiswa bidikmidi tersebut.

Seperti orang berpendidikan pada umumnya saya pun merasakan ada garis komando yang terstrukrur dan massif dalam melakukan perbuatan yang sangat merugikan orang yang sangat membutuhkan (uang) itu. Kita lihat saja di dalam dunia birokrasi sekelas universitas pasti memiliki garis komando dan koordinasi. Tidak mungkin kasus uang bidikmisi yang “ditilep” ini hanya melibatkan satu dua orang saja. Dan setelah mendengar klarfikasi dari bapak WR3 di radarmandalika.net bahwa oknum sudah dimutasi ke perpustakaan. Dari klarifikasi tersebut makin gila saja imajinasi saya mengenai kasus “ditilep” nya uang bidikmisi ini.

 

Pertanyaan di benak saya semakin berakar dan bercabang. Pertanyaan demi pertanyaan kembali saya lemparkan  kedinding birokrasi, apakah kejadian ini hanya terjadi di tahun ini saja?

Perbuatan ini merupakan hal yang fana, sendainya hanya satu orang saja yang mengambil maka jelas itu akan tidak mungkin karena takut ketahuan sendirian. Dengan alas an inilah mengapa saya berani mengatakan kalau kasus ini sudah direncanakan secara terstruktur dan massif.

 

Dalam kasus yang besar seperti ini Rektor Unram harus mengusut tuntas kasus “ditilep” nya uang bidikmisi ini. Karena jangan sampai yang diberikan sanksi hanya “kambing hitam” dari sekelumit pemain yang ada di dalamnya. Bahkan harus diberikan sanksi pidana seperti yang sudah saya paparkan diatas tadi untuk memberikan efek jera pada pelaku dan menjadi simbol  peringatan pada pejabat lain untuk tidak bermain apalagi berkaitan tentang hak dan  kesejahteraan mahasiswa.

#Opini

#Opini Mahasiswa

0
0