Mataram (BEM UNRAM) – Universitas Mataram (Unram) dilanda berbagai kasus melibatkan pejabat kampus dan mahasiswa. Terdapat 3 kasus yang santer terdengar di kalangan mahasiswa terutama para punggawa Bem Unram. Kasus suap KKN, kasus Bidik Misi, dan paling hangat adalah isu kasus di “sunatnya” uang pembinaan peserta Pimnas ke 32 Universitas Udayana.

 

Kasus pertama, Muh. Amri Akbar selaku Presma Bem Unram membenarkan dalam statusnya di Facebook bahwa pelaku dari pengambilan uang Bidik Misi tanpa sepengetahuan pemiliknya sudah diberi sanksi berdasarkan peraturan yang ada. Namun, pada dasarnya bukan hal tersebut yang ingin disampaikan. Kampus telah melupakan proses investigasi lebih mendalam lagi pada kasus Bidik Misi.

“Tapi ada satu hal yg sebenarnya saya kira itu menjadi point dan dilewatkan oleh kampus yaitu proses investigasi yang mendalam. Bukan semata – mata dengan di jatuhkan hukuman lantas urusan dan masalah selesai. Tidak ,” Tulis Amri.

 

Amri mendesak agar kampus mengusut dengan tuntas kasus Bidik Misi yang melibatkan beberapa oknum pejabat kampus. Dia takut kejadian kali ini bukan kejadian yang pertama kalinya terjadi. Ketakutan beliau dikarenakan dalam klarifikasi pihak kampus mengatakan bahwa pihak kementrian yang dalam hal ini adalah Kemenristekdikti menyampaiakan tidak ada kuota tambahan. Menurutnya tidak mungkin sekelas Kementrian memberikan instruksi atau perubahan kebijakan kepada perguruan tinggi secara verbal tanpa melewati proses administrasi.

 KKN

Mantan Ketua Bem Teknik 2018 ini berfikir otak dari kasus Bidik Misi masih belum terungkap. Karena kasus ini seolah-olah berhenti setelah beberapa okum dijatuhkan hukuman.

 

“Jangan-jangan oknum ini hanya kambing hitam saja karena untuk menutupi aib yang lebih besar,” lanjutnya.

 

Kasus kedua yang tak luput dari perhatian amri adalah kasus suap KKN hingga saat ini masih tidak ada kejelasan sama sekali. Janji untuk pengusutan kasus ini kini hanya tinggal jani. Tidak ada pengumuman resmi dari tim investigasi yang diketuai oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik selaku ketua tim. Sudah 3 bulan sejak aksi masa, Rabu (26/6) melewati batas waktu yaitu 1 bulan sejak tim investigasi ini dibentuk.

 

“Pelaku pemberi suap sudah di hukum dengan melakukan KKN ulang, entah pembenaran darimana yang dapat di berikan kepada tim yang katanya sibuk bekerja karena mahasiswa yang hanya di tuduh mencotek saja sudah dikenakan sanksi SKS yang boleh di programkan hanya setengah dari total SKS yang didapatkan. Nah, ini kejahatan yang tersusun rapi dan terorganisir dengan baik hanya di hukum dengan mengulang,” Tandasnya.

 

Kasus paling hangat sekarang adalah kasus dimana uang pembinaan peserta pimnas ke 32 di Universitas Udayana bali oleh oknum kampus dengan alasan yg tidak jelas. Uang pembinaan yang seharusnya diberikan pada peserta pimnas untuk menunjang kegiatan penelitian dan mengharumkan nama kampus masih saja tak luput dari permainan oknum.

 

“Belum lagi ada isu di “sunatnya” uang pembinaan peserta pimnas ke 32 di Universitas Udayana bali oleh oknum kampus dengan alasan yg tidak jelas,” Ujar Amri.

 

“Rasa duka cita yg teramat dalam atas kondisi dunia pendidikan di kampus ku tercinta hari ini. Seolah saling bahu membahu untuk melakukan dan menutupi semua tindakan kejahatan tersebut, ” Tutupnya.

 

Berikut Kutipan Lengkap dari status facebook Muhammad Amri Akbar :

 

Karena banyak yg menghubungi dan bertanya ttg isu ini, maka saya coba jawab melalui media sosial saya ini, semoga nanti tak ada yg baperan kemudian melaporkan status ini dan menjadi bukti UU ITE hehe..

Berita tersebut adalah benar, dan saya tambahkan bahwa tiap2 oknum yg bersangkutan telah mendapatkan sanksi sesaui dgn peraturan yg ada. Tapi ada satu hal yg sebenarnya saya kira itu menjadi point dan dilewatkan oleh kampus yaitu proses investigasi yg mendalam. Bukan semata – mata dgn di jatuhkan hukuman lantas urusan dan masalah selesai. Tidak !

Tpi harus di dalami mulai dari motif, berapa kali kejadian ini terjadi apakah benar ini kali pertama, mengumpulkan semua berkas2 administrasi seperti SK/ Ederan DIKTI yg mengatakan tidak ada kuota tambahan sprti yg disampaikan dlm klarifikasi oknum karena cukup aneh hal yang berkaitan dgn perubahan kebijakan sekelas kementerian menyampaikan secara verbal tanpa melalui proses administrasi, saya kira sebobrok – bobroknya Indonesia tidak sampai sebodoh itu dan dibentuknya tim pencari fakta itu sendiri. Semua tahapan ini, sependek pengetahuan saya tidak ada dilakukan !

Dan saya sedikit berimajinasi “Jangan2 oknum ini hanya kambing hitam saja karena utk menutupi aib yg lebih besar”. Itu hanya intermezo dalam fikiran saya. Hehe..

 

Saya mulai berfikir liar, jangan – jangan kampus sengaja memelihari hal – hal seperti ini. Membiarkan ia tumbuh dan subur. Karena kasus suap menyuap KKN pun sampai sekarang tak jelas. Janji tinggal janji utk mengusut dan menjatuhkan hukuman. Namun tidak ada ! Pelaku pemberi suap sudah di hukum dengan melakukan KKN ulang, entah pembenaran darimana yg dapat di berikan kepada tim yg katanya sibuk bekerja karena mahasiswa yg hanya di tuduh mencotek saja sudah dikenakan sanksi SKS yg boleh di programkan hanya setengah dari total SKS yg didapatkan. Nah, ini kejahatan yang tersusun rapi dan terorganisir dgn baik hanya di hukum dengan mengulang. Belum lagi september ini para pelaku suap sudah ada yg diwisudakan. Apakah wisuda nya juga nyuap ? Yg itu saya gak tahu hehe. Belum lg oknum2 penerima suap hanya dihukum dengan dipindah tugaskan. Hidup tak sebecanda itu !

 

Belum lagi ada isu di “sunatnya” uang pembinaan peserta pimnas ke 32 di Universitas Udayana bali oleh oknum kampus dengan alasan yg tidak jelas.
Saat di konfirmasi alasan demi alasan tak rasional yg muncul.

Aneh !

Rasa duka cita yg teramat dalam atas kondisi dunia pendidikan di kampus ku tercinta hari ini. Seolah saling bahu membahu untuk melakukan dan menutupi semua tindakan kejahatan tersebut.

(ton)

 

 

 

 

0
0