Mataram (BEM UNRAM) – Penghentian penyelidikan kasus dugaan penyimpangan pengadaan buku kurikulum 2019 (K13) dari Kemeterian Agama RI untuk sekolah madrasah kini menjadi sorotan banyak pihak terutama BEM UNRAM. Kasus yang memiliki total pengadaan sekitar Rp200 miliar itu terindikasi terdapat tindak pidana korupsi.

Muh. Amri Akbar selaku Presma BEM UNRAM menekankan jangan sampai ada permainan dalam kasus pengadaan buku K13. Aroma permainan dalam kasus pengadaan buku K13 ini menurutnya santer tercium dari pihak kepolisian daerah NTB (POLDA NTB) menghentikan penyelidikannya.

“Jangan sampai Kemenag dan Polda NTB ada main belakang dalam kasus pengadaan buku ini,”

ujar Muh. Amri Akbar yang akrab disapa amri ini.

Amri meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan dalam penanganan kasus ini. Kasus dengan nilai proyek sekitar Rp. 200 miliar ini bisa saja menimbulkan kerugian negara.

“KPK harus turun tangan karena bantuan gempa saja dikorupsi, apalagi kasus seperti ini akan lebih berpeluang,”

Lanjutnya.

Presma BEM Unram ini juga menyayangkan sikap POLDA NTB yang menghentikan penyelidikan penyimpangan proyek pengadaan buku K13. POLDA NTB dengan beralasan tidak menemukan indikasi penyimpangan.

Muh. Amri Akbar menegaskan BEM UNRAM akan terus mengawal kasus yang menyeret Kemenag NTB dan POLDA NTB. BEM UNRAM sebagai poros pergerakan mahasiswa di Universitas Mataram tidak akan memberiarkan kasus ini membias dan menghilang tanpa kejelasan. Menurutnya kasus ini akan menimbulkan kerugian negara apabila tidak diusut dengan tuntas.

“Saya selaku Presma BEM Unram menyatakan akan terus mengawal kasus yang pengadaan buku K13 ini. Kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak sebagai bahan kajian kami agar kasus ini bisa terang benderang,”

tutupnya. (ton)
0
0